Islam di Sierra Leone

Siera Leone terletak di pantai Atlantik, Afrika Barat, sebuah negara cantik yang hanya berbatasan dengan 2 (dua) negara, yaitu Guinea dan Liberia. Sierra Leone atau asalnya bernama Sierra Lyoa yang berarti ‘pegunungan singa’, adalah sebuah nama yang diberikan oleh para pedagang Portugis pada abad 14. Hampir semua pedagang Portugis atau pedagang Eropa pada saat itu, tujuannya di samping membeli gading dan bahan tambang mineral, yang di Eropa mungkin tidak ditemukan, juga mereka membutuhkan budak untuk diperdagangkan. Dengan wilayah seluas 71.740 km2, sedikit lebih kecil dari South Caroline, Amerika Serikat, beriklim tropic, panas, lembab, musim hujan pada bulan Mei sampai Desember, dan musim kering pada bulan Desember sampai April. Dihuni sekitar 5.883.889 orang, terdiri dari suku asli Afrika 90% (Temne 30%, Mende 30%, lain-lain 30%), dan 10% Creole (ex budak Jamaika), dengan pertumbuhan rata-rata 2,27% per-tahun, angka kelahiran 43,34 per-1000, angka kematian 20,62 per-1000. Agama Islam dianut oleh sebagian besar penduduk Sierra Leone (60%), penganut kepercayaan 30% dan Kristen 10%. Bahasa nasional mereka adalah Inggris, di samping bahasa setempat, yaitu Mende, Temne dan Creole.

Ekonomi
Walaupun Sierra Leone cukup kaya akan sumberdaya alam (semisal berlian), pertanian dan biota laut yang cukup memadai, namun Bank Dunia mengkategorikan negara ini sebagai negara sangat miskin. Hal ini disebabkan adanya perang sipil selama 11 tahun, yang banyak merusak infrastruktur negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Sierra Leone mengaktifkan penambangan bauxite dan berlian untuk memperoleh sumber devisa untuk menopang kehidupan ekonomi negara.

Mempunyai angka pertumbuhan rata-rata 6,5% dan inflasi hanya berkisar 1%, Sierra Leone termasuk negara yang cerah dan ideal untuk mengembangkan perekonomiannya. Jumlah angkatan kerja sebanyak 1,5 juta orang, yang diserap oleh sector pertanian sebanyak 49% serta industri 31% dan jasa 11%. Hasil pertanian berkisar pada beras, kopi, coklat, minyak nabati, kacang, peternakan biri-biri, kambing dan babi serta ikan. Sedangkan hasil industri berkisar pada bauxite, berlian, pabrik dalam skala kecil (minuman, rokok, dan teksti) serta penyulingan minyak.

Hasil komoditi yang dieksport adalah berlian, coklat, kopi, dan ikan. Tujuan eksport adalah Belgia, Jerman, Inggris dan Amerika Serikat. Sedangkan komoditi yang diimport adalah bahan makanan, mesin dan peralatan, bahan baker dan kimia. Komoditi import berasal dari Jerman, Inggris, Pantai Gading, Perancis, Amerika Serikat, Belanda dan Ukraina. Indonesia belum termasuk di dalamnya. Mata uang yang digunakan adalah Leone (SLL). US $ 1,- seharga 2,348 SLL.

Sejarah Pemerintahan
Nama lengkap Sierra Leone adalah Republic of Sierra Leone, terbagi dalam 3 propinsi, dengan ibukotanya FREETOWN. Memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 27 April 1961, dengan menggunakan sistem hukum yang diadopsi dari sistem hukum sipil Inggris. Sierra Leone dijamah orang Eropa pada abad ke-14, dan diikuti oleh Inggris pada abad ke-18 (1787).. Ketika Inggris masuk, di Sierra Leone telah terjadi perang suci antara Islam dan Kristen, dan Inggris berhasil mencaplok Sierra Leone dan menjadikannya sebagai protectoratnya pada tahun 1895. Karena hampir sebagian besar negara-negara di Afrika barat memperoleh kemerdekaan mereka, mana Inggris pun tak luput dari tuntutan kemerdekaan bangsa Sierra Leone. Tepat pada tanggal 27 Ap-ril 1961, Sierra Leone memperoleh kemerdekaannya, dan Sir Milton Margai, seorang Dokter dari suku Mende ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Pada tahun 1964, Sir Milton Margai wafat dan digantikan oleh saudar tirinya, Albert Margai. Pada tahun 1967 diadakan pemilihan umum, dan Siaka Stevens dari All Peoples Congres Party memenangkan pemilu dan diangkat sebagai perdana menteri kedua. Namun sayangnya beberapa menit setelah pelantikan, Siaka Stevens dikudeta oleh Brigadir Jendral David Lansana. Namun pemerintahan David Lansana hanya seumur jagung, karena pada tahun 1968, beliau digulingkan oleh Kolonel Andrew Juxom-Smith., dan mendudukkan kembali Siaka Stevens sebagai perdana menteri. Pada tahun 1971, Sierra Leone merubah pemerintahannya menjadi Republik, dan Siaka Stevens diangkat menjadi presiden. Pemerintahan Siaka Stevens mendapat dukungan dari tentara Guinea. Pada tahun 1986, Mayor Jendral Joseph Saidu Momoh menggantikan Siaka Stevens menjadi Presiden Sierra Leone.

Pada tahun 1991, diadakan referendum untuk menyusun konstitusi baru dan membentuk demokrasi multipartai. Pada tahun 1992, presiden Momoh dikudeta oleh Kapten Valentine Strasser sekaligus mengangkat dirinya sendiri menjadi presiden. Namun pada tahun 1996, Strasser dikudeta oleh Brigadir Jendral Julius Maada Bio, dan Bio berjanji mengembalikan Sierra Leone ke pemerintahan sipil. Pada akhirnya. Ahmad Tejan Kabbah terpilih sebagai Presiden baru Sierra Leone dari kalangan sipil, dan dilantik pada tanggal 29 Maret 1996.

Karena kudeta sudah menjadi budaya di Sierra Leone, ketika Kabbah baru berkuasa satu tahun, pada bulan Mei 1997, beliau dikudeta oleh Letnen Kolonel Johnny Paul Koroma. Kudeta mengundang PBB untuk campur tangan, dan memberikan sanksi kepada pemerintahan militer, pimpinan Koroma pada bulan Oktober 1997. dan Pada akhirnya The Economic Community of West African States (ECOWAS) mengirimkan tentara yang dipimpin oleh Nigeria, dan berhasil mengusir pemberontak pada bulan Pebruari 1998, sekaligus mengembalikan Ahmad Tejan Kabbah sebagai Presiden Sierra Leone. Beliau terpilih kembali pada pemilu 2002, dan berkuasa sampai dengan tahun 2007. Pada masa pemerintahan Kabbah inilah, Sierra Leone dilanda perang sipili hebat yang menewaskan tak kurang dari 6.000 jiwa, dan perjanjian damai dengan pemberontak yang dipimpin oleh Fuday Sankoh ditndatangani pada bulan Mei 1999, di Lome, Togo.

Perkembangan Islam di Sierra Leone
Sebagaimana direlease oleh Saudi Aramco World, Islam berkembang pesat di Afrika Utara dan Afrika Barat, termasuk di dalamnya negara yang disebut Sierra Leone yaitu pada abad ke-11. Sedangkan pembawa da’wah Islam di Sierra Leone adalah suku Fulani (Futa Jallon di Guinea), yang hampir 100% adalah suku pemeluk Islam. Suku ini tersebar mulai dari Nigeria sampai hampir seluruh Afrika Barat, dan mereka adalah pedagang yang tangguh serta penyebar agama Islam yang hebat.

Mereka meng-Islamkan suku-suku di Sierra Leone, khususnya di daerah bagian utara pada abad ke-17 dan 18. Menurut Prof. Alusine Jalloh, suku Fulani adalah pedagang yang sukses di Sierra Leone, dan mereka mempunyai hubungan yang sangat baik dengan pusat kekuasaan. Mereka juga berhasil meng-Islamkan suku terbesar di Sierra Leone, yaitu Mende dan Temne, sehingga Islam menjadi agama terbesar pertama (65%) di Sierra Leone. Suku Fulani inilah yang juga ikut memajukan pendidikan Islam di Sierra Leone, dan pada akhirnya menelorkan banyak intelektual Islam. Pada abad ke-18, mereka telah membentuk pusat intelektual Islam serta berhasil menguasai kepegawaian ketika Inggris menjajah Sierra Leone.

Salah seorang tokoh mereka, yaitu DR. Ahmad Tejan Kabbah, yang saat ini menjadi Presiden Sierra Leone, dikenal sebagai seorang muslim yang saleh. Pria kelahiran Pendemu, distrik Kailahun, Sierra Leone timur, tanggal 16 Pebruari 1932, mempunyai latar belakang keturunan berpendidikan Islam yang taat dan sangat baik. Beliau dikenal sebagai ahli ekonomi, ahli hukum dan administrator ulung, serta mempunyai pengalaman internasional yang hebat. Beliau terkenal sebagai administrator ulung dan berpuluhtahun aktif di United Nation of Development Programme (UNDP) dan Organization of African Unity (OAU). Beliau kembali ke tanah air pada tahun 1996, memimpiin sebuah partai politik, Sierra Leone Peoples Party (SLPP) dan akhirnya berhasil memenangkan pemilu presiden. Terpilihnya Ahmad Tejan Kabbah sebagai Presiden Sierra Leone, tentu membawa angin segar bagi komunitas Islam di sana, yang hampir empat dasawarsa dipimpin oleh orang-orang Kristen, yang notabene hanya mampunyai penganut sebanyak 10%.

Islam di Sierra Leone, telah dimuat di majalah Amanah No. 59 TH XVIII Pebruari 2005 / Dzulhijjah – Muharram 1425 H

Pudarnya Budaya Taqlid di Kalangan Nahdlatul Ulama (NU)

Sejarah NU
Sejak didirikannya pada tahun 1926, tepatnya pada tanggal 13 Januari 1926 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 H. oleh KH Hasyim Asy’ari, Nahdlatul Ulama, dikenal luas dengan sebutan NU, secara kultural, kehidupan komunitas NU selalu diwarnai dengan kataatan total kepada otoritas ‘Kyai’. Seorang Kyai di kalangan Nahdliyin (sebutan untuk pengikut NU), dikenal luas, memang mempunyai otoritas tak terbatas bagi pengikutnya. Itu yang tersirat, Namun bagaimana organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini mewadahi anggotanya, baik yang berkaitan dengan paham keagamaan, dinamika, tujuan dan usaha organisasi. Untuk mengenal wajah NU secara utuh, ada baiknya sejarah organisasi tersebut diungkap, sehingga ada nilai obyektif yang perlu diperhitungkan.

Keterbelakangan mental dan ekonomi yang dialami bangsa Indonesia akibat penjajahan maupun kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, baik melalui jalan pendidikan maupun organisasi. Oleh karena itu pada tahun 1908, muncul gerakan Kebangkitan Nasional dan terus menyebar ke mana-mana. Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespons Kebangkitan Nasional dengan membentuk organisasi pergerakan yaitu Nahdlatul Wathan pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Tasawuf Afkar (Nahdlatul Fikri) yang dianggap sebagai wahana pendidikan, sosial politik kaum pesantren. Selanjutnya didirikan Nahdlatut Tujjar yang dijadikan basis untuk memperbaiki kehidupan ekonomi ummat.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal, yaitu Madzhab Wahabi di Mekah serta hendak menghancurkan peninggalan sejarah Islam dan pra Islam yang selama ini banyak diziarahi, namun dianggap bid’ah, kalangan pesantren menolak gagasan tersebut. Di Indonesia, gagasan tersebut mendapat sambutan hangat kaum modernis, seperti Muhammadiyah dan PSII. Sebaliknya kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab. Dengan sikap tersebut, kalangan pesantren dikeluarkan dari keanggotaan Kongres Al-Islam di Yogyakarta tahun 1925 dan tidak dilibatkan dalam Mu’tamar ‘Alam Islami di Mekah. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya kalangan pesantren membentuk Komite Hejaz yang diketuai KH Wahab Hasbullah. Dengan desakan Komite Hejaz dan tantangan dari ummat Islam di penjuru dunia, akhirnya Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya.

Dengan Komite Hejaz ini pula muncul embrio sebuah organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman, yang diberi nama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada tanggal 16 Rajab 1344 H., atau bertepatan dengan tanggal 13 Januari 1926. Selanjutnya, KH Hasyim Asy’ari yang dipilih sebagai Rais Akbar merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar) dan kitab I’tiqad Ahlussunah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut akhirnya dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak, baik di bidang sosial, keagamaan dan politik.

Paham Keagamaan dan Dinamika Organisasi
NU menganut paham Ahlussunah wal Jamaah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan system naqli (skriptualis). Oleh karena itu, sumber pemikiran NU tidak hanya al-Qur’an dan Sunnah, namun juga menggunakan kemampuan akal, ditambah realitas empirik. Cara berpikir demikian merujuk kepada pemikir terdahulu, semisal Abu Hasan Al-Asy’ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Bidang tasawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, sedangkan bidang fiqh mengikuti empat madzhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali.

Pada tahun 1985, ketika gagasan kembali ke khittah didengungkan, kalangan NU menjadikan momentum tersebut untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jama’ah serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fiqh maupun sosial. Momentum tersebut juga dipergunakan kalangan NU untuk merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan yang sangat dinamis ini berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam tubuh NU. Dinamika ini dituangkan dalam perilaku konkret, yang akhirnya NU mempunyai prestasi-prestasi:

1.    Menghidupkan kembali gerakan pribumisasi Islam, sebagaimana diwariskan Walisongo dan pendahulunya
2.    Memolopori perjuangan kebebasan bermadzhab di Makkah, sehingga ummat Islam sedunia dapat menjalankan ibadah sesuai madzhab masing-masing
3.    Memelopori berdirinya Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI) tahun 1937, dan kemudian ikut memperjuangkan tuntutan Indonesia berparlemen
4.    Memobilisasi perlawanan fisik terhadap kekuatan imperialis melalui Resolusi Jihad yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945
5.    Berubah menjadi partai politik pada tahun 1955, dan berhasil menduduki urutan ketiga
6.    Memprakarsai penyelenggaraan Konperensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandun g pada tahun 1965 yang diikuti oleh 37 negara
7.    Memelopori gerakan Islam Kultural dan penguatan civil society di Indonesia pada dekade 1990

Tujuan dan Usaha Organisasi
Tujuan NU adalah menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jama’ah di tengah-tengah kehidupan Negara kesatuan Republik Indonesia Sedangkan usaha organisasi meliputi:

1.    Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangan persatuan dalam perbedaan
2.    Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertaqwa, berbudi luhur dan berpengetahuan luas
3.    Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan
4.    Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat
5.    Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Budaya Taqlid
Pada era 1926 – 1980, NU memang terkesan sangat kental dengan budaya ‘taqlid’, artinya, hampir seluruh gerak hidup komunitas NU, khususnya yang terkait dengan bidang keagamaan (fiqh) mengikuti apa yang dikatakan oleh para ‘Kyai’. Peran para Kyai dalam NU, memang sangat sentral, dan dapat menentukan seluruh aspek kebijakan, termasuk di dalamnya kebijakan organisasi. Hal ini disebabkan, barangkali, NU terikat pada paham keagamaan yang telah disepakatinya, yaitu sebagai penganut paham Ahlussunnah waljamaah. Dengan paham ini, para Kyai dapat saja menterjemahkannya dalam bahasa konkret, bahwa para santri atau komunitas NU dilarang keluar dari koridor paham Ahlussunnah waljamaah tersebut. Dan bisa saja, ada semacam pembenaran, bahwa kebenaran untuk menterjemahkan paham Ahlussunnah waljamaah (agar tidak melenceng) datangnya hanya berasal dari para Kyai yang dianggap telah mempunyai derajat validasi tinggi.

