Peta Politik Indonesia

Pendahuluan
Pada dasarnya, Indonesia telah melelaui tahapan-tahapan politik yang menentukan, sejak lahirnya Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, Kemerdekaan RI 1945, Orde Baru 1966, sampai dengan masa Reformasi 1998 yang baru saja terjadi. Dari setiap tahapan tersebut, selalu diiringi gejolak yang sangat keras, namun pada akhirnya tetap bermuara pada suatu sikap menentukan, yaitu suatu pandangan, visi dan tujuan bersama. Severat apapun perbedaan pandangan politik yang dialami, bangsa Indonesia mampu keluar dari masa-masa sulit.

Gerakan Budi Utomo, merupakan cikal bakal, bahawa bangsa inlander sebagai sebutan masyarakat rendah Hinida Belanda (sekarang Indonesia), perlu mempunyai nidentitas, walaupun saat itu masih bernuansa Jawa. Pada saat dicetuskannya Sumpah Pemuda 1928, bibit-bibit identitas itu benar-benar telah mengkristal, yaitu dengan dicetuskannya suatu tekad bahwa baik bangsa, bahsa dan tanah ait adalah satu, yaitu Indonesia.

Pada tahun 1945, adalah puncak dari seluruh pencarian jati diri bangsa Indonesia, dengan lahirnya sebuah Negara , secara de facto dan de jure diakui dunia, dari Sabang sampai Mereuke diikat menjadi satu kesatuan, dalam suatu Proklamasi menuju pintu gerbang kemerdekaan sekaligus kebahagiaan. Pada tahun 1966, adalah masa krisis hebat pertama setelah jatidiri ditemukan, di mana masing-masing komponen bangsa ingin maju ke depan untuk memimpin. Justru disinilah timbulnya sautu ekses politik yang sangat kejam, antara bangsa saling memangsa, sehingga timbul banyak korban.

Pada tahun 1998, zaman Reformasi, terulang lagi apa yang terjadi pada tahun 1966, dan kelihatannya akan berkepanjangan tak tentu arah. Yang paling ditakutkan adalah akan terjadinya suatu perselisihan yang maha hebat, sehingga diasumsikan, Indonesia akan mengalami disintegrasi, segaimana dialami oleh Uni Soviest dan Yugoslavia.

Bukan Pendekatan Keamanan, Namun Kesejahteraan
Citi khas dunia ketiga adalah terjadinya gejolak ke gejolak, di smaping lemahnya hak azasi manusia (HAM), lemahnya demokrasi dan lemahnya manajemen pemerintahan (kurang solid). Sebenarnya, Indonesia termasuk kategori calon Macan Asia dan Negara Industri Baru (New Industri Countries). Julukan ini diberikan sebelum terjadi gejolak reformasi (1997-1998). Setelah terjadi reformasi, barulah kelihatan belangnya, bahwa Indonesia sebenarnya tak mampu berbuat apa-apa, sampai-sampai makanan ayam pun diimport, paqdahal bahan baku cukup kaya. Sederetan panjang belang akhirnya kelihatan, antara lain: Terpuruknya nilai-nbilai edmokrasi (politik) Terpuruknya HAM Terpuruknya nilai rupiah Terpuruknya industri (hulu dan hilir) Terpuruknya dunia perbankan Terpuruknya persediaan pangan, khususnya beras, padahal Indonesia pernah berswasembada dan mengeksport nears Terpuruknya kepastian hokum Terpuruknya nilai-nilai keamanan Terpuruknya konglomerat-konglomerat yang selama ini sangat dibanggakan (tternyata konglomerat mereka ditopang oleh kelicikan luar biasa memanfaatkan jasa perbankan)

Masyarakat Indonesia akhirnya benar-benar kolaps, dan mungkin sangat sulit untuk bangun. Sebagian masyarakat masih dihinggapieuporia, sehingga banyak muncul demonstrasi-demonstrasi, dan kadang-kadang demontrasi tersebut dimanfaatkan atau ditunmggangi oleh pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh, agar mendapat konsesi politik yang lebih besar. Pada akhirnya, pemerintahan reformasi yang notabene dikatakan sebagian orang sebagai penerus orde baru, mencetuskan suatu sikap poilitik baru yaitu ‘pemerintah tidak akan melakukan pendekatan keamanan (security approach), namun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kesejahteraan (prosperity).