Sebagai ilustrasi tentang berkembangnya budaya taqlid tersebut, antara lain masih kuatnya peranan para ‘Kyai Khas’ di kalangan NU. Gu Dur sendiri selalu menisbahkan pendapatnya, barangkali untuk mendapatkan pembenaran (justifikasi) di kalangan jam’iyah NU, selalu menyatakan ‘telah direstui atau atas perintah’ para Kyai Khas tersebut. Peran sentral Kyai Khas, di mana Gus Dur sendiri sangat menghormatinya, menunjukkan bahwa di kalangan NU, menentang pendapat para Kyai, apalagi Kyai Khas, adalah dianggap tabu, dan oleh kalangan di luar jam’iyyah NU diformulasikan sebagai budaya taqlid. Contoh lain adalah, ketika Gus Dur ‘di-impeach’ oleh MPR, yang saat itu diketuai oleh Amien Rais. Hampir seluruh komunitas NU Jawa Timur menentang keras keputusan tersebut, dan yang lebih hebat lagi adalah, ketika Amien Rais dijadikan sasaran tembak, antara lain menfatwakan bahwa Amien Rais, halal darahnya (untuk dibunuh). Ini contoh nyata, bahwa ikatan emosional yang dibentuk dalam jam’iyah NU ternyata sangat kuat dan kokoh, dan ikatan ini semakin menggumpal ketika para Kyai ikut mewarnainya.

Akibat dari pemahaman demikian, NU terkesan mandeg, stagnan, kurang daya kritis dan daya kreatif, sehingga pada akhirnya menumbuhsuburkan budaya taqlid. Padahal dalam sejarahnya, NU sangat anti dengan azas tunggal dalam bermadzhab (lihat: perjuangan Komite Hejaz). Dengan demikian, sebenarnya yang salah bukan NU secara organisasi, namun orang-orang yang diwadahinya itulah yang membuat langkah-langkah keliru, sehingga NU dikesankan mempunyai stereotif pemahaman keagamaan yang oleh sementara orang dikatakan sebagai budaya taqlid.

Kembali ke Khittah dan Muktamar ke-31
Budaya taqlid yang semakin menajam di kalangan jam’iyyah NU, ternyata tidak tegak lurus, dalam arti bukan sebagai harga mati yang tidak bisa di tawar-tawar lagi. Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1985 merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fiqh maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Dalam hal ini, Gus Dur telah merinitis keterbukaan dan demokratisasi dalam jam’iyyah NU sejak tahun 1980-an. Ketika Gus Dur memimpin NU, wacana keislaman berjalan secara dinamis, progresif, analitis, produktif dan konstekstual. Gus Dur mampu mengilhami anak-anak muda NU untuk berlatih berpikir filosofis, metodologis dan aspiratif. Ulil Abshar Abdallah, pendiri Jaringan Islam Liberal adalah ‘hasil olahan’ Gus Dur, dan kemunculannya merupakan sebuah keniscayaan sejarah yang tidak bisa dihindari (Jamal Ma’mur Asmani). Barangkali, kembali ke khittah yang didengungkan pada muktamar tahun 1985 tersebut, merupakan imbas dari pola pikir Gus Dur yang piawai tersebut.

Pelopor pemikiran liberal dalam tubuh NU yang sekaligus menjadi inspirator dan dinamisator, di samping Gus Dur, masih banyak lagi, antara lain KH Ahmad Siddiq, Ali Yafie, Masdar Farid Mas’udi, Sahal Mahfudz, Tolchah Hasan, yang terakhir Ulil Absar Abdallah dkk. Munculnya pemikiran liberal tersebut, dapat dikatakan sebagai awal pudarnya atau melemahnya budaya taqlid dalam tubuh NU. Namun dalam Muktamar NU yang diselenggarakan di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Solo, pada tanggal 28 Nopember sampai dengan 2 Desember, menjadi saksi sejarah kerasnya pertentangan antara dua pihak yaitu tradisionalis di satu pihak, dan liberal di pihak lain.

KH Mas Subadar, yang dianggap mewakili kyai sepuh Jawa Timur menyerukan agar dalam forum Muktamar NU ke-31 di Donohudan, jaringan Islam Liberal (JIL) tidak dimasukkan dalam struktur PBNU. Karena JIL dianggap telah merusak tatanan pemikiran NU yang sudah mapan. Sebaliknya JIL menganggap bahwa statemen tersebut kontra produktif terhadap era kebebasan, keterbukaan dan demokratisasi yang sudah lama dirintis Gus Dur. JIL menganggap bahwa kyai sepuh atau dalam JIL popular disebut ulama klasik, terlalu ‘gandrung’ pada khasanah klasik, sehingga membuat NU mandeg, statis dan tidak dinamis.

Pertentangan antara kubu tradisionalis dan liberal, sudah barang tentu mengundang pertanyaan berbagai pihak di luar NU. Di satu sisi, Gus Dur sebagai pelopor liberalisme dalam tubuh NU, namun pada kenyataannya masih mempunyai pengikut yang dapat disebut ‘ultra fanatik’ dan dikenal mempunyai kedekatan dengan Kyai Khas (ulama sepuh), di pihak lain terdapat kubu tradisionalis yang dianggap kental dengan budaya taqlid yang dimotori oleh ulama sepuh. Terlepas dari siapapun yang akhirnya menjadi pemenang dalam muktamar NU ke-31, dapat disimpulkan bahwa ternyata dalam tubuh NU telah muncul, suatu gelombang besar, bahkan mungkin dapat dikatakan ‘mbalelo’ terhadap ulama klasik, yang cenderung dianggap terlalu gandrung terhadap khasanah klassik. Gelombang besar tersebut dimotori oleh intelektual muda, yang menganggap dirinya sebagai pemikir liberal terhadap paham keagamaan (baca: Islam), yang mau tidak mau telah ‘menggugurkan asumsi taqlid’ dalam tubuh NU. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila dikatakan, bahwa dalam perahu NU sekarang ada ‘dua warna yang berbeda’, dan diharapkan para ulama sepuh NU cukup arif menanganinya. Karena sebagaimana prinsip Komite Hejaz sebagai cikal bakal berdirinya jam’iyyah NU, yang anti terhadap pembatasan bermadzhab (azas tunggal), sangat dipercaya bahwa NU akan mendapatkan titik temu antara pihak tradisionalis dan pihak liberal. Walaupun, saat ini yang menjadi panglima dalam jam’iyyah NU adalah kubu tradisionalis.

Pudarnya Budaya Taqlid di Kalangan Nahdlatul Ulama (NU), telah dimuat di majalah Amanah No. 59 TH XVIII Pebruari 2005 / Dzulhijjah – Muharram 1425 H

Sebuah Catatan Tentang Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam

Pada tanggal 29 Oktober 2004, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1425 H., sebagai agen ilmu pengetahuan yang selalu mencari kebenaran, Universitas YARSI menyelenggarakan Diskusi Panel tentang Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam. Diskusi ini diselenggarakan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap buku Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang disusun oleh sebuah tim yang menamakan dirinya Tim Pengarustamaan Gender Departemen Agama RI yang diketuai oleh DR. Siti Musdah Mulia.

Sebagai pembicara hadir dalam diskusi panel tersebut adalah DR. Jazuni, SH, MH, DR. H. Rifyal Ka’bah, MA, Prof. H. Bustanul Arifin, SH dan Prof. DR. Huzaimah T. Yanggo. Karena buku tersebut mengundang kontroversi yang hebat di masyarakat, maka Menteri Agama saat itu, Prof. DR. H. Said Agiel al-Munawar, menyampaikan teguran keras kepada tim penulis Pembaruan Hukum Islam, melalui suratnya tanggal 12 Oktober 2004, No.: MA/271/2004, untuk tidak mengulangi lagi mengadakan seminar atau kegiatan serupa dengan melibatkan serta mengatasnamakan team Departemen Agama, dan semua draft atau naskah asli Counter Legal Draft atas Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) agar diserahkan kepada Menteri Agama RI. Hal-hal mendasar yang menjadikan buku tersebut menimbulkan kontroversi adalah bahwa pembaruan yang diajukan oleh perumus KHI tandingan bukanlah dalam konteks tajdid (pemurnian) atau ishlah (perbaikan terhadap yang rusak/fasad), namun masuk dalam pengertian bid’ah (penyimpangan) dan taghyir (perubahan) dari hukum Islam yang asli. Kontroversi lainnya, adalah pendekatan utama perumus KHI tandingan bukan pendekatan hukum Islam, tetapi pendekatan: gender, pluralisme, hak azasi manusia dan demokrasi. Karena tujuan syari’at menurut mereka adalah menegakkan nilai dan prinsip keadilan sosial, kemaslahatan ummat manusia, kerahmatan semesta dan kearifan sosial. Padahal tujuan syari’at sebenarnya menurut fuqaha, adalah memelihara agama, akal pikiran, keturunan, kehormatan, dan harta benda (Dr. Rifyal Ka’bah, MA). Perbedaan mendasar kerangka berpikir inilah yang menyadi penyebab utama Tim Perumus KHI tandingan melenceng jauh, sehingga mereka berani menafikan ayat-ayat Al-Qur’an atau hadits Nabi yang ‘qat’iyul wurud’ (perintah yang sudah pasti). Beberapa contoh ‘penafian’ tersebut, sebagaimana diutarakan dalam makalah Prof. Huzaimah T. Yanggo, dapat dilihat dalam akhir tulisan ini.

Politik Adu Domba
DR. Siti Musdah Mulia memang dilarang oleh pemerintah menyebarluaskan gagasannya, namun bukan berarti gagasan itu akan berhenti begitu saja. Walaupun tidak banyak, namun para ilmuwan muslim yang ‘terkontaminasi’, selalu ingin memberikan ‘nilai’ terhadap Syari’ah Islam, yang notabene tak berbeda jauh dari visi dan misi Siti Musdah Mulia dkk. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pemikiran yang jernih, legal dan obyektif berdasarkan nash al-Qur’an dan Sunnah Rasul, untuk memberikan jawaban, atau tepatnya ‘legal counter’ terhadap khasanah pemikiran mereka. Hal ini diharapkan, agar di belakang hari tidak terjadi malapetaka hebat pada arus bawah. Dalam era globalisasi, ada kekuatan-kekuatan yang memang menghendaki Islam di Indonesia lemah. Untuk melemahkan kekuatan Islam Indonesia, hanya ada satu cara, yaitu diciptakan konflik di antara ummat Islam sendiri. Dasarnya adalah bahwa ummat Islam di Indonesia terlalu besar untuk diserang apalagi dikalahkan (Jazuni). Sejarah membuktikan bahwa Belanda (350 tahun), Inggris, dan Amerika Serikat pernah menguasai Indonesia, namun secara struktural dan kultural, mereka tak pernah bisa menguasai rakyat Indonesia, yang mayoritas muslim.

Menurut Prof. Bustanul Arifin, sekarang ini, di era globalisasi ada kekuatan yang tidak menghendaki pelurusan persepsi terhadap syari’ah Islam, yaitu kekuatan yang berasal dari negara adikuasa. Karena bila ummat Islam Indonesia sampai pada kesatuan persepsi terhadap syari’ah Islam, maka mereka akan kuat, dan kekuatannya akan mengalahkan kekuatan ekonomi Jepang, Cina dan Korea Selatan. Strategi mereka adalah dengan cara memberikan segala macam fasilitas dan keuangan kepada orang-orang (biasanya para cendekiawan muslim) untuk memunculkan teori-teori tentang syari’ah yang beranekawarna, sehingga mengakibatkan ummat Islam terpecah belah. Contohnya adalah peristiwa Nasr Hamid dan Abu Zayed (Abu Zeid) yang dipecat dari Universitas Cairo dan kemudian diputus ‘murtad’ oleh Pengadilan Tinggi Mesir, dan konon mereka saat ini mengajar di Belanda. Informasi terakhir, Abu Zayed sekarang menjadi dosen tamu di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (!). Disadari atau tidak oleh penggagasnya, KHI tandingan (CLD-KHI) tersebut tak lepas dari kepentingan negara-negara adikuasa tersebut. Tujuan dari semua ini tidak lain untuk melestarikan dikotomi kesadaran hukum, agar ummat Islam tetap lemah dan tidak berdaya mempersatukan persepsi tentang syari’ah. Bila ummat Islam lemah, dengan sendirinya bangsa dan negara Indonesia akan tetap lemah dan tidak berdaya menghadapi era globalisasi yang mau tidak mau harus dihadapi.

Menggunakan judul dalam bahasa Inggris ‘counter legal draft(cld)’ dan mencatut nama Departemen Agama adalah, perbuatan yang tidak etis, atau memang dimaksudkan sebagai laporan kepada sponsor untuk mendapatkan kucuran dana. Apa yang dikemukakan oleh Prof. Bustanul Arifin memang sedang terjadi di Indonesia, sebagaimana dinyatakan secara terang-terangan oleh Ulil Absar Abdallah, penggagas Jaringan Islam Liberal (JIL) yang gagasannya termasuk dalam kategori ‘aneh’ dalam khasanah persepsi terhadap syari’ah, bahwa dia memang mendapatkan suntikan dana sebesar Rp. 1,4 milyard,- dari The Asia Foundation, kalangan Yahudi Amerika, dan CIA. Menurut Ulil, uang sebesar itu kecil, karena ormas lain di Indonesia juga mendapatkan suntikan dana serupa dan lebih besar, semisal NU, Muhammadiyah, IAIN dan Departemen Agama. Ini menunjukkan bahwa memang negara atau masyarakat adikuasa, yang notabene dikuasai oleh jaringan Yahudi internasional, berupaya sekuat tenaga untk mempengaruhi cara berpikir ummat Islam Indonesia, khususnya menyangkut persepsi terhadap syari’ah Islam. Sangat beruntung, baik NU, Muhammadiyah, Departemen Agama ataupun IAIN tak terpengaruh dengan visi dan misi mereka. Pemahaman aneh atau konsep sempalan, meminjam istilah yang digunakan oleh DR. Rifyal Ka’bah, dalam memahami syari’ah Islam telah ada jauh sebelum Ulil Absar Abdallah atau Abu Zeid sekalipun. Pada tahun 20-an dan tahun 40-an di Mesir, Syeikh Ali Abd. Raziq dan Khalid Muhammad Khalid mengajukan gagasan sekularisasi. Demikian juga gagasan reformasi yang diajukan oleh Mahmoud Taha pada tahun 70-an dan muridnya Abdullah Na’im di Sudan. Di Indonesia gagasan sekularisasi juga pernah disampaikan oleh Nurcholis Madjid (Cak Nur) pada tahun 70-an, demikian gagasan reaktualisasi oleh Munawir Sadzali pada tahun 80-an. Kesemuanya mendapat tantangan yang sangat keras dari komunitas Islam, dan akhirnya gagasan mereka tenggelam begitu saja. Namun jangan dianggap, bahwa gagasan-gagasan tersebut akan sirna, menghilang atau beku, karena di samping Allah s.w.t. menghalalkan adanya perbedaan pendapat, juga karena perbedaan tersebut dimanfaatkan oleh komunitas di luar Islam, yang tujuannya adalah untuk memecahbelah persatuan Islam, dan pada akhinya mereka mendapatkan sesuatu yang menguntungkan mereka.

Ilustrasi Kontroversi KHI Tandingan
Sebagaimana kami janjikan dalam awal tulisan, di bawah ini akan kami paparkan pasal-pasal dalam buku KHI Tandingan yang mengandung kontroversi. Kontroversi yang mengundang kecaman tersebut, direkam secara rinci dan lugas oleh Prof. Huzaimah T. Yanggo, guru besar Syari’ah pada Universitas Islam Negeri Jakarta. Menurut Prof. Huzaimah, sudut pandang yang dipergunakan oleh para penyusun KHI tandingan meliputi: Sudut pandang pribadi, karakter dan kecenderungan para penulisnya Sudut pandang gaya bahasa dan ungkapan yang dipakainya terkesan sentimental, sinis, menggugat, arogan dan inkosisten Sudut pandang visi dan misi yang dibawa: pluralisme, demokrasi dan HAM, keseteraan gender, emansipasitoris, humanis, inklusif, dekonstruksi syari’ah Islam Sudut pandang masalah yang digugat adalah: al-Qur’an dan hadits disesuaikan dengan rasio dan kondisi social masyarakat. Karya ulama klasik sangat arabis, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, oleh sebab itu harus ditinggalkan, Paradigma dan orientasi keberagaman, problem kemanusiaan danhubungan antar agama Kaidah yang digunakan dalam draft adalah: ‘yang menjadi perhatian mujtahid adalah pada magashid yang dikandung nash, bukan pada lafadznya. Boleh menganulir ketentuan-ketentuan nash dengan menggunakan logika kemaslahatan, serta mengamandemen nash-nash dengan akal berkenaan dengan perkara-perkara publik.’ Ada beberapa pasal dalam buku KHI tandingan, menurut Prof. Huzaimah, yang benar-benar menyimpang dari nash al-Qur’an dan hadits Rasulullah s.a.w.(syari’at Islam), dan disusun hanya menurut sudut pandang mereka (sebagaimana diurai di atas). Pasal-pasal kontroversi tersebut adalah:

<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:””; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:IN;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:”Table Grid”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

No

Menurut KHI Tandingan

Menurut Syari’at Islam

1

Pasal 3:

1.Azas perkawinan adalah monogami

2. Perkawinan yang dilakukan di luar azzas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan batal secara hukum

An-Nisa ayat 3

1. boleh poligami dengan syarat adil

2. perkawinan poligami sah

3. tidak ada nash al-Qur’an atau Hadits yang menhatakan hukum perkawinan poligami tidak sah

2

Pasal 7:

1. Calon suami atau isteri dapat mengawinkan dirinya sendiri

Pasal 9:

1. Ijab dan Kabul dapat dilakukan oleh calon suami atau calon isteri

2. Apabila ijab dilakukan oleh calon isteri, maka Kabul dilakukan oleh calon suami

Al-Baqarah ayat 232 dan An-Nur ayat 32

nikah harus dilaksanakan oleh wali atas persetujuan wanita menurut Jumhur Ulama

Hadits Nabi s.a.w.:

- tidak sah nikah tanpa wali

- wanita yang menikahkan dirinya sendiri, status hukumnya sama dengan orang berzina (psk)

3

Pasal 11:

1. Posisi perempuan dan laki-laki dalam persaksian adalah sama

2. Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang perempuan atau dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan satu orang perempuan

Al-Baqarah ayat 282, Hadits: tidak sah kesaksian wanita dalam masalah pidana, nikah dan talak.

1. Mazhab Syafi’I dan Hambali mensyaratkan saksi nikah dua orang laki-laki. Tidak sah akad nikah dengan kesaksian perempuan

2. Mazhab Hanafi boleh saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan

4

Pasal 16:

Calon suami dan isteri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat

Pasal 18:

Mahar menjadi milik penuh pasangan penerima setelah akad perkawinan dilangsungkan

An-Nisa ayat 4:

1. Calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isteri sebagai pemberian berdasarkan kerelaan.

2. Mahar adalah milik penuh isteri. Suami tidak boleh memakan/mengambilnya kecuali bila isteri rela, suami boleh memakan sebagian atau menggunakan sebagian.

5

Pasal 21:

Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan calon isteri dapat mngadakan perjanjian tertulis ….

Pasal 22:

Perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka mas aperkawinan, dan perlindungan kekerasan

Pasal 28:

(3) Apabila jangka waktu perkawinan telah berakhir, maka suami dan isteri dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama dihadapan pegawau pencatat perkawinan

Perjanjian perkawinan dengan jangka waktu tertentu, sama dengan nikah mut’ah. Nikah mut’ah haram hukumnya, berdasarkan al-Qur’an, Hadits dan UU Perkawinan No. 1/1979 dan KHI

1. Surat Al-Mukminum ayat 5,6, dan 7

2. Hadits: Nikah mut’ah telah diharamkan sampai hari kiamat.

3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berarti mematuhi penguasa (pemerintah). Lihat surat An-Nisa ayat 59

4. Qaidah fiqhiyah: keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat

6

Pasal 50:

(2) Suami dan isteri secara bersama-sama berhak

b. memilih perab dalam kehidupan berkeluarga

c. menentukan jangka waktu perkawinan

Pasal 22:

Perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka mas aperkawinan, dan perlindungan kekerasan

1. Surat An-Nisa’ ayat 34: laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga

2. Hadits: perempuan sebagai pemimpin rumah tangga, bertanggungjawab atas kepemimpinannya, da perkawinan itu untuk selama-lamanya.

7

Pasal 54:

1. Perkawinan orang Islam dengan bukan orang Islam dibolehkan

2. Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing

1. Al-Baqarah ayat 221

2. Al-Mumtahanan ayat 10: haram hukumnya menikah dengan penganut agama selain Islam, laki-laki atau perempuan

3. Al-Maidah ayat5: laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita Ahlu Kitab yang menjaga kehormatan dirinya, tetap karena mafsadah perkawinan ini lebih besar dari maslahatnya, maka MUI menfatwakan hukumnya haram. Fatwa ini sama dengan pendapat Ibnu Umar

4. Ulama sepakat, bahwa haram wanita muslimah menikah dengan lelaki non-muslim, ahlu kitab atau yang selainnya.

8

Pasal 55:

(1). Dalam perkawinan orang Islam dan bukan Islam, anak berhak untuk memilih dan memeluk suatu agama secara bebas

(2) Dalam hal anak belum bisa menentukan pilihan agamanya, maka agama anak untuk sementara ditentukjan oleh kesepakatan kedua orang tuanya

An-Nisa’ ayat 141: tidak boleh orang kafir menjadi wali/pengasuh anak orang Islam atau anak yang beragama Islam. Dalam pengasuhan anak, pengasuhnya harus orang yang beragama Islam, agar anak tidak mengikuti agama pengasuhnya yang non muslim. Oleh sebab itu, anak tidak boleh memilih suatu agama secara bebas.

Undang-undang Perlindungan Anak.

9

Pasal 61:

(1) Dalam hal perceraian pertama dan kedua, atau disebut perceraian raj’i, suami dan isteri berhak rujuk…. Selama isteri dan suami masih dalam masa iddah dan setuju untuk rujuk

(3) Perceraian yang ketiga atau disebut perceraian ba’in, menyebabkan suatu atau isteri tidak dapat rujuk dan tidak dapat mengawini kembali mantan isterinya atau suaminya, kecuali apabila mantan isteri atau mantan suami kawin dengan orang lain dan kemudia terjadi perceraian dan habis masa iddahnya

Al-Baqarah ayat 231: dalam hal talak satu dan dua, suami berhak meruju’ isterinya selama isterinya itu masih iddah dan setuju untuk dirujuki

Al-Baqarah ayat 230: suami tidak boleh mengawini kembali isterinya yang telah ditalaknya,s ebelum isterinya itu menikah dengan laki-laki yang sah, kemudian suami keduanya menceraikannya dan sudah selesai masa iddanya.

10

Pasal 76:

(2)Selama berlangsungnya sidang perceraian atas permohonan atau termohon, Pengadilan Agama dapat:

b. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami isteri

Di dalam ajaran islam, isteri yang dicerah dengan talak satu atau talak dua (talak raj’i), suami berhak ruju’ kepadanya dalam masa ini (al-Baqarah 228), maka suami masih berkewajiban membayar nafkah selama dalam masa iddah itu, tidak melihat sedang perceraian atau tidak. Buka isteri yang berkewajiban menanggung nafkah.

11

Pasal 88:

(1)Bagi suami dan isteri yang perkawinanya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku, berlaku masa transisi atau iddah

(7)Masa idaah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut:

a. Apabilla perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tigapuluh hari

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi mantan isterinya

1. Al-Baqarah ayat 234: isteri (janda cerai karena kematian suaminya, wajib beriddah 4 bulan 10 hari (130 hari)

2. Al-Baqarah ayat 228 adan At-Thalaq ayat 4: isteri putus perkawinan karena talak, masa iddahnya 3 quru’ yaitu 3 kali suci. Sebagian ulama mengatakan 3 kali haid. Tetapi jika isteri itu sudah menopause, maka idaahnya 3 bulan

3. Tidak ada nash al-Qur’an dan Hadits atau Ijma’ Ulama yang mengatakan bahwa suami (duda) wajiba beriddah, baik cerai mati atau cerai hidup.

12

Pasal 92:

(2)Semua biaya penyusuan anak dibebankan kepada orang tuanya

Al-Baqarah ayat 233:

1. Semua biaya penyusuan anak dibebankan kepada suami

2. Kalau isteri memberi biaya penyusuan dan lain-lain, berkenaan dengan biaya/nafkah rumah tangga, itu hanya tabarru

13

Pasal 94:

(3)Anak yang memperoleh status hukum adalah anak suami isteri di luar rahim dan dilahirkan oleh perempuah lain dengan penetapan pengadilan

Fatwa Al-Azhar, Mahmud Syaltut, mantan Syekh Al-Azhar, Syakh Sya’rawi dan lain-lain, bahwa bayi tabung dari suami isteri, dititip pada rahim perempuan lain, statusnya sama dengan anak hasil zina

14

Pasal 112:

(1)Suami atau isteri yang pasangannya meninggal dunia wajib melaksanakan masa berkabung selama masa transisi

Berdasarkan hadits Nabi s.a.w., ulama sepakat menetapkan bahwa isteri yang suaminya meninggal dunia, wajib berkabung selama masa iddah. Dengan demikian, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat berkabung kepada orang yang meninggal lebih dari tigas hari, kecuali kepada suami. Jadi isteri yang cerai karena kematian suami, wajib berkabung atas kematianya suaminya itu.

15

BAB III (tentang Kewarisan), Pasal 5:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris

1. Telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris

2. Telah memfitnah pewaris, sehingga menyebabkan pewaris diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hadits:

Orang muslim tidak mewarisi orang non muslim, bergitu pula sebaliknya, yaitu orang non muslim tidak mewarisi orang muslim

16

BAB IV: Bagian Warisan, Pasal 7:

Pembagian harta warisan pada prinsipnya didasarkan atas kerelaan dan kesepakatan para ahli waris

Pembagian harta waris harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam al-Qur’an, seperti dalam surat ayat 11 dan 12, kecuali para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya

Waspada dan Bijaksana
Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Universitas YARSI, dengan mengundang para pakar di bidang hukum Islam untuk membedah secara rasional terhadap KHI tandingan, adalah upaya kreatif dan bijakasana. Upaya para pakar tersebut untuk ‘menangkis’ wacana para penggagas KHI tandingan memang sangat brilian, apalagi disertai ilustrasi faktual oleh Prof. Huzaimah, sungguh merupakan peredam sekaligus pendingin ummat Islam Indonesia secara menyeluruh. Mestinya para pemikir (intelektual) muda muslim, seperti Ulil Absar Abdallah dan Musdah Mulia, sebelum melontarkan gagasan atau wacana, tidak menuruti ‘nafsu’, dengan harapan agar mendapatkan pujian duniawi. Mereka seharusnya melakukannya dengan cara: waspada dan bijaksana. Pendekatan gender, pluralisme, maupun HAM dan demokrasi, tidak mesti ‘menabrak’ kaidah-kaidah hukum yang memang sudah mempunyai derajat kepastian tinggi (qat’iyul wurud) dalam syari’ah Islam. Mereka harus banyak belajar, sebagaiama telah dilakukan oleh Prof. Ismail Faruqi dan Prof Naquib al-Attas meng’create’ Islamisasi ilmu pengetahuan, yang di Indonesia dikenal dengan Islam untuk disiplin ilmu. Menurut kedua professor tersebut, tak ada satu pun ilmu pengetahuan di dunia ini, yang tidak sinergi dengan sunatullah. Demikian pula, gagasan ‘mewarnai’ syari’ah Islam dengan pendekatan gender, pluralisme maupun HAM dan demokrasi, mestinya bukan syari’ah Islam yang dipaksakan untuk menyesuaikan diri dengan keempat pendekatan tersebut, justru sebaliknya. Karena memang keempat pendekatan tersebut telah ‘terakomodasikan’ dalam syari’ah islam. Kalau gagasan tersebut tetap dipaksakan, maka dapat dikatakan, bahwa para intelektual muslim tersebut belum dapat memahami apa yang dikatakan ‘ruh’ syari’ah Islam itu sendiri.

Artikel tersebut telah dimuat di majalah Amanah No. 58 TH XVIII Januari 2005 / Dzulqa’dah- Dzulhijjah 1425 H
dan diadopsi oleh Swara Muslim (http://www.swaramuslim.net/more.php?id=387_0_1_10_m) 17 Pebruari 2005

Islam di Guinea

Guinea terletak di pantai Atlantik, Afrika Barat, berbatasan dengan banyak negara, antara lain Senegal, Guinea Bissau, Mali. Cote d’Ivoire (Pantai Gading), Liberia dan Sierra Leone. Sesungguhnya, daerah yang disebut sebagai Guinea adalah hasil pertikaian politik yang panjang sekitar abad ke-10 sampai dengan abad ke-15 antara kerajaan Ghana, Mali dan Songhai. dan berkahir setelah orang Eropa, khususnya bangsa Portugis menguasai pantai Guinea. Pada abad ke-18, salah satu anak suku Fulani, yaitu Futa Djalon menguasai Guinea dengan mendirikan negara teokrasi muslim. Namun pada pertengahan abad ke-19, Perancis mendominasi Guinea, ketika mereka berhasil mengalahkan pemimpin Malinke, Almamy Samory Toure pada tahun 1898.

Dengan wilayah seluas 245.857 km2, negara seluas negara bagian Oregon, Amerika Serikat, beriklim panas, lembab, musim hujan pada bulan Juni sampai Nopember, dan musim kering pada bulan Desember sampai Mei. Dihuni sekitar 9.246.462 orang (Fulani/Peuhl 40%, Malinke/Mandingo 30%, Soussou/Susu 20% dan suku lain 10%), dengan pertumbuhan rata-rata 2,37% per-tahun, dengan angka kelahiran 42,26 per-1000, angka kematian 15,53 per-1000. Agama Islam dianut oleh sebagian besar penduduk Guinea (85%), 8% Kristen dan penganut kepercayaan setempat 7%. Bahasa nasional mereka adalah Perancis.

Ekonomi
Guinea memiliki kekayaan yang melimpah, baik mineral, hydropower maupun hasil pertanian. Negara ini memiliki 30% tambang bauxite dunia, dan termasuk negara penghasil bauxite kedua terbesar di dunia. Pada tahun 1999, hasil export bauxite memberikan sumbangan sebanyak 75% dari total eksport Guinea. Mempunyai angka pertumbuhan rata-rata 3% dan inflasi cukup tinggi sekitar 14,8%. Jumlah angkatan kerja sebanyak 3 juta orang, yang diserap oleh sector pertanian sebanyak 80% serta industri dan jasa sebesar 20%. Hasil pertanian berkisar pada beras, kopi, nenas, tapioca, pisang, kentang manis, peternakan biri-biri dan kambing serta kayu. Sedangkan hasil industri berkisar pada bauxite, emas, berlian, aluminium, dan hasil indusrtri pertanian. Hasil komoditi yang dieksport adalah bauxite, emas, eluminium, berlian, kopi, ikan serta produk pertanian. Tujuan eksport adalah Korea Selata, Spanyol, Amerika Serikat, Perancis, Rusia, Ukraina, Irlandia, Belgia, dan Jerman. Sedangkan komoditi yang diimport adalah produk minyak, mesin, tekstil, metals, dan peralatan transportasi. Komoditi import berasal dari Perancis, Cina, Belgia, Italia, Belanda, Inggris, Pantai Gading dan Amserika Serikat. Indonesia belum termasuk di dalamnya. Mata uang yang digunakan adalah Guinea France (GNF), 1 GNF senilai US $ 1,975.84.

Sejarah Pemerintahan
Nama lengkap Guinea adalah Republic of Guinea, terbagi dalam 33 prefectures (semacam propinsi) dan satu special zone, dengan ibukotanya CONAKRY. Memperoleh kemerdekaan dari Perancis pada tanggal 2 Oktober 1958, dengan menggunakan system hokum yangv diadopsi dari system hokum sipil Perancis. Tak beda dengan negara tetangganya, tuntutan kemerdekaan telah dimulai ketika pemimpin suku Malinke (Mandingo), Almamy Samory Toure memerangi bangsa Perancis pada abad 19, namun Almamy dapat ditakllukkan. Sebenarnya Guinea pada abad ke-18 telah mempunyai pemerintahan dengan system teokrasi muslim yang dipelopori oleh Futa Djalon (suku Fulani), namun pemerintahan ini takluk di bawah kekuasaan penjajah.

Perjuangan Almamy Samory Toure dalam mengusir penjajah Perancis dilanjutkan oleh cucunya sendiri, yaitu Ahmed Sekou Toure pada abad 20, tepatnya pada tahun 1957, ketika beliau memenangkan 56 kursi dari 60 kursi yang diperebutkan di Parlemen. Ahmed Sekou Toure akhirnya dilantik menjadi Presiden, ketia Guine memperoleh kemerdekaan dari Perancis pada tanggal 2 Oktober 1958. Ahmed Sekou Toure menganut paham komunis, sehingga ketia beliau berkuasa, Guinea menjadi negara dengan system satu partai dan sangat dictator, menganut ekonomi sosialis serta tak ada toleransi dalam hak azasi manusia, kebebasan berpendapat atau partai oposisi. Pada akhirnya, Guinea diisolasi oleh dunia. Karena melihat situasi Negara yang tidak mnguntungkan tersebut, pada tanggal 10 April 1984, Letnan Kolonel LANSANA CONTE (berasal dari suku Susu) mengambil alih kekuasaan dari tangan Ahmed Sekou Toure (seminggu setelah beliau wafat). Setelah Lansana Conte berkuasa, maka kran kebebasan dibuka seluas-luasnya, termasuk diizinkannya berdirinya partai politik baru. Pada tahun 1990 dibentuk Parlemen dan Pengadilan baru, dan pada tahun 1993 diadakan pemilihan presiden. Pada pemilihan presiden terakhir yang diadakan pada tanggal 21 Desember 2003, Lansana Conte terpilih kembali sebagai Presiden Guinea hingga tahun 2008.

Perkembangan Islam di Guinea
Islam masuk Guinea pada abad ke-10, ketika kerajaan Malinke, Shonghai maupun Ghana berkuasa di sana. Oleh karena itu, suasana keberagamaan di negara itu sangat kental diwarnai oleh Islam (85%). Seperti Indonesia, pejuang-pejuang kemerdekaan Guinea juga banyak dilakukan oleh pejuang-pejuang Islam, dan yang sangat terkenal adalah Almamy Samory Toure. Sebagaimana telah diuraikan pada awal tulisan ini, salah satu suku di Guinea yaitu suku Fulani, yang dipolopori oleh Futa Djalon, telah berhasil mendirikan pemerintahan di Guinea dengan system pemerintahan teokrasi Islam. Dengan demikian, tak dapat diragukan lagi, bahwa pengaruh Islam sangat kuat di Guinea.

Suku Fulani (Fulbe/Peuhl) yang berasal dari Afrika Tengah yang beragama Islam, bermigrasi ke Guinea pada abad ke-15, dan dikenal dengan Fouta Djalon. Pada tahun 1720-an, Fouta Djalon telah mengumdangkan ‘jihad’ (perang suci bagi ummat Islam) dalam rangka mendirikan sebuah pemerintahan berdasarkan Islam (teokrasi). Pemimpin Fouta Djalon yang sangat terkenal adalah Karamoko Alfa, yang dikenal dengan sebutan Almaamis. Karamoko Alfa sekaligus sebagai pemimpin, pendiri negara dan memerintah suku muslim Fulani (Fulbe). Perjuangan ini diteruskan oleh Alfa Yaayaa, seorang pemimpin kuat yang berusaha mengusir penjajah Perancis, dan akhirnya dipenjara pada tahun 1905. Dibanding dengan para tetangganya, Guinea termasuk negara Islam yang tak begitu terpengaruh dengan aliran sufi, mereka banyak dipenuhi oleh kemauan jihad Islam yang menggebu dan dikenal sangat heroik. Namun tak beda dengan Indonesia, saat ini ummat Islam Guinea juga menghadapi gencarnya misiionaris Kristen yang dimotori oleh Christian Reformed World Missions. Suku Fulani atau Fulbe (Futa Djalon) tempat tumbuhnya ‘jihad Islam’ yang dimotori oleh Almamy Samoty Toure, menjadi sasaran mereka. Sebanyak 300.000 penduduk Fulani/Fulbe yang terkonsentrasi di Guinea tengah diharapkan dapat dikristenkan. Mereka telah berusaha menancapkan pengaruhnya melalui ‘penterjemahan Bible ke dalam bahasa Pular, mendirikan radio dan mengembangkan kesusastraan atau artikel-artikel untuk konsumsi para murid sekolah dasar dan menengah.’ Dan pada kenyataannya, memang makin banyak suku Fulani/Fulbe yang tertarik masuk Kristen. Oleh karena itu, merupakan perjuangan berat bagi para ulama dan pemimpin Islam di Guinea untuk membendungnya. Dan alhamdulillah, para pemimpin Islam dan ulama di negara-negara teluk mengantisipasi keadaan tersebut, dan mereka berusaha membujuk para ’murtadin’ untuk kembali ke pangkuan Islam.

Artikel tersebut telah dimuat di majalah Amanah No. 58 TH XVIII Januari 2005 / Dzulqa’dah- Dzulhijjah 1425 H

Islam di Gambia

Tepi sungai Gambia telah dihuni manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Menurut catatan sejarah, pada abad kelima (470) sebelum Masehi, beberapa orang Eropa kuno, dari suku Carthagenia (Kartago) berlayar ke Gambia. Dan menetap di sana serta menjdi pendorong utama berdirinya kerajaan-kerajaan di Afrika. Seiring jatuhnya Kekaisaran Romawi, terputuslah usaha bangsa Cathegenia di Gambia dan Afrika Barat, dan ketika Islam terbit dan berpengaruh luas di Afrika Utara pada abad ke-11, maka Islam akhirnya menyebar juga ke selatan, meliputi Senegal, Gambia, Mali dan seluruh Afrika Barat. Pengaruh Islam semakin besar, ketika pada abad ke-14 berdiri Kekaisaran Mali (Malinke/Mandinka) yang didirikan oleh Sundiata Keita, yang mempunyai pengaruh luas sampai ke selatan (Liberia dan Sierra Leone) dan ke barat sampai ke Senegal dan Gambia.

Gambia memang sangat unik, negara kecil seluas negara bagian Delaware Amerika Serikat, pernah dijajah Portugal, Belanda, Jerman, Perancis dan Inggris. Sebenarnya, suku Wolof, Malinke dan Fulani pada abad ke-13 adalah suku-suku pertama yang tinggal di daerah yang saat ini dikenal dengan Gambia. Dengan wilayah seluas 11.300 km2, beriklim panas, kering, hujan dan dingin, dihuni oleh sekitar 1.546.848 orang. 90% beragama islam (Sunni), 9% Kristen/Katholik, dan 1% Animisme. Agka pertumbuhan penduduk berkisar 2,98%, angka kelahiran 40,3 dan angka kematian 12,08 per-1000. Komposisi etnis 99% asli Afrika (Mandika 42%, Fulani 18%, Wolof 16%, Jola 10%, Serahuli dan lainnya 13%), non-Afrika hanya 1%. Bahasa nasional Gambia adalah Inggris, di samping itu dipergunakan bahasa lokal, antara lain Mandika, Wolof, dan Fulani.

Ekonomi
Gambia tidak mempunyai mineral atau sumberdaya alam yang penting, seperti minyak, gas, besi dan sebagainya Gambia hanya mempunyai lahan pertanian yang terbatas. 75% penduduk sangat bergantung pada panen (padi) dan hasil peternakan sebagai mata pencaharian pokoknya. Dalam skala kecil mereka mengusahakan industri yang berbasis pada produk kacang, ikan dan kulit. Ekonomi hanya tumbuh sekitar 3%, sedangkan inflasi berkisar 14%. Angkatan kerja (400.000 orang) diserap oleh bidang pertanian 75%, industri dan jasa 19% serta pemerintah 6%. Income per-capita berkisar US $ 1,000,-, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata per-tahun 3,8% dan inflasi 2,2%. Hasil pertanian berkisar pada beras, kacang, sorghum, jagung dan peternakan, sedangkan hasil industri berkisar pada produk kacang, ikan kulit, turis dan pakaian.

Angka eksport sebesar US $ 156 juta, dan import sebesar US $ 271 juta. Komoditi eksport adalah produk kacang, ikan dan kain, dengan patner eksport Malaysia, Inggris, Belgia, Cina, Jerma, Italia dan Thailand. Sedangkan komoditi importnya adalah bahan makanan, manufaktur dan permesinan dengan patner import Cina, Senegal, Inggris, Brazil, Belanda, dan India. Indonesia belum termasuk dalam keduanya.

Gambia juga mendulang devisa dari dunia turisme (pariwisata), karena Gambia mempunyai banyak obyek wisata maupun event yang mampu menarik para pelancong dari mancanegara, khsususnya dari Amerika Serikat dan Eropa. Obyek wisata terkenal di Gambia antara lain ‘stone circles’ (diidentikkan dengan pyramid di Mesir) di Kerr Batch dan Wassu, pantai yang indah (Bakau, Fajara, Kotu dan Kololi), serta event internasional yang sangat diminati para turis, yaitu ‘International Roots Festival’ (mengenang zaman perbudakan), yang berisikan materi: musik, tari, seni dan seminar. Mata uang Gambia adalah Dalasi (GMD), US $ 1,- = 19,9189 GMD.

Sejarah Pemerintahan
Nama lengkap Gambia adalah Republic of The Gambia dengan ibukotanya BANJUL, terbagi dalam 5 divisi dan 1 kota. Banjul didirikan pada tahun 1816 oleh Henry Bathurst, Sekretaris Kantor Kolonial Inggris di Gambia, namun terhitung tahun 1973, Bathurst diganti dengan Banjul. Gambia memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 18 Pebruari 1965.

Untuk memperoleh kemerdekaan, rakyat Gambia memperjuangkannya dengan sangat berat. Karena sebagaimana lazimnya negara berkembang, Gambia tak dapat melepaskan diri dari penjajahan dan perbudakan. Penjajah pertama yang masuk Gambia adalah Portugal yang dating pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1455, ketika Alvise de Cadamosto dan Antonio Usi di Mare mendarat di James Island, Gambia. Mereka akhirnya memonopoli perdagangan gading, budak, emas, dan garam di Gambia sampai dengan abad ke-16. Selanjutnya, Jerman, Belanda, Perancis dan terakhir Inggris menguasai Gambia. Menurut catatan sejarah, orang-orang Barat sebenarnya dating ke Gambia, lebih menitikberatkan pada perdagangan budak, karena Gambia adalah pintu gerbang perdagangan budak. Dari tahun 1520-1820, diperkirakan 10 juta budak diperjualbelikan oleh mereka, sebagian besar berasal dari Afrika Barat. Di Amerika, sebagaimana diceritakan dalam buku ‘Roots’, salah satu budak dari Gambia yang dikenal dengan nama Kunta Kinte, mempunyai keturunan di negara bagian Maryland, dengan mewariskan segenap budaya Gambia. Kunta Kinte (lahir tahun 1750)adalah salah seorang budak dari 98 budak yang di bawa ke Amerika pada tahun 1767. Beliau adalah keturunan Kairaba Kunta Kinte, orang suci suku Mandinka, Gambia. Salah seorang keturunan Kunta Kinte adalah Alex Haley, penulis buku ‘Roots’ tersebut. Keluarga Kunta Kinte sangat disegani di Maryland.

Pada tahun 1820, Gambia dijadikan negara protektorat Inggris, dan pada tahun 1843, menjadi bagian dari koloni Kerajaan Inggris. Lelah dijajah, masyarakat Gambia berhasrat mengurus dirinya sendiri, setelah terjadi Perang Dunia II. Akhirnya pada tanggal 18 Pebruari 1965, Inggris bersedia memberikan kemerdekaan kepada Gambia, dengan Ratu Elizabeth sebagai Kepala Negara. Setelah diadakan referendum, maka pada tanggal 24 April 1970, Gambia berubah menjadi Republic of The Gambia. Oleh karena itu, Gambia memperingati hari kemerdekaannya sebanyak dua kali, yaitu, pertama tanggal 18 Pebruari, dan kedua 24 April. Sebagai presiden pertama, terpilih Sir Dawda Kairaba Jawara. Beliau terpilih kembali sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 1972 dan tahun 1977. Pada tahun 1981 terjadi kudeta, yang dikomndai oleh Kukoi Samba Sanyang, namun kudeta ini dapat digagalkan dengan bantuan tentara dari Senegal. Karena bantuan inilah, Gambia akhirnya membentuk negara konfederasi dengan Senegal pada tahun 1982 – 1989, ketika Senegal dipimpin oleh Abdou Diouf. Negara konfederasi tersebut akhirnya berantakan pada tahun 1989. Beliau berkuasa sampai dengan tahun 1994. Namun pada bulan uli 1994, seorang letnan muda, yaitu Al-Hajj Yahya Alphonse Jamus Jebulai (AJJ) Jammeh berhasil menurunkan presiden Dawda K. Jawara. Yahya Jammeh berkuasa hingga tahun 2006. Gambia termasuk negara Afrika yang maju selangkah dalam hal gender, karena wakil presiden Gambia saat ini dijabat oleh seorang wanita, yaitu Isotou Njie Saidy.

Perkembangan Islam di Gambia
Islam masuk Gambia melalui Senegal, dan pembawa misi Islam adalah para pedagang Arab (Maroko) dan Berber dari Mauritania. Ditengarai, Islam masuk Gambia pada abad ke-10, di mana suku Wolof, salah satu suku terbesar di Gambia memeluk Islam. Menurut Prof. Omar Gah, Kepala Studi Islam dan Bahasa Arab di Gambia University, Islam masuk Gambia pada abad ke-10, 6 (enam) abad sebelum agama Kristen masuk Gambia. Menurut beliau, jumlah pemeluk Islam di Gambia saat ini adalah 95% (bukan 90%), dan pemeluk Kristen hanya 4%. Namun sayangnya, walaupun presiden Yahya Jammeh seorang muslim, dan Kristen hanya 4% – 9%, namun dalam pemerintahan Gambia, orang-orang Kristen dapat menduduki jabatan-jabatan strategis.