Secara operasional, pengertian tidka akan melakukan pendekatan keamanan adalah dicerminkan dengan suatu tindakan: ditangkap dan diadilinya para penculik, maraknya demontrasi tanpa dicekal dan ditangkapi dan bebasnya pers mengemukakan analisanya, baik politik maupun ekonomi. Sedangkan pendekatan kesejahteraan (prosperty), dilakukan dengan mengedepankan ekonomi rakyat (ekonomi kelas bawah dan menengah), yang bersifat populis. Ekonomi berbasis pertanian (agrobisnis dan agroindustri) dipacu sedemikian rupa, karena basis pertanian ini dapat menghidupi atau menyerap lapangan pekerjaan sekitar 60%-70% masyarakat Indonesia. Dibandingkan dengan basis industri yang ternyata telah banyak menyedot kekayaan dan devisa negara dan pada kenyataanya menjadi sarang korupsi dan kolusi, sehingga negara benar-benar dirugikan dan berakibar pada kebangkrutan total. Dapat dilihat bahwa keterpurukan ekonomi nasional adalah karena ulang konglomerat semu, dan konglomerat semu ini ditopang oleh kelicikan mereka memanfaatkan jasa perbankan dan memanfaatkan kedekatannya dengan penguasa (kkn).

Sedangkan perekonomian rakyat jauh dari sifat-sifat ini. Kredit usaha kecil dan menengah tak memerlukan kedekatan dengan penguasa. Contohnya adalah kredit untuk pertanian, sangat kecil, nilainya hanya ratusan milyar. Sedangkan kredit untuk para konglomerat adala puluhan trilyun. Apabila terjadi kemacetan pengembalian kredit, maka kredit yang diberikan kepada konglomerat tersebut akan beresiko dahsyat. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa ternyata system ekonomi yang digarap oleh Mafia Berkeley, pda prakteknya hanya menguntungkan sebagian kecil pengusaha dan hal ini ternyata hanya menuju kepada kehancuran semata, dan ternyata rentan terhadap badai globalisasi. Padahal dalam UD 1945 jelas diamanahkan bahwa basis perekonomian kita adalah koperasi dan kekayaan alam adalah milik Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Resiko Pemerintahan Reformasi Pembangunan
Sebagian politikus menganggap bahwa pemerintahan Habibie adalah penerus pemerintaha Orde Baru. Oleh karena itu, program dan tindakannya tidak jah berbeda dengan apa yang telah dilakukan ole horde baru. Dalam beberapa usbstansi masalah, memang kelihatannya ‘ya’, namun apabila dianalisa secara mendalam, ternyata tidak benar. Sudut pandang yang kurang obyektif itulah yang menyebabkan maraknya goncangan-goncangan politik, dan goncangan politik tersebut memang sangat efektif untuk memperlemah pemerintahan Habibie. Eksesnya sudah terlihat, antara lain: kenaikan harga sembako, sehingga berakibat daya beli masyarakat berkurang, karena daya beli berkurang, akibatnya banyak orang kelaparan. Dengan banyaknya orang lapar, maka timbullah penjarahan-ppenjaahan dan aksi kriminalitas lainnya. Pada gilirannya, rakyat sangat rentan terhadap kesemenaan dan ketidakadilan. Kesemenaan dan ketidakadilan berpengaruh pda penegakan hokum.

Di pihak lain, susahnya penembalian kredit bermasalah dari bank-bank yang kolaps, menyebabkan pemerintah kelimpungan. Ternyata sinyalemen kredit bermasalah konglomerat benar-benar mengandung resikko raksasa daripada kredit usaha kecil dan menengah. Padahal, pemerintahan Habibie sebenarnya hanya menerima tongkat estafet macetnya perkreditan bagi bank bermasalah tersebut, bermula dari ketidakjelian atau bahkan kesengajaan pemerintah orde baru, yang berlandaskan program Golkar yang notabene adalah atas goodwill pak Harto. Inilah resiko berat yang ditanggung oleh pemerintahan Habibie.

Bi bidang HAM dan demokrasi (baca: politik), kebijakan pemerintahan Habibie sanga jelas, yaitu dibukanya kran pendirian partai politik (saat in berjumlah kurang lebih 80-100 parpol), rencana merobah undang-undang politik (pemilu, susduk DPR-MPR, partai politik), kebebasan pers, dilaksanakannya pemilu Mei 1999, dan dikuranginya peran sospol ABRI, serta maraknya demontrasi-demonstrasi tanpa pencekalan oleh pihak berwajib.