Sebagaimana Senegal, Islam di Gambia beraliran Suni, dan sebagian besar dari mereka menganut paham sufi. Salah seorang pemimpin sufi terkenal di Gambia adalah Syeikh Ibrahim Aladji Gassama Djabi (lahir pada 11 Apil 1949). Beliau adalah putra sufi terkenal Gambia lainnya, yaitu Syaikh Karamba Gassama Djabi, dan cucu dari tokoh sufi terkenal di Gambia Jagolai Jagol Salim. Para pemuka sufi inilah yang membuat Islam dapat berkembang cepat di Gambia maupun di Senegal, karena memang keberadaan Gambia persis di tengah-tengah Senegal, seperti Yogyakarta di tengah pulau Jawa. Para penganut sufi, baik yang barasal dari aliran Qadiriyah maupun Tijaniyah mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan rakyat Gambia, sekaligus sebagai ‘motor penggerak’ mengusir penjajah (Inggris) dari tanah Gambia. Namun ketika peristiwa 11 September 2001 terjadi di Amerika Serikat (pemboman WTC), dan Islam dituduh sebagai biang keladinya (teroris), maka rakyat Gambia, yang notabene sebagian besar Muslim, gelisah. Oleh karena itu, seorang tokoh Islam terkenal di Gambia, yaitu Prof. DR. Abdallah Dumbuya, yang dikenal di Saudi Arabia sebagai Salem Bashanfer, atau Mohammed Hassem Sheikh Asheem Barakat atau Abdallah Omar Ba Nkhar, menyalahkan organisasi atau kelompok garis keras yang menjadikan Islam sebagai pembenaran untuk melakukan terror atau kekerasan. Dalam Islam, ‘membunuh orang tak berdosa adalah haram’, demikian kata Prof. Dumbuya. Dengan seruan tersebut, masyarakat Gambia akhirnya tenang dan tak mau terlibat dalam urusan terorisme.

Artikel tersebut telah dimuat dalam Majalah AMANAH No. 57, Th. XVIII, Desember 2004 / Syawal – Dzulqa’dah 1425 H

Memperjuangkan Berlakunya Syari’ah Islam di Indonesia (masih perlukah?)

Pemilu legislatif (5 April 2004) serta pemilu presiden putaran I (5 Juli 2004) dan II (20 September 2004) telah usai dengan damai. Penyelenggaraan pemilu yang sangat damai ini mendapat pujian dan decakan kagum dunia internasional, dan Indonesia dilambangkan sebagai negara demokrasi ketiga terbesar dunia, setelah Amerika Serikat dan India. Sebagai negara Islam terbesar di dunia, sudah barang tentu, keberhasilan Indonesia menyelenggarakan pemilu dengan damai, dapat menepis dan menafikan pendapat Barat dan penukungnya, bahwa Islam, negara Islam maupun muslim adalah fundamentalis, ekstrim dan teroris.

Hal ini perlu dicermati dan dikumandangkan terus menerus, bahwa sebenarnya Islam adalah agama damai, dan bangsa Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah dapat mengimplementasikan ajaran Islam secara cantik dan piawai. Hal ini adalah berkat usaha terus menerus para tokoh parpol Islam maupun tokoh-tokoh informal, seperti Aa Gym dan para Kyai NU maupun Muhammadiyah, yang tak henti-hentinya mengumandangkan kepada ummatnya bahwa menjalankan demokrasi tak perlu harus dengan cara-cara kotor, hingar bingar serta saling jegal menjegal. Tidak semua pelaku politik itu kotor. Kalau boleh diformalisasikan dalam sebuah kalimat, sesungguhnya ummat Islam Indonesia telah menjalankan ‘da’wah bil-hal’ dalam kaitannya dengan bidang politik. Mulailah dari dirimu sendiri, agar orang atau bangsa lain dapat mencontohnya.

Secara alamiah, sebenarnya para ulama dan pondok pesantren, yang notabene sebagai tempat munculnya pemimpin bangsa, selalu dimanfaatkan oleh para elit politik untuk dijadikan tempat memperluas pengaruh pada pra pemilu. Mereka ramai-ramai memberikan sumbangan tak ternilai, dengan satu syarat, terang-terangan atau tersembunyi mendukung partai atau pribadinya. Oleh karena itu, sungguh aneh bila suatu ketika ummat Islam, ulama atau pondok pesantren dibombardir dengan tuduhan-tuduhan tak berdasar sebagai tempat semaian Islam fundamentalis dan teroris/ekstrimis, ketika pemerintahan baru (pasca pemilu) telah berjalan beberapa saat. Mereka mudah dilupakan dan bahkan sebaliknya dijadikan sasaran kemarahan dan fitnah. Padahal hampir 90% parpol atau elit yang ingin menguasai negeri ini selalu minta restu pada mereka.

Namun jika dicermati, pemilu 2004 adalah pemilu terbaik yang pernah dilakukan selama lima dasawarsa Indonesia merdeka. Bukan hanya terbaik dalam penyelenggaraan, namun ‘pendekatan’ dan ‘keberadaan’ ummat Islam, menjadi ‘titik penentu’ calon pemenang. Betapa tidak, kekuatan nyata, sebagaimana ditunjukkan para generasi muda muslim, semisal KAMMI, sebagai ‘penopang’ keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta eksistensi para ulama dan pondok pesantren, tak pernah dapat ditinggalkan oleh para politisi, apalagi politisi muslim. Oleh karena itu, kemenangan pemilu bagi parpol-parpol besar, Golkar, PDIP, PPP, PKB, PAN dan PKS sebenarnya adalah kemenangan ummat Islam. Aroma ‘hijau’ ini berlanjut, ketika DR. H. Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenangkan Pemilu Presiden 20 September 2004 lalu.

Eksistensi Syari’ah Islam
Saudi Arabia, Republik Islam Iran, maupun Republik Islam Mauritania adalah tiga negara yang benar-benar nyata menjadikan Islam sebagai agama negara dan diterapkan secara utuh di masyarakat, baik yang berkaitan dengan hukum, ekonomi, politik. sosial maupun kebudayaan. Pengertian syari’ah Islam adalah penerapan seluruh aspek kehidupan sesuai ajaran Islam, menyangkut masalah ibadah (hubungan dengan Allah s.w.t.) maupun mu’amalah (hubungan dengan manusia maupun alam sekitar), murni dinisbahkan pada al-Qur’an dan Sunnah Rasul s.a.w.

Dalam konstitusi Republik Islam Mauritania disebutkan, bahwa Islam adalah agama negara sekaligus sebagai agama penduduk (rakyat) yang tak akan diubah, oleh karena itu, seluruh pegawai atau pejabat di lingkungan pemerintahan Mauritania ‘wajib’ beragama Islam. Mauritania adalah sebuah negara kurang terkenal di Afrika Utara, menjadi contoh nyata, bagaimana pemerintahannya secara berani menerapkan Syari’an Islam secara utuh. Walupun pemerintahannya dekat dengan Amerika Serikat dan Israel. Sebenarnya, Indonesia, walaupun secara konstitusional tidak melegalisasi Islam sebagai agama negara, namun pada dasarnya Indonesia telah banyak ‘mencangkok’ Islam dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Dalam azas negara, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai azasnya. Menurut sejarah ketatanegaraan Indonesia, Pancasila dijiwai oleh Pembukaan (preambule) UUD 1945, sedangkan Pembukaan UUD 1945 dijiwai oleh Piagam Jakarta. Penerimaan Pancasila sebagai azas negara, tak lepas dari sikap kenegarawanan para pendiri negeri ini yang notabene 95% beragama Islam, mengesampingkan Islam sebagai azas negara. Padahal kesepakatan Islam sebagai azas negara tinggal menunggu ‘ketok palu’ di parlemen. Oleh karena itu, alm. H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, mantan Menteri Agama era Presiden Soeharto, menyatakan bahwa disepakatinya Pancasila sebagai azas negara adalah sebagai hadiah terbesar ummat Islam bagi bangsa dan negara Indonesia.

Dalam perkembangan politik terbaru, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional, termasuk parpol yang tak memperjuangkan berlakunya ‘Piagam Jakarta’ yang isinya ‘negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syari’ah Islam bagi para pemeluk-pemeluknya’, sebagaimana diperjuangkan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang.

Namun mereka memperjuangkan Piagam Madinah, karena sebagaimana dikatakan DR. HM Hidayat Nur Wahid (sekarang Ketua MPR-RI), Piagam Madinah adalah suatu aturan yang diberikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. ketika beliau masuk ke Madinah setelah meninggalkan Makkah. Inilah sebuah piagam yang memberikan jaminan kesetaraan hidup beragama. Tidak ada pemaksaan hidup beragama. Dengan Piagam Madinah, warga setempat merasakan keadilan hidup beragama, dapat menjalankan ajaran agama yang memberdayakan, yang menjamin integrasi bangsa, yang menjamin adanya pluralitas atau kemajemukan bangsa, yang menjamin kemajuan bagi semua. Tak ada eksploitasi satu kelompok terhadap kelompok yang lain.

Dalam negara demokrasi yang baru dibangun Indonesia, setelah lebih dari setengah abad merdeka, Piagam Madinah adalah suatu wacana yang, menurut azas demokrasi tak perlu dicurigai, namun perlu dibahas dan dianalisa. Suatu perkembangan politik yang sangat menarik. Dalam masalah ekonomi, walaupun Indonesia agak tertinggal dari Malaysia dan Pilipina dalam mengembangkan ekonom syariah, namun patut diacungi jempol bahwa hampir semua perbankan di Indonesia sudah mengadopsi ekonomi yang berbasis syari’ah. Artinya adalah, bahwa bunga bank yang dikategorikan sebagai perbuatan riba, yang sangat diharamkan oleh Allah s.w.t., lambat laun akan tereliminasi. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat pun, khususnya Amerika Serikat juga sudah mengadopsi ekonomi syariah, sebelum Indonesia menerapkannya. Ini menunjukkan akan kebenaran hukum Allah s.w.t., bahwa riba (bunga bank) yang diharamkan, memang merugikan, patut dihindari dan dieliminasi.

Dalam bidang hukum, khususnya yang terkait dengan muamalah (perdata), Indonesia telah mengadopsi sebagian hukum yang bersumber pada syari’ah Islam, antara lain diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Peradilan Agama. Sedangkan yang berkaitan dengan pidana, Indonesia memang masih menggunakan hukum warisan Belanda. Walaupun, menurut sejarah tata hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah didasarkan pada hukum positif Belanda. Hukum positif Belanda didasarkan pada Code Civil Perancis, dan Code Civil Perancis didasarkan pada hukum positif yang berlaku di Mesir, ketika Perancis menjajah negeri tersebut. Padahal hukum positif Mesir sebagian besar didasarkan kepada al-Qur’an dan Sunnah Rasul (Hukum Islam). Ini suatu kajian yang menarik, karena dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakatnya, Barat telah mencangkok sebagian hukum Islam. Hukum Pidana Islam yang dikenal dengan Jinayah atau Hudud, dalam tatahukum modern saat ini, sangat ditakuti oleh hampir semua negara di dunia, karena menurut persepsi mereka, hukum pidana Islam sangat tidak manusiawi dan melanggar HAM. Contohnya adalah pemberlakuan hukuman bagi para pencuri (potong tangan), para penzina (rajam), dan para pembunuh (qisas). Padahal, sebagaimana janji Allah s..w.t., bahwa ‘dalam qisas itu ada kehidupan’ (wa lakum fil-qisasi hayaatun), surat al-Baqarah: 179. Dalam ayat ‘wa lakum fil qisasi hayatun mengandung filosofi yang sangat mendalam, yaitu bagaimana hukum Islam sesungguhnya melindungi HAM, bukan sebaliknya. Bila para pencuri, para penzina dan para pembunuh mendapatkan hukuman sebagaimana diperintahkan Allah s.w.t., maka, baik pencuri, penzina maupun pembunuh akan berpikir seribukali untuk melakukan perbuatan itu, karena konsekwensi hukumannya sangat berat. Bila ini terjadi, maka ‘kehidupan’ yang dijanjikan Allah s.w.t. akan terjamin dengan sendirinya.

Kekhawatiran terhadap hukum pidana Islam tidak hanya datang dari para penganut paham sekuler (barat), namun juga datang dari para ahli dan pengamat hukum Islam sendiri. Mereka mengatakan, bila hukum Islam (baca: hukum pidana Islam) diberlakukan, dikhawatirkan banyak orang Islam yang pindah agama (murtad). Pertanyaannya adalah, apakah kekhawatiran tersebut sudah diikuti dengan penelitian yang mendalam dan valid. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sebuah negara yang telah mendidekasikan hukum di negaranya dengan menganut hukum Islam secara utuh, seperti Saudi Arabia dan Mauritania, penduduknya berbondong-bondong melakukan pindah agama (murtad) ? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus bisa dijawab, karena hal ini untuk menghindari prasangka buruk terhadap hukum Islam.

Bila belum dilberlakukannya hukum pidana Islam karena belum ada kemampuan, dalam arti kemampuan untuk meratifikasi hukum pidana Islam di tingkat parlemen (legislative) dan pemerintah (eksekutif), serta secara teknis di tingkat peradilan (yudikatif), maka hal yang demikian belum dapat dikatakan ‘menolak’ hukum pidana Islam, namun masih dalam kategori ‘dalam proses’. Oleh karena itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh bagi para pemimpin negeri ini, agar ada ‘goodwill’ untuk memperjuangkannya dan mensosialisasikannya secara luas, baik kepada masyarakat maupun pemerintah, agar mereka paham, bahwa diberlakukannya hukum pidana Islam adalah suatu kebutuhan. Perjuangan ini, tak beda dengan memperjuangkannya ‘ekonomi syari’ah’ yang saat ini telah ‘mendunia’, yang akarnya sama, yaitu bersumber pada al-Qur’an dan Sunnah Rasul.

Suasana Keberagamaan
Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai penduduk Islam terbesar di dunia, oleh karena itu dapat dipahami bahwa kehidupan keberagamaannya sangat condong kepada nuansa Islami. Hanya di kantong-kantong tertentu, seperti di Papua, NTT atau Sulawesi Utara, nuansa Islami dirasa agak berkurang. Nuansa Islami terasa kental sekali, ketika bulan Ramadhan tiba, Jakarta sebagai ibukota negara menunjukkan jatidirinya sebagai barometer nuansa Islami di Indonesia. Hampir seluruh pelosok kampung di lima wilayah DKI Jakarta semarak dengan suasana Ramdhan. TV berebut menayangkan berbagai kegiatan, baik sinetron, lagu, kuis, maupun diskusi hampir sebagian besar bernuansa Islam.

Ini menunjukkan, bahwa Indonesia pada era reformasi, gerak dan langkah Islam seolah tak terbendung. Dengan demikian, sebenarnya Indonesia dapat dikatakan sudah menuju kepada proses berlakunya Islamisasi. Seluruh aspek kehidupan yang menuju kepada ke arah perbaikan, seperti rencana pemberantasan KKN, yang akan dimulai dari masing-masing elit politik (ibda’ bi nafsik), adalah suatu kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, apakah memperjuangkan berlakunya Syari’ah di Indonesia masih diperlukan atau tidak, tergantung sejauhmana kita memandang Islamisasi di negeri ini. Dari analisa di atas, jelas hanya satu masalah besar yang belum diselesaikan oleh ummat Islam Indonesia, yaitu diberlakukannya Hukum Pidana Islam (jinayah/hudud). Kalau ini dipandang sebagai ‘target untuk melegalisasikannya’, maka memperjuangkan berlakunya syari’ah Islam di Indonesia secara sempurna (fis-silmi kaffah, al-Baqarah: 208) memang wajib. Namun kalau hal ini dianggap sebagai ‘proses’, yang pada ujungnya seperti telah disahkannya UU Perkawinan, UU Peradilan Agama serta diberlakukannya ekonomi syari’ah pada dunia perbankan di Indonesia, maka ‘nilai’ memperjuangkannya akan berubah menjadi, menunggu sampai situasi ‘membutuhkan bahwa diberlakukannya hukum pidana Islam memang sangat mendesak’.

Demokrasi di barat yang sehebat itu pun, dapat dilakukan di Indonesia dengan cantik dan piawai, apalagi melindungi hak azasi manusia (HAM), sudah barang tentu Indonesia dapat melaksanakannya dengan baik dan benar. Islamisasi tidak harus dilakukan melalui symbol-simbol, namun lebih dari itu, yaitu mengisinya di mana peluang memungkinkannya. Memperjuangkan symbol, akan dikonotasikan memperjuangkan Islam sebagai agama negara, seperti perjuangan DI-TII atau sejenisnya yang dilakukan melalui kekerasan, dan ini justru akan merusak nilai-nilai Islam yang luhur dan adiluhung (an-Nahl: 125). Suasana keberagamaan (baca: agama Islam) di Indonesia, sudah menjadi sinyal kuat, bahwa Indonesia tidak hanya dikenal sebagai berpenduduk Islam terbesar di dunia, namun ruh Islam atau Islamisasi di segala bidang sebenarnya sudah ‘merasuk’ negeri ini. Hanya dua hal yang belum dilegalisasi, yaitu pertama Islam sebagai agama negara (tauhid), kedua belum diberlakukannya hukum pidana Islam (hudud/jinayah). Oleh karena itu, kita harus kembali kepada kaidah agama, bahwa Allah s.w.t. tidak akan membebani ummat sesuai dengan kemampuannya (al-Baqarah: 286).

Dengan demikian, memperjuangkan berlakunya Syari’ah Islam secara sempurna di Indonesia memang masih diperlukan, namun perjuangan tersebut tidak dilakukan melalui jalan kekerasan. Kenyataan membuktikan, ajakan (da’wah) Nabi s.a.w. semasa hidupnya, bahwa Islam sebagai agama yang ‘rahmatan lil alamin, dan agama yang paling benar di sisi Allah s.w.t.’ perlu proses panjang (23 tahun). Sejarah pun membuktikan, bahwa Islam masuk ke Indonesia dilakukan dengan cara-cara damai, yaitu melalui perdagangan dan persuasive, sehingga pada akhirnya Islam diterima oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Artikel tersebut telah dimuat dalam
1. Majalah AMANAH No. 56, Th. XVIII, Nopember 2004 / Ramadhan – Syawal 1425 H
2. Diadopsi oleh jurnal kampus MEDIKASI, edisi No. 1/Th I/April 2005

Islam di Mauritania

Puluhan ribu tahun yang lalu, Mauritania adalah tanah yang subur dan menghijau. Fakta arkeologi menunjukkan bahwa suku Berber dan negro Mauritania hidup berdampingan sebelum padangpasir menyebar menuju ke arah selatan. Pada abad ke 3 dan 4, suku Berber mengembara ke arah selatan untuk menghindari perang di daerah utara, dengan menggunakan jasa transportasi unta, dan lama kelamaan mereka membentuk sebuah konfederasi Sanhadja. Mereka berdagang dari daerah utara ke selatan (Timbuktu, Mali) emas, budak dan gading dan ditukar dengan garam, tembaga dan pakaian. Rute perdagangan ini akhirnya dijadikan rute penyebaran Islam di Afrika Barat, dan Islam berkembang di Mauritania secara sempurna ketika Bani Almoravids (al-Murabitun) menguasai Mauritania pada abad ke-11, dan berhasil menaklukkan Sudanese Kingdom dari Ghana, yang akhirnya menyebar sampai seluruh Afrika Utara dan aklhirnya menaklukkan Spanyol. Namun pada akhirnya Almoravid ditaklukkan oleh Bani Hassan pada abad ke-16.

Mauritania adalah negara bekas jajahan Perancis, terletak di Afrika Utara, tepatnya di Gurun Sahara, berbatasan dengan Lautan Atlantik, Sahara Barat, Aljazair, Mali dan Senegal. Mempunyai luas wilayah sekitar 1.030.700 km2, beriklim panas, kering dan berdebu. Negara seluas itu hanya berpenduduk 2.998.563 jiwa (Juli 2004), 100% beragama islam, dengan angka pertumbuhan sekitar 2,91%. Angka kelaihiran rata berjumlah 41,79 dan angka kematian 12,74 per-1000. Etnis terbesar adalah Berber (white moor/Beydane dan black moor/Haratine) sebanyak 70%, selebihnya 30% terdiri dari suku Halpulaar (Fulani), Soninke dan Wolof. Bahasa nasional mereka adalah Arab Hassaniya, yaitu bahasa Arab dengan dengan campuran kata-kata Berber. Bahasa Perancis dan bahasa local, seperti Pulaar, Soninke dan Wolof juga resmi digunakan.

Ekonomi
Separuh penduduk Mauritania masih bergantung pada pertanian dan berternak sebagai matapencaharian. Guna menunjang perekonomian, pemerintah Mauritanian secara ekstensif menggali sumberdaya alam yaitu biji besi yang mempunyai nilai sebesar 40% total eksport. Pada Pebruari 2000, Mauritania dikategorikan sebagai negara miskin berhutang paling berat., dan pada Desember 2001 menerima bantuan dari consultative group. Pada tahun 2001 itu pula, eksplorasi minyak mulai digalakkan.

Angka pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,5% dengan inflasi rata-rata 7%. Angkatan kerja diserap oleh pertanian sebanyak 50%, jasa 40% dan industri 10%. Hasil tambang berkisar pada petroleum, emas, biji besi, tembaga, gips, dan garam. Sedangkan produk pertaniannya adalah gandum, kurma, jagung, hasil peternakan dan beras. Hasil industrinya hanya berkisar pada produk perikanan, biji besi dan gips.

Angka eksportnya sebesar US $ 541 juta, dan import sebesar US $ 860 juta.. Komoditi eksport adalah biji besi, ikan dan produk perikanan dan emas. Patner ekspor adalah Italia, Perancis, Spanyol, Jerma, Belgia dan Jepang. Sedangkan komiditi import adalah mesin dan peralatan, produk permiyakan, dan bahan makanan. Patner importnya adalah Perancis, Belgia, Cina, Spanyol dan Jerman. Indonesia belum menjadi partner, baik eksport maupun import Mauritania. Mata uangnya adalah ouguiyas (MRO), $ US 1,- = 271,74 MRO.

Mauritania juga mengembangkan kemampuan dunia turis, guna memperoleh devisa Negara yang cukup besar, dengan memanfaatkan keunikan antara lautan Atlantik yang luas dengan gurun Sahara yang gersang. Keberadaan 259 spesies burung di pantai Mauritania sangat menarik minat para peneliti, di samping keberadaan suku nomadic yang uniq.

Sejarah Pemerintahan
Nama lengkap Mauritania adalah Islamic Republic of Mauritania (Al Jumhuriyah al Islamiyah al Mauritaniyah), dengan ibukotanya NOUAKCHOTT, terbagi dalam 12 regions. Mauritania memperoleh kemerdekaan dari Perancis pada tanggal 28 Nopember 1960. Sebagaimana dijelaskan pada awal tulisan ini, Mauritania sejak abad ke-11 dikuasai oleh Bani Almoravids (al-Murabitun), dan berhasil menaklukkan Sudanese Kingdom dari Ghana. Kemenangan Almoravids ini terus menyebar sampai seluruh kawasan Afrika Utara dan pada aklhirnya menaklukkan Spanyol. Namun pada gilirannya Almoravid ditaklukkan oleh Bani Hassan pada abad ke-16, terkenal dengan perang 30 tahun di Mauritania pada tahun 1644 s/d 1674.

Perancis masuk ke Mauritania pada abad ke-20, yaitu pada tahun 1903,, dan menjadikan Mauritania sebagai negara protektorat Perancis dengan nama ‘the Moorish Country’, dan akhirnya dijadikan koloni Perancis pada tahun 1920. Pada tahun 1958, Mauritania diberi pemerintahan sendiri dan diikuti dengan kemerdekaan pada tanggal 28 Nopember 1960. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1978, Republik Islam Mauritania dipimpin oleh Presiden sipil, yaitu Moktar Ould (walad) Daddah, seorang pengacara dari ras Moor putih. Pada pemerintahan Daddah inilah. Mauritania mempunyai mata uang sendiri, yang dikenal dengan nama ‘Ouguiya’, dan berhasil menguasai Sahara Barat (Polisario) selama 4 (empat) tahun (1975-1979). Sayangnya, pemerintahan Daddah harus berakhir secara tragis, karena dikudeta oleh militer pada tahun 1979 oleh Letnan Kolonel Mohamed Khouna Ould Haidalla. Regim ini dikenal represif dan korup. Pada pemerintahan Haidalla juga dikenal sangat lunak dan bersahabat dengan para pejuang Polisario. Hal ini berlangsung hingga tahun 1984.

Pada tanggal 2 Desember 1984, Letnan Kolonel Maayouia (Muawiyah) Ould Sid (Sayyid) Ahmed Taya (lahir di Atar, selatan Mauritania, pada tahun 1941) melakukan kudeta berdarah. Ahmed Taya bersikap netral terhadap Polisario (Sahara Barat). Sebaliknya, pada tahun 1989, terjadi perang perbatasan dengan Senegal, dan akibatnya puluhan ribu penduduk asli Afrika (Fulaar/Fulani, Soninke dan Wolof) diusir dari Mauritania. Namun akhirnya, hubungan dengan Senegal membaik kembali. Sedangkan untuk mempererat dengan sesama negara Arab Maghribi, Mauritania membentuk The Union of The Arab Maghreb bersama Maroko (Morocco) Libya, Tunisia dan Aljazair (Algeria). Organisasi bergerak dalam bidang politik dan ekonomi.

Pada tahun 1991-1992, Presiden Ahmed Taya mengadakan reformasi politik, dengan melegalisasi pendirian multipartai dan kebebasan pers. Pada tanggal 18 April 1992, dideklarasikan Republik Kedua Mauritania. Mauritania termasuk pendukung Irak (Saddam Husein) ketika terjadi perang teluk tahun 1991. Akan tetapi, anehnya, pada tahun 1999, Presiden Ahmed Taya menjalin hubungan dengan Israel dan bersekutu dengan Amerika Serikat. Hal ini, sudah barang tentu ditentang oleh negara-negara Arab. Presiden Ahmed Taya, masih mendapat kepercayaan yang cukup besar dari rakyatnya (66% suara) sampai dengan tahun 2009, karena beliau terpilih kembali pada pemilihan presiden tanggal 7 Nopember 2003 yang lalu.

Perkembangan Islam di Mauritania
Sebagaimana diketahui, Islam dianut oleh 100% penduduk Mauritania sejak abad ke-10. Dan lebih perkasa lagi, setelah Bani Hasaniyah menguasai Mauritania pada abad ke-16. Baik suku bangsa Moor/Berber (putih dan hitam), Pulaar (Fulani) Soninke, Tukolor atau Wolof adalah penganut Islam yang setia, sejak berabad-abad lalu. Mereka menganut madzhab Sunni, sedangkan aliran sufi yang dianut adalah sufi Qadiriyah.

Mauritania dikenal sangat kental sebagai Republik Islam. Islam diterapkan dalam segala faktor kehidupan, baik sosial, politik, budaya maupun ekonomi. Oleh karena itu, Islam di Mauritania tidak perlu diperjuangkan seperti negara-negara Afrika hitam lainnya, namun perlu dikembangkan dengan benar, sesuai al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Dalam Konstitusi yang telah diratifikasi pada tanggal 20 Juli 19991 ditegaskan bahwa ‘Mauritania adalah Republik Islam yang tak dapat diubah’. Selanjutnya dalam pasal 5 UUD tersebut dinyatakan bahwa ‘Islam adalah agama penduduk dan negara’. Dengan dua ayat tersebut menunjukkan bahwa Mauritania bukan negara sekuler, dan terjemahan selanjutnya adalah bahwa setiap penduduk Mauritania adalah Muslim, dan pegawai negeri di negara tersebut secara resmi harus beragama Islam.

Namun, menyusul peristiwa pemboman WTC New York pada tanggal 11 September 2001, pemerintah Mauritania tidak ingin dijadikan sasaran kemaranah Barat, karena semata Mauritania adalah negara Islam. Seluruh kegiatan keagamaan di Mauritania di bawah pengawasan Kementerian Pengembangan dan Kebudayaan Islam. Sehingga pemerintah akan mudah mengontrol, apakah kehidupan keberagamaan di Mauritania masih tetap moderat atau sudah sampai pada tahap ekstrim. Karena perlu diingat, bahwa memang Pemerintah Mauritania mempunyai kedekatan hubungan, baik dengan Amerika Serikat maupun Israel.

Pemerintah Mauritania, yang memang sebagai Negara Islam, tentu tak mau tercemar oleh kegiatan asing (baca: kegiatan ekstremis), semisal al-Qaedah, yang bisa saja meracuni generasi muda. Saat ini, memang banyak generasi muda Islam di belahan dunia manapun, sangat membenci terhadap ambivalensi politik luar negeri Amerika Serikat, yang dianggap sangat memusuhi Islam, sehingga mereka banyak terjebak pada tindakan terror sebagaimana dilakukan oleh al-Qaedah. Oleh karena itu, Mauritania sebagai negara Islam, tak ingin dianggap sebagai negara Islam yang suka dengan kekerasan dan memusuhi negara atau agama lain. Bila ini terjadi, tentu akan membahayakan pemerintah Mauritania sendiri. Pernyataan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Mauritania, Sheikh Al Avia Ould Mohamed Khounala pada tanggal 18 Mei 2003 yang lalu. Mauritania adalah negara Islam tak terkenal di Afrika Utara, ternyata sangat membanggakan bagi perkembangan Islam di dunia.

Islam di Mauritania, Telah dimuat dalam Majalah AMANAH No. 56, Th. XVIII, Nopember 2004 / Ramadhan – Syawal 1425 H
dan telah di adopsi oleh Tabloid Republika DIALOG JUM’AT, Jum’at 25 Pebruari 2005

Sekilas Tentang Fakultas Kedokteran Universitas YARSI

Iqra’, bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan, yaitu menciptakan manusia dari segumpal darah (surat Al-Alaq). Ayat ini mendorong orang Islam untuk belajar, kalau perlu sampai ke negeri Cina (hadits Nabi s.a.w.). Sedemikian hebatnya pengaruh ayat al-Qur’an dan hadits Rasulullah tersebut, Islam mengalami masa keemasan sampai dengan abad pertengahan, sebelum barat bangun dari tidurnya. Banyak penelitian dan kajian yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam, dari filsafat sampai dengan bidang kedokteran, yang sebagian karya mereka menjadi rujukan pakar barat sampai saat ini.

Bidang kedokteran termasuk lahan yang paling diminati oleh para ilmuwan Islam pada zaman itu, antar lain yang dikembangkan oleh Ibnu Sina dan Ar-Razi. Dasarnya adalah bahwa Rasulllah s.a.w. memerintahkan kepada setiap muslim dan muslimah yang menderita sesuatu penyakit wajib berobat. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan (HR) oleh Bukhari Muslim, HR Imam Malik, HR Ahmad, dan HR Abu Daud, yang intinya menyatakan bahwa bila kita sakit harus berobat, karena Allah s.w.t. tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya, dan janganlah berobat dengan yang haram. Hanya satu yang tak dapat diobati, yaitu penyakit tua. Namun obat bukan segala-galanya, karena yang menyembuhkan penyakit bukan semata obat, namun karena pertolongan Allah s.w.t. semata (‘Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku’: surat Asy-Syu’araa ayat 80).

Para tokoh pendidikan Indonesia, khususnya dari kalangan Muslim setelah era kemerdekaan, terinspirasi oleh kejayaan para ilmuwan Islam tersebut, sehingga mereka berlomba-lomba mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan program pascasarjana. Dan yang paling istimewa adalah munculnya Fakultas Kedokteran Swasta yang bercirikan Islam di Indonesia, karena didirikan oleh para tokoh-tokoh Islam, yang jumlahnya semakin hari semakin meningkat.

YAYASAN YARSI
Pada tanggal 11 April 1967, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1387 H., beberapa tokoh Islam, yaitu Dr. H. Ali Akbar (alm.), Prof. Dr. H. Asri Rasad, M.Sc., PhD, Prof. Dr. H. Jurnalis Uddin, PAK, Drs. Med. Maksum Saleh Nasution (alm.), Drs. Med. H. Malimar Soeloet (alm) dan Dr. Yahya Entino sepakat mendirikan YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM INDONESIA, sekarang berubah menjadi YAYASAN YARSI. Yayasan ini berlokasi di Jl.Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Visi Yayasan YARSI adalah berperan aktif meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia agar menjadi muslim yang taqwa, yang tanggap dan peka terhadap perkembangan iptek, namun mengimplementasikannya sesuai dengan Islam dan yang gigih mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan diridhoi oleh Allah s.w.t. Sedangkan misinya adalah mengupayakan pendidikan yang unggul dan berprestasi pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, mengupayakan program studi pada setiap lembaga pendidikan diakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional dan internasional, mengupayakan kajian dan penelitian sehingga dihasilkan pengetahuan dan teknologi baru yang bermutu, serta mengupayakan pelayanan berbagai bidang kepada masyarakat sesuai dengan syari’ah Islam.

Pada tanggal 15 April 1967, atau bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1387H., Yayasan YARSI mendirikan SEKOLAH TINGGI KEDOKTERAN YARSI, sebagai cikal bakal berdirinya lembaga pendidikan tinggi UNIVERSITAS YARSI, yang saat ini telah mempunyai 4 (empat) Fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran (kelanjutan dari Sekolah Tinggi Kedokteran YARSI), Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknologi Informatika (termasuk di dalamnya program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi). Keberadaan Sekolah Tinggi Kedokteran YARSI berakhir pada tahun akademik 1989/90, selanjutnya berubah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas YARSI. Pada awalnya, sebagaimana mahasiswa di Fakultas Kedokteran Swasta lainnya, mereka diharuskan menyelesaikan dan lulus ujian lokal sebelum diperbolehkan untuk mengikuti ujian negara, yang terdiri dari tahapan E1, E2, E3A, E3B, E4A sampai dengan E4B. Karena memang, semua Fakultas Kedokteran Swasta di Indonesia saat itu hanya berstatus TERDAFTAR. Seorang mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan dokternya, harus melakukan kepaniteraan di rumah sakit pendidikan selama kurang lebih 5 (lima) semester, selanjutnya baru mengikuti Ujian E4B pada Fakultas Kedokteran universitas negeri yang ditunjuk. Oleh karena itu, rata-rata mereka baru dapat menyelesaikan pendidikan dokternya kurang lebih 8 sampai 10 tahun. Berapa biaya, tenaga dan pikiran yang harus dikeluarkan oleh mereka. Namun, ujian negara tersebut telah dihapus oleh pemerintah sejak tahun 2002 yang lalu, sehingga masa studi mahasiswa menjadi lebih singkat, dan pada akhirnya tidak ada perbedaan lagi antara fakultas kedokteran swasta (FKS) dengan fakultas kedokteran negeri (FKN). Yang membedakan FKS dan FKN bermutu atau tidak adalah akreditasi yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan dengan segala jerihpayahnya, Fakultas Kedokteran Universitas YARSI telah mendapatkan akreditasi ‘A’ pada tahun 2003 yang lalu. Sedangkan fakultas lainnya, yaitu Fakultas Hukum juga mendapatkan akreditasi “A”, Fakultas Ekonomi “B” dan Fakultas Teknologi Informatika “B”.

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI
Seiring dengan kemajuan zaman, berubah pula sistem pendidikan dan fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran Universitas YARSI. Kegigihan YAYASAN YARSI, yang dimotori oleh Prof. Dr. H. Jurnalis Uddin, PAK untuk mengembangkan lembaga pendidikan tinggi yang bermutu, terpandang dan disegani, setapak demi setapak dilalui dengan pasti dan meyakinkan. Kampus yang berlokasi di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, suatu kawasan yang sangat strategis di Jakarta, sungguh merupakan asset yang sangat tak ternilai. Kampus ini menempati areal seluas 2,5 ha, dengan bangunan seluas 16,276 m2, terdiri atas 13 gedung (blok) yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Baik ruang kuliah, ruang praktikum maupun perkantoran semuanya ber-AC, dilengkapi dengan fasilitas computer dan internet. Yang paling membanggakan adalah adanya ruang kuliah modern berbentuk amfiteater dengan kapasitas masing-masing 175 mahasiswa, dan ruang skills lab sebagai tempat tutorial mahasiswa, dengan tujuan mempersiapkan mereka menuju kepaniteraan di rumah sakit pendidikan.

Sistem pendidikan yang dipergunakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas YARSI adalah dengan SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS). Keuntungan SKS ini, pertama mahasiswa dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan kemampuan akademiknya, bahkan bisa lebih cepat, kedua, memungkinkan kemudahan lain yaitu alih kredit (credit transfer), baik antar fakultas dalam Universitas YARSI maupun antar universitas kalau ada yang berminat pindah ke fakultas lain di universitas yang berbeda.

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI mempunyai 2 (dua) tahap pendidikan, yaitu tahap pendidikan akademik (tahap pendidikan Sarjana Kedokteran) yang memerlukan 160 sks ditempuh selama 8 (delapan) semester dan kalau lulus berhak mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked), serta tahap pendidikan profesi yang memerlukan 40 sks yang ditempuh selama 5 semester, sehingga keseluruhannya memerlukan 200 sks. Tahap pendidikan profesi selama 5 semester diselesaikan melalui jalur kepaniteraan (praktek) di rumah sakit pendidikan, yaitu di rumah sakit umum daerah atau rumah sakit lainnya yang ditunjuk, antara lain RSUD Gunung Jati Cirebon, RSUD Abdoel Moeloek Lampung, RSUD Serang Banten, RSUD Karawang, RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan lainnya. Bila tahap pendidikan profesi telah selesai dan lulus, maka mereka berhak menyandang gelar DOKTER. Dengan demikian, dengan SKS ini, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI dapat menyelesaikan pendidikannya (dokter) relatif cepat, sekitar 7 (tujuah) tahun, bukan 8 atau 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun dengan sistem lama (paket). Seluruh alumni Fakultas Kedokteran Universitas YARSI khususnya, sesuai dengan surat keputusan Menteri Kesehatan tahun 2002, dapat melakukan tugas wajib sukarela, yang saat ini dikenal dengan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lembaga pemerintah atau swasta, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah. Lapangan pekerjaan cukup terbuka dan luas. Dan mereka juga dapat langsung meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, menjadi spesialis misalnya, dengan memanfaatkan system PTT tunda. Saat ini, Fakultas Kedokteran Universitas YARSI mempunyai sekitar 1.713 alumni, dan telah bekerja di berbagai lembaga, baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Keunggulan atau Nilai Tambah
Fakultas Kedokteran Universitas YARSI mempunyai keunggulan atau nilai tambah, yang mungkin pada fakultas kedokteran negeri atau swasta lain tidak atau belum ada. Keunggulan tersebut adalah, di samping semua ruang kuliah dan ruang praktikum ber-AC, akses internet yang memadai, adanya digital library, ruang kuliah dengan fasilitas ampiteater, Fakultas Kedokteran Universitas YARSI adalah satu-satunya Fakultas Kedokteran yang memberikan (1) kuliah dan praktikum agama Islam sebanyak 8 sks dan menerapkan penulisan Skripsi yang membahas ilmu kedokteran ditinjau menurut Islam sebanyak 2 sks, oleh karena itu gelar yang disandang bukan hanya sebatas Dokter saja, tetapi DOKTER MUSLIM (2) penerapan metode pembelajaran terintegrasi atau popular dengan istilah Problem-Based Learning (PBL). Inti metode PBL adalah mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil, mereka ‘dipaksa’ untuk memecahkan masalah dengan cara mencari informasi yang sesuai dengan topik masalah dan mendiskusikannya serta mengkomunikasikannya secara benar. Metode pembelajaran ini mensyaratkan mahasiswanya harus aktif,sehingga disebut juga dengan student centered.

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI mulai tahun akademik 2003/04 telah menerapkan metode pembelajaran PBL. Sehingga dengan demikian, diharapkan para lulusannya akan lebih mandiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Untuk melayani 3000 mahasiswa, Fakultas Kedokteran Universitas YARSI mempunyai dosen tetap sebanyak 117 orang, 8 orang di antaranya adalah Guru Besar, 67 orang dosen tidak tetap, serta 25 tenaga administrasi dan laboran. Untuk mempertajam kemampuan dalam berbahasa Inggris agar mereka dapat berkompetisi dengan mahasiswa perguruan tinggi lain, YAYASAN YARSI juga telah menyediakan YARSI Language Centre (YLC), lengkap dengan laboratorium bahasa dengan kapasitas 30 orang, serta ruang kuliah (untuk tatap muka) sebanyak 6 buah dengan kapasitas masing-masing 25 kursi. Semua mahasiswa di lingkungan Universitas YARSI wajib mengikuti kuliah reguler bahasa Inggris pada semester I dan II. Dan bila mereka telah menyelesaikan program kesarjanaannya atau ke-profesiannya (dokter), mereka wajib menyerahkan TOEFL dengan nilai minimal 450.

Sekilas Tentang Fakultas Kedokteran Universitas YARSI, Telah dimuat dalam Majalah AMANAH No. 55, Th. XVIII, Oktober 2004 / Sya’ban – Ramadhan 1425 H

Islam di Chad

Ada dua peristiwa penting yang dialami Chad sebagai negara merdeka, pertama ketika Libya masuk ke negara tersebut pada tahun 1981, dan Kolonel Muammar al-Qaddafi menawarkan penggabungan antara Libya dan Chad, namun rencana tersebut digagalkan Perancis pada tahun 1987. Kedua pada tahun 2004, ketika pengungsi dari Darfur Sudan membanjiri Chad bagian utara. Sebagaimana diketahui pengungsi dari Darfur Sudan adalah akibat pertikaian antara penduduk muslim asli Afrika dengan penduduk keturunan Arab di Sudan. Ditengararai mereka memperebutkan air, tanah dan tambang minyak.

Chad terletak di Afrika tengah seluas Alaska, berbatasan dengan Libya, Sudan, Niger, Nigeria, Kamerun dan Republik Afrika Tengah. Chad sangat terkenal di Afrika tengah, barat dan utara, karena keberadaan Danau Chad, sekaligus sebagai tempat berdirinya imperium Kanem-Bornu pada abad ke-11 yang kejayaannya meluas sampai ke Nigeria, Niger, dan Mali. Negara ini mempunyai luas wilayah 1.284.000 km2, beriklim tropis di selatan dan kering di utara, berpenduduk sebanyak 9.253.493 jiwa, dengan angka pertumbuhan sebesar 3,07% per-tahun, angka kelahiran 47,06 per-1000, dan angka kematian 16,38 per-1000. Ada sekitar 200 etnis di Chad, namun secara garis besar etnis di Chad terbagi dalam 2 (dua) etnis besar, yaitu Arab dan Gorane mendominasi wilayah bagian utara yang mayoritas muslim, dan Sara di sebelah selatan yang mayoritas Kristen dan animis. Bahasa nasional mereka adalah Perancis, Arab dan Sara.

Ekonomi
80% penduduk Chad menyandarkan hidupnya sebagai petani, oleh karena itu Chad menyandarkan perekonomiannya pada pertanian, walaupun pada tahun 2000 Chad telah mulai melirik cadangan minyaknya, yang ditengarai sebesar 1 milyard barrel. Chad telah menginvestasikan dananya sebesar US $ 3,7 milyard, dalam rangka mengeksplorasi cadangan miyak tersebut. Angka pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,4%, inflasi 6%, dan income per-capita US $ 1.200,- per-tahun. Produk pertanian Chad meliputi kapas, sorgum, kacang tanah, beras, taipoka, domba, kambing dan unta, sedangkan hasil tambang berkisar pada minyak, uranium, dan kaolin.

Komoditi ekspor Chad meliputi kapas, permen dan ternak, senilai US $ 365 juta, dengan Negara tujuan eksport Portugal, Jerman, Ceko, Perancis, Nigeria, Polandia, Spanyol dan Marokko. Sedangkan komoditi importnya adalah mesin dan alat tranpostasi, produk tekstil dan produk minyak senilai US $ 760 juta, dengan patner import Perancis, Amerika Serikat, Jerman dan Nigeria. Indonesia belum termasuk di dalamnya. Mata uang Chad adalah Communauta Financiere Africaine Franc (XAF), dengan nilai US $1,- = 696,99 XAF.

Sejarah Pemerintahan
Nama lengkap Chad adalah Republic of Chad, dengan ibukotanya N’DJAMENA, terbagi dalam 14 prefectures. Chad memperoleh kemerdekaan dari Perancis pada tanggal 11 Agustus 1960. Di Borkou Chad, ditemukan fosil manusia purba berusia 3 juta tahun. Di sekitar danau Chad telah dihuni manusia sekitar 500 sebelum masehi, dan pada abad ke-8, suku Berber dari utara memulai migrasi yang pertama ke Chad. Pada abad ke-7 dan 8 kerajaan pertama didirikan di sebelah timur laut danau Chad yaitu kerajaan Kanem dan akhirnya berkembang menjadi kerajaan Kanem-Bornou. Kerajaan Kanem-Bornou mempunyai peran dan pengaruh yang kuat di Nigeria, Niger maupun Mali. Pada abad ke-16 muncul rival kerajaan Kanem-Bornou, yaitu Baguirini dan Ouaddai (Wadai). Ketiga kerajaan ini menguasai Chad sampai dengan abad ke-19. Perjuangan memperoleh kemerderkaan dari Perancis dilakukan sejak Perancis menginjakkan kakinya di Chad, antara lain dilakukan oleh Rabah Zobeir, yang terbunuh di Kousseri Kamerun pada tanggal 22 April 1900. Chad akhirnya dalam pengawasan Perancis, dan pada tahun 1905 secara administrative di bawah pemerintahan gubernur jendral Perancis yang berkedudukan di Brazzaville, Congo. Selama perang dunia kedua, Chad adalah koloni Perancis pertama yang dipimpin oleh gubernur jendral berkulit hitam pada tanggal 26 Agustus 1940, yaitu Felix Eboue. Pada tanggal 28 Nopember 1958, Chad menjadi anggota otonom dari masyarakat Perancis, dan pada tanggal 11 Agustus 1960, Chad mendapatkan kemerdekaannya, Sebagai presiden pertama ditunjuk Francois (Ngarta) Tumbalbaye.

Dengan memperoleh kemerdekaan, bukan berarti Chad telah reda dari pertikaian. Pada tahun 1965 terjadi perang sipil antara auku Muslim di utara dengan suku Kristen di selatan, yang kebetulan pada awal kemerdekaan memimpin negeri itu. Presiden Tombalbaye semakin brutal, dan akhirnya pada tahun 1975 terjadi kudeta yang dilakukan oleh Jendral Felix Malloum. Pertikaian dengan pihak utara semakin gawat, ketika Perdana Menteri Hissene Habre yang berasal dari utara Chad menguasai N’Djamena pada Pebruari 1979. Akhirnya Organisasi Uni Afrika (OAU) turun tangan, dan pada Agustus 1979 diadakan perjanjian damai di Lagos Nigeria, yang menunjuk Goukouni Oueddei sebagai presiden, Kolonel sebagai Wakil Presiden dan Hisine Habre sebagai Menteri Pertahanan. Pemerintahan koalisi ini tak bertahan lama, karena pada tahun 1980 terjadi pertikaian antara Goukouni Oueddei dengan Hissene Habre. Pertikaian ini berlanjut sehingga Libya ikut campur tangan, dan ingin menjadikan Chad sebagai bagian dari Libya. Rencana ini digagalkan Perancis pada tahun 1987, dengan dikembalikan Aouzou sebagai garis batas antara Chad dan Libya.

Pada April 1989, Idriss Deby salah seorang jendral pemerintahan Hissine Habre yang berasal dari suku Zaghawa membelot dan berada di Darfur Sudan untuk memulai penyerangan ke N’Djamena. Akhirnya setelah 3 (tiga) bulan bergerilya dengan dibantu pemerintah Libya, Idris Deby dapat menguasai Chad dan menggulingkan Hissene Habre. Pada tanggal 28 Pebruari 1991 dilantik menjadi Presiden. Beliau terpilih kembali sebagai presiden Chad pada tahun 1996 dan 2001. Saat ini, pemerintahan Chad dipegang oleh Muslim, namun bentuk pemerintahan tetap sekuler yang membebaskan semua agama berkembang di Chad. Dan sebagai bentuk kepedulian terhadap penderitaan sesama muslim, pemerintah Chad bersedia menerima pengungsi muslim dari Darfur Sudan.

Perkembangan Islam di Chad
Islam masuk Chad pada abad ke-11, tepatnya ketika Kerajaan Kanem-Borno di bawah kendali Umme-Jilmi pada tahun 1085-1097. Orang yang berjasa mengenalkan Islam di Chad adalah Muhammad B. Mani, sehingga raja Umme-Jilmi masuk Islam. Kerajaan Kanem-Borno mengalami masa kejayaannya ketika Mai Idris Aluma (Alooma) berkuasa pada tahun 1571-1603. Beliau ahli dalam berbagai hal, yaitu kemiliteran, administrasi pemerintahan dan ahli dalam ilmu-ilmu Islam. Beliau merangkul semua suku, yaitu Hausa di barat, Tuareg dan Toubou di utara dan Bulala di timur. Beliau aktif berdiplomasi dengan Negara tetangga, antara lain Libya, Mesir dan Kerajaaan Ottoman Turki. Di bawah pemerintahan Alooma, Kanem-Borno semakin kuat dan disegani. Kekuasaan Kerajaan Kanem-Borno meredup sejak tahun 1700. Namun pada abad ke-19, Kerajaan Kanem-Borno hidup kembali, setelah Muhammad al-Kanem berkuasa, dan diteruskan oleh Umar dan selanjutnya oleh Rabih Fadlallah, yang pada tahun 1893 berhasil mengusir Sudan dari Borno.

Islam di Chad meredup, gelap, tak dikenal dan kabur dalam rentang waktu yang panjang ketika Perancis menjajah negeri itu. Kegelapan Islam di Chad terhitung tahun 1900 s/d tahun 1979. Apalagi ketika agama Kristen mulai merasuk di Chad pada tahun 1920 – 1970.

Islam mulai bangkit ketika Chad memperoleh kemerdekaan dari Perancis pada tanggal 11 Agustus 1960. Ummat Islam Chad yang berjumlah 51%, mayoritas di utara serentak bangkit untuk merebut kekuasaan dari tangan Kristen yang dikuasai oleh suku-suku selatan Chad (35%). Apalagi Presiden Tombalbaye sangat kejam terhadap orang Islam di Utara. Kebangkitan Islam di Chad yang telah ratusan tahun menguasai Chad sejak abad ke-11, dimulai ketika tahun 1979 Perdana Menteri Hissene Habre mengadakan pemberontakan. Kekuatan Islam tak dapat dibendung, apalagi ketika Libya mulai masuk ke Chad pada tahun 1981-1987. Pada tahun 1990, kejayaan Islam merekah kembali di Chad, ketika Idris Deby yang berasal dari suku Zaghawa dilantik sebagai Presiden Chad, beliau berkuasa sampai saat ini. Walaupun Chad menjadi negara sekuler, namun Islam telah memperoleh segalanya. Mereka menguasai bidang kemiliteran, politik, social dan ekonomi. Hubungan dengan negara-negara Islam terbina semakin baik. Dengan demikian, perjuangan kerajaan Islam Kanem-Borno tak sia-sia, yang telah ratusan tahun menancapkan pengaruhnya di Chad. Kondisi ini berbeda dengan Nigeria yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun secara politis dikuasai oleh pihak Kristen, apalagi setelah Jendral Olesegun Obasanjo berkuasa kembali sebagai Presiden Nigeria.

Islam di Chad, Telah dimuat dalam Majalah AMANAH No. 55, Th. XVIII, Oktober 2004 / Sya’ban – Ramadhan 1425 H

Islam di Rwanda

Rwanda terletak di sebelah selatan Uganda, termasuk dalam lingkaran Afrika Tengah. Rwanda menghentak dunia, karena pertikaian antar suku yang begitu hebat pada tahun 1994, sangat mencekam dan tidak berperikemanusiaan serta tak ada duanya di muka bumi. 800.000 nyawa lenyap (genocide), kebanyakan dari suku Tutrsi, suku minoritas di Rwanda, namun menguasai hampir seluruh aspek kehidupan di sana. Dalam keadaan masyarakat yang centang perenang dipenuhi dengan rasa permusuhan, muncul Islam sebagai agama penolong dan penengah di antara mereka yang bertikai (suku Hutu dan Tutsi). Sungguh luar biasa.

Rwanda negara bekas jajahan Belgia, berbatasan berbatasan dengan Uganda, Tanzania, Republik Ddemokratic Congo, da Burundi, mempunyai luas swilayah sekitar 26.338 km2, dan beriklim sedang, berpenduduk 7.810.056 jiwa, 100% berpenduduk asli Afrika (Hutu 84%, Tutsi 15% dan Twa 1%). Angka pertumbuhan penduduk rata-rata 1,84% per-tahun, angka kelahiran 40,1 dan angka kematian 21,72 per-seribu. Jumlah penganut Islam hanya 4,6%, sedangkan Kristen Katolik 56,5%, Protestan 26%, Advent 11,1%, 0,1%, dan tidak beragama 1,7%. Bahasa nasional mereka adalah Kinyarwanda, Perancis dan Inggris, sedangkan bahasa Kiswahili atau Swahili digunakan untuk dunia perdagangan.

Ekonomi
Rwanda dikatregorikan sebagai negara miskin di dunia, 90% kehidupan penduduk ditopang oleh pertanian. Kehidupan mereka semakin menggenaskan setelah terjadi genocide pada tahun 1994. Dan pada gilirannya negara ini bergantung pada IMF. Namun anehnya, negara ini mempunyai pertumbuhan yang fantastis pada tahun 2002, yaitu sekitar 9,7%, dan inflasi hanya 5,5%, dengan penghasilan rata-rata per-penduduk US $ 1,200,- per-tahun. Angkatan kerja diserap oleh sektor pertanian sebesar 90%. Hasil industri berkisar pada produk-produk pertanian, semen, sabun, furniture, sepatu, tekstil dan rokok, sedangkan hasil pertanian unggulan adalah teh, kopi, pyrenthrum, pisang, kacang, sorghum dan kentang.

Angka eksportnya sebesar US $ 68 juta, dan import sebesar US $ 253 juta.. Komoditi eksport adalah teh, kopi, kulit, dan timah. Patner ekspor adalah Indonesia, Jerman, Hongkong dan Afrika Selatan. Sedangkan komiditi import adalah bahan makanan, mesin dan peralatan, baja, minyak, dan bahan konstruksi. Patner importnya adalah Kenya, Jerman, Belgia dan Israel. Mata uangnya Kenya adalah Rwandan Franc (RWF), $ US 1,- = 475,37 RWF.

Sejarah Pemerintahan Nama lengkap Rwanda adalah Rwandese Republic, dengan ibukotanya KIGALI, terbagi dalam 12 prefecture. Rwanda memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tanggal 1 Juli 1962.

Pada tahun 1890, Rwanda di bawah kendali Jerman, dan pada tahun 1918 sesuai perjanjian Versailles (Treaty Versalles), Jerman menyerahkan Rwanda dan Urundi (Burundi) kepada Belgia, yang ketika itu di bawah monarki Tutsi (suku minoritas. Pada tahun 1926, kolonialis Belgia memberlakukan system kartu identitas etnik Tutsi dan Hutu. Pada tahun 1957 dibentuk Partai Emansipasi Hutu, dan pada tahun 1959, etnis Hutu menyerang kolonial Belgia dan elit Tutsi, yang mengakibatkan 150.00 suku Tutsi hengkang ke Burundi. Pada tahun 1960, etnis Hutu memenangkan pemerintahan kota. Tahun 1961-1962, kolonial Belgia pergi, dan Rwanda Burundi menjadi dua negara terpisah. Terpilih sebagai presiden pertama Rwanda, 1 Juli 1962, adalah Gregoire Kayibanda (Hutu), dan pertikaian terhadap suku Tutsi tetap berlanjut, sehingga banyak warga Tutsi yang melarikan diri ke Burundi. Perikaian ini berlanjut terus hingga pada tahun 1975 ketika Jendral Juvenal Habyarimana terpilih sebagai presiden, dan membagi kekuasaannya kepada suku Tutsi yang hanya berjumlah 9%. Pada tahun 1986 terbentuk Rwandan Patriotic Front (RPF) yang dikendalikan suku Tutsi, berpangkalan di Uganda.

Pada tanggal 6 April 1994, Presiden Habyarimana dan Presiden Burundi, Cyprien Ntarymira terbunuh, ketika pesawat yang ditumpangi mereka sekembalinya dari Tanzania menghadiri Arusha Peace Accords ditembak jatuh oleh para ekstrimis Hutu. Malam harinya dimulailah pembunuhan besar-besaran terhadap suku Tutsi dan suku Hutu moderat oleh Hutu ekstrim dan akibatnya tak kurang dari 800.000 jiwa melayang, 2 juta suku hutu mengungusi ke Burundi, Tanzania, Uganda dan Zaire (Republik Demokratik Kongo) dan jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal. Suatu tragedi kemanusiaan yang tak ada duanya.

Pada akhirnya suku Tutsi memberontak di bawah komando Paul Kagame dan berhasil menguasai Rwanda. Pasteur Bizimungu dari suku Hutu dilantik sebagai Presiden menggantikan Habyarimana yang tewas, dan Pauil Kagame diangkat sebagai Wakil Presiden. Pada pemilu 22 April 2000, Paul Kagame terpilih sebagai Presiden, dan terpilihn kembali pada tanggal 25 Agustus 2003.

Sekelumit tentang Hutu dan Tutsi
Membicarakan Rwanda atau bahkan Burundi tak bisa lepas dari keberadaan suku-suku di antara kedua negera tersebut. Oleh karena itu dalam tulisan ini, Burundi tidak ditampilkan secara terpisah, karena baik dari sejarah keberadaan Burundi, komposisi penduduk dan penganut agama, pemerintahan dan ekonomi tak jauh berbeda dengan Rwanda.

Baik Rwanda maupun Burundi pada mulanya didiami oleh suku asli Twa, dari sub suku Pygmi, yang saat ini jumlah mereka pada masing-masing negara tersebut hanya 1%. Ciri khas suku Twa adalah pendek (tinggi 1,5 m) dengan berat badan 45 kg., mempunyai kehidupan bersama sebagai pemburu dan tinggal dekat hutan. Sedangkan suku Hutu berada di Rwanda dan Burundi sekitar 2000 tahun lalu sebagai petani. Hutu berasal dari Afrika Tengah dan Afrika Timur, berasal dari sub suku Bantu berkulit gelap dan bangun tubuh pendek gemuk, dengan tinggi rata-rata 1,63 cm dan berfat badan 59 kg. Mereka lebih besar dari suku Twa.

Suku Tutsi datang ke Rwanda dan Burundi belakangan, yaitu sekitar 600 tahun yang lalu, berasal dari selatan Ethiopia, tinggi (rata-rata 180 cm dengan bobot kira-kira 54 kg.) dan berperawakan sebagai prajurit dan bergaya ningrat (aristocrat). Oleh karena itu, suku ini akhirnya membangun kerajaan di kedua negara tersebut sebelum merdeka.

Pada awalnya, sebelum para penjajah datang, ketiga suku tersebut, baik Twa, Hutu maupun Tutsi hidup harmoni, damai, berkomunikasi dengan bahasa yang sama dan terjadi kawin antar suku. Walupun Hutu sebagai suku mayoritas (85%), mereka banyak melayani suku Tutsi yang hanya berjumlah sekitar 9%-14%.

Namun begitu penjajah datang, yaitu Jerman dan Belgi, mulai timbul percikan-percikan api permusuhan antara suku Hutu yang mayoritas terhadap suku Tutsi yang minoritas. Hal ini disebabkan Jerman maupun Belgia sebagaimana umumnya karakter penjajah, menerapkan politik belah bambu (divide et impera), yang pada gilirannya membuyarkan kerhamonisan di antara kedua suku tersebut. Kejadian ini memuncak pada tahun 1994, sehingga terjadi genocide (pemusnahan) terhadap suku Tutsi dan Hutu moderat.

Perkembangan Islam di Rwanda
Islam masuk Rwanda pada tahun 1901 seiring dengan kedatangan para saudagar Arab, dan pada tahun 1908 gelombang imigran Muslim berdatangan ke Rwanda ketia Jerman menjajah negara tersebut. Pada tahun 1913, Masjid pertama dibangun di Rwanda,dan setelah itu Islam mulai menyebar di Rwanda walaupun sangat lambat. Kemudian sekolah Islam pertama dibangun pada tahun 1957. Ketika terjadi genocide terhadap suku Tutsi dan Hutu Moderat pada tahun 1994 yang melenyapkan 800.000 jiwa dan membuat terlunta 2 juta penduduk, Islam justru mulai bersinar di Rwanda. Hal ini disebabkan, pertama orang Islam Rwanda sama sekali tak terlibat dalam perang saudara, kedua banyak pastur atau pendeta (gereja) terlibat dalam genocide, dan ketiga banyak keluarga korban genocide yang ditolong oleh warga Islam Rwanda.

Sheikh Saleh Habimana, pemimpin Islam Rwanda mengatakan bahwa saat ini Islam ada di mana-mana di seantero Rwanda, padahal agama Islam tak popular sebelum adanya genocide. Statistik terakhir menyatakan bahwa jumlah pemeluk Islam Rwanda saat ini adalah 14%, dibanding 7% sebelum genocide.

Salah satu contoh penduduk Rwanda berpindah agama dari Kristen ke Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Yahya Kayiranga. 27 tahun, ketika dia ditolong oleh Muslim Rwanda dan akhirnya memutuskan masuk Isam pada tahun 1996. Saat ini, Kayirama rajin melakukan shalat lima waktu, belajar bahasa Arab dan mengaji al-Qur’an. Demikian juga yang dialami oleh Salamah Ingabire, 20 tahun, masuk Islam tahun 1995, dan Yakobo Djuma Nzeyimana, 21 tahun, menjadi Islam pada tahun 1996. Mereka mengatakan bahwa kami melihat muslim sebagai penduduk yang baik, Islam mengajarkan persahabatan. Genocide telah mengubah pandangan hidup kami, karena gereja dan pastur membantu pembunuh. Tak seorang pun mati di masjid, demikian kata Ramadhani Rugema, seorang Tutsi, yang saat ini menjabat Sekretaris Eksekutif Muslim Association of Rwanda. Walaupun Katholik merupakan mayoritas agama yang dianut oleh penduduk Rwanda, namun Islam berkembang sangat cepat, yang semula dianggap sebagai warga kelas dua, saat ini pandangan tersebut lenyap.

Islam di Kenya, Telah dimuat dalam Majalah AMANAH No. 54, Th. XVII, September 2004 / Rajab – Sya’ban 1425 H

« Older entries Newer entries »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.