Hal-hal di atas, tidak mungkin dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia ketika Pak Harto masih berkuasa. Inis angat jelas ! Dengan demikian, apakah patut masyarakat Indonesia saat ini menghujat pemerintahan Habibie, yang sedemikian luas dan luwes membuka kran kehidupan politik ? Kesan yang timbul adalah bahwa setelah 32 tahun diberangus kehidupan demokrasi (politik) di Indonesia, mak saat ini rakyat Indonesia tak ubahnya seperti anak kecil yang baru belajar berbicara, apapun yang tercetus ddi hati, itulah yang dilontarkan. Tak perlu memikirkan akibat, apakah pembicaraan yang dilontarkan ke masyarakat tersebut mempunyai akibat negative atau tidak, atau malah mungkin sebaliknya bahwa kesan asal bicara tersebut sengaja dilemparkan guna memperoleh target besar (baca: konsesi politik). Memang sungguh naïf. Sementara pihak lain memberikan sinyalemen bahwa bayang-bayang PKI masih menghantui, hal ini dapat dilihat pada pola kejadian kejahatan di tanah air. Bagaimanapun di dunia ini, baik di Negara berkembang maupun Negara maju, dendam politik pasti ada, walaupun yang mengemuka bersifat kasar (vulgar) atau halus.

Peta Politik di Indonesia Pasca Reformasi
Pada era orde baru, ada 3 (tiga) partai besar yang menguasai are aperpolitikan di Indonesia, yaitu GOLKAR, PPP dan PDI. Setelah kran politik dibuka kembali dengan sebebas-bebasnya, maka banyak muncul kuda hitam, yangb dianggap dapat mewarnai kehidupan perpolitikan atau pemerintahan pasca reformasi. Sinyalemen sementara pihak, partai politik yang akan mewarnai kehidupan dunia perpolitikan pasca reformasi adalah: 1.PDI Perjuangan Megawati 2.Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais 3.Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gus Dur 4.Partai Bulan Bintang atau Masyumi Baru Keempat partai politik tersebut akan menjadi kuda hitam bagi eksistensi GOLKAR yang menguasai mayoritas kehidupan politik di Indonesia. Pada kenyataannya, akhir-akhir ini sudah terlihat, bagaimana Golkar digembosi oleh kino-kinonya, demikian juga yang berasal dari keluarga besar ABRI (KBA).

Keempat partai politik teserbut juga mempunyai pendukung cukup bagus, baik dari kalnagn tradisional, birokrasi, atau dari kelas menangah/atas yang saat ini dianggap mengambang. Dan di antara mereka, siapa yang berhak sebagai pemenang sekaligus akan memerintah negeri ini, tergantung bagaimana platform, program dan tindakan-tindakan nyata di masyarakat, yang ternyata semakin hari semakin kritis.

Ada satu hal yang harus diperhatikan oleh para pengurus partai politik, yaitu mereka harus menampung dan kalau bisa menggolkan aspirasi ummat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Memang dalam demokrasi, suara terbanyaklah yang menang, namun Islam sebagai agama yang dianur oleh mayoritas bangsa Indonesia, secara proporsional haruslah diperlakukan secara adil (diberikan tempat yang wajar). Kalau hal ini tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan terjadi kekacauan dan anarki, sebagaimana terjadi pada awal-awal rezim orde baru. Pertanyaannya: mengapa masalah perlakuan adil terhadap pemeluk mayoritas ini harus ada ? Jawabannnya, sebagai contoh, tak satu pun Negara barat yang meyoritas penduduknya menganut agama Kristen/Katolik, pemeluk minoritas diberi kesempatan menduduki jabatan-jabatan strategis (presiden, perdana menteri, menteri, dirjen dan mungkin bahkan level terendah di kementrian).

Semua ini adalah cermin demokrasi, bahwa minoritas tak boleh menguasai mayoritas, sehingga kehidupan berbangsa den bernegara tetap terjaga aman dan seimbang. Dengan demikian, siapapun yang berkuasa di Indonesia harus tetap memperhatikan aspirasi ummat Islam. Karena apabila ummat Islam diperlakukan secara adil, maka keseimbangan kehidupan, baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan tetap terjaga dan dengan demikian akan mengurangi friksi dan anarki.

Penutup
Ummat Islam telah memberikan yang terbaik bagi tanah air Indonesia. Banyak pahlawan Islam yang syahid karena membela dan berjuang demi kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan, mereka mengisinya dengan penuh kesetiakawanan. Penghapusan Piagam Jakarta dan penerimaan Pancasila sebagai dasar Negara, merupakan hasil kreasi yang tak ternilai dan merupakan salah sxatu berntuk kesetiakawanan, sekaligus menopang cita-cita Sumpah Pemuda 1928. Ummat Islam pada pasca reformasi juga harus diperhitungkan oleh penguasa, siapapun pemenangnya nanti. Tidak bisa tidak !

*Artikel tersebut telah dimuat dalam Majalah MEDIA DAKWAH No. 292, Jumadil Akhir 1419 H / Oktober 1998.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: