Dikotomi Islam Dan Nasionalis Dalam Dunia Politik Dan Kepemimpinan Nasional Indonesia

Pendahuluan
Sebagaimana diketahui, Islam datang dan berkembang di Indonesia melalui jalur perdagangan dan penyampaian ajarannya dilakukan melalui pendekatan kultural, bukan melalui cara peperangan ataupun aneksasi. Pada babak pertama penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, peran Walisongo sangat dominan dan diwarnai dengan pendekatan-pendekatan kultural yang sangat kental. Upacara sekaten dalam perayaan Grebeg Maulid Nabi Muhammad s.a.w., adanya gamelan di Masjid, serta banyaknya pitutur Jawa yang Islami yang disampaikan melalui kidung-kidung, menunjukkan bahwa Islam disampaikan dengan cara-cara yang lembut, jauh dari kesan keras dan ekstrim. Para Sunan (Walisongo) menyebarkan agama Islam di tanah Jawa mengikuti pola dakwah Nabi Muhammad s.a.w., yaitu secara bertahap dan berkelanjutan, agar Islam dapat dipahami secara benar dan baik oleh para pengikutnya. Karena sebagaimana diketahui, budaya Jawa banyak diwarnai oleh budaya Animisme, Hindu dan Budha, oleh karenanya para Wali atau Sunan tidak mungkin mengajak mereka sekaligus mengikuti ajaran Islam secara murni dan menghilangkan adat kebiasaan yang tidak Islami secara seketika. Hal yang demikian, pasti akan menimbulkan gejolak dan dakwah yang disampaikan dipastikan tidak akan berhasil dan justru sebaliknya akan menimbulkan antipati dari masyarakat Jawa.

Namun sebaik apapun dakwah yang disampaikan oleh para Wali, tetap saja ada rintangan, yang datangnya bukan dari kalangan luar Islam. Rintangan justru datang dari kalangan Islam sendiri. Hal ini dapat dikatakan ‘awal’ terjadinya ‘sempalan Islam’ di tanah Jawa, dan di kemudian hari akan terus berlanjut.  Syekh Siti Jenar, adalah figure yang oleh sementara pendapat dinyatakan sebagai seorang Wali yang keluar dari ‘pakem’ dakwah yang disampaikan oleh para Walisongo. Beliau adalah tokoh kontroversial sekaligus legendaris dalam sejarah Islam di Jawa, karena ‘pembangkangan tasawuf’ dan ‘mitos kesaktian’ yang dimilikinya. Dalam tataran pemerintahan, Kerajaan Demak Bintoro, menganggap aktivitas Syekh Siti Jenar berbau politis karena beliau dianggap mempunyai keterkaitan dengan kelompok keturunan Majapahit yang kehilangan kekuasaan yaitu Ki Ageng Pengging (Kebo Kanigoro). Maka persoalan Syekh Siti Jenar menjadi persoalan politik dan strategi dakwah dalam system budaya Jawa. Sayangnya, Syekh Siti Jenar harus mengakomodasikan para bangsawan tersingkir dari system kekuasaan baru Islam, seperti diwakili Kebo Kanigoro. Akibatnya ia juga harus manggung risiko melakukan ‘pembangkangan’ terhadap kekuasaan dan keagamaan resmi (dakwah Walisongo).

Inilah benih-benih awal terjadinya pertentangan kekuasaan, yang diwakili oleh kaum terdesak (kawula alit) dan penguasa, dan secara kebetulan pihak terdesak diwakili oleh kalangan yang diragukan ke’Islam’annya (Syekh Siti Jenar) dan di sisi lain penguasa yang menyatakan dirinya mewakili Islam ‘kaffah’ (Kerajaan Demak Bintorodan Walisongo).

Namun dalam perkembangannya, setelah Kerajaan Demak jatuh dan berkembang menjadi Mataram (Solo dan Yogyakarta), keadaan berbalik. Sebagaimana dibaca dalam serat Wulangreh dan Wedatama, ajaran Jawa yang bersumber dari kalangan keraton, akan ditemukan secara tersirat, konfrontasi: kalangan pesisir dan pedalaman, santri dan abangan, saudagar dan priyayi. Dalam dua serat tersebut ada kesan merendahkan kaum santri yang ‘anggubel sarengat’ (bertaut dengan syari’at), sedangkan yang bertaut dengan ‘mistik/sufisme’ adalah pendukung gaya hidup priyayi, yang tak lain adalah lapisan elit yang memerintah Jawa (Mataram).

Munculnya Aliran Kebatinan
Sebagaimana dipaparkan oleh Cak Nur (Dr. Nurcholish Madjid) dalam Islam, Doktrin dan Peradaban, mistik (sufi) adalah pengalaman keruhanian pribadi seseorang untuk mengenal Tuhan. Oleh karena itu, mustahil pengalaman mistis seseorang dikomunikasikan kepada orang lain, dan selamanya akan lebih merupakan milik pribadi si empunya sendiri. Berbagai cerita tentang wali yang berkelakuan aneh, seperti banyak terdapat di berbagai negeri dan daerah Islam adalah kelanjutan dari persepsi mistis ini. Bagi mereka yang memegang ajaran standar, akan cepat mengutuk tingkah laku aneh itu sebagai tidak lebih daripada keeksentrikan yang absurd tanpa makna, jika bukannya kesintingan atau bahkan tarikan ajaran yang sesat.

Kesesatan yang paling gawat adalah yang ada dalam kawasan teori dan pandangan dasar yang mengarah kepada paham ‘kesatuan eksistensial (wahdat al-wujud), manunggaling kawula-gusti (bersatunya khaliq dan makhluq).  Pelopor ajaran ini adalah Husain ibn al-Hallaj (wafat tahun 922), Ibn Al-Arabi, Syekh Siti Jenar dan Syekh Ahmad Al-Mutamakkin (1645-1740). Namun pengembang ajaran ini yang paling ‘liar’ adalah Ibn Al-Arabi yang telah menerbitkan syair gurauan dengan Allah s.w.t. sebagaimana ditulis dalam bukunya ‘Fushush al-Hikam’. Ulama Syari’ah menuding Ibn Al-Araby sebagai yang bertanggungjawab atas penyelewengan-penyelewengan dalam Islam. Ibn Taymiyyah termasuk yang mengutuk Ibn Al-Araby sebagai ‘sesat’, walaupun para pengikutnya menyatakan bahwa Ibn Al-Araby adalah guru yang agung (syaikh akbar).

Sebenarnya ulama sufi (mistik) menerjemahkan teks-teksi suci (al-Qur’an) secara ta’wil, mereka tidak memahami teks-teks itu secara lahiriyah (tekstualnya).  Inilah pengkal kontroversi mereka dengan ulama Syari’ah. Dalam ajaran dan perkembangannya, ternyata mereka ‘menafikan’ dan ‘menolak’ Syari’ah (hukum-hukum Islam), dan lebih mengedepankan hubungan pribadi dengan Tuhan tanpa penuntun yang jelas.

Pengalaman mistik kaum sufi, dalam semangan empati, harus dipandang sebagai bentuk pengalaman keagamaan yang sejati, seperti pengalaman Nabi Muhammad s.a.w. dalam Mi’raj. Pengalaman mistik kaum sufi memang berada di luar kemampuan rasio untuk menggambarkannya. Untuk mengetahui ‘hakikat’ pengalaman, seseorang harus mengalaminya sendiri, madu itu manis apabila telah dicicipi. Pengalaman mistik tertinggi menghasilkan situasi kejiwaan yang disebut ‘ekstase’ (mabuk kepayang oleh minuman kebenaran).

Inilah benih-benih munculnya aliran kebatinan di tanah Jawa, dan semakin marak setelah Syekh Siti Jenar mamaklumkan dirinya sebagai pengembang aliran manunggaling kawula-gusti (wihdatul wujud). Ajaran Syekh Siti Jenar melambangkan perkembangan dan percaturan filsafat serta tasawuf pada masa peralihan kekuasaan di Jawa, dari Majapahit (Hindu dan Budha) ke pemerintahan Islam Demak Bintoro.

Karena pengalaman mistik adalah pengalaman pribadi yang tak mungkin dikomunikasikan kepada orang lain, maka pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar telah ‘mengingkari’ kenyataan ini. Demikian juga dengan Al-Hallaj, Ibn Araby dan Syekh Ahmad Mutamakkin.

Sebagai contoh, adalah syair gurauan Ibn Araby dengan Allah s.w.t. yang penuh dengan ‘ma’na syirik’ di kalangan ulama Syari’ah, yaitu:

Maka Ia (Tuhan)-pun memujiku, dan aku memuji-Nya

dan Ia menyembahku, dan aku menyembah-Nya

Dalam keadaan lahir aku menyetujui-Nya dan

dalam keadaan hakiki aku menentang-Nya

Maka Ia pun mengenaliku namun aku tak mengenal-Nya

lalu aku pun mengenali-Nya, maka aku pun menyaksikan-Nya

Maka mana mungkin Ia tiada perlu

padahal aku menolong-Nya dan membahagiakan-Nya

Untuk inilah Kebenaran mewujudkan aku

sebab aku mengisi ilmu-Nya dan mewujudkan-Nya

Begitulah, sabda telah datang kepada kita

dan telah dinyatakan dalam diriku segala maksud-Nya

Pada zaman peralihan Majapahit ke Demak Bintoro, sebagian besar masyarakat Jawa masih memegang teguh adat, bak yang berasal dari Budha, Hindu atau Animisme. Oleh karena itu, perilaku pengembang aliran sufi atau mistik, dianggap cocok dengan nalar mereka. Sehingga muncullah sempalan-sempalam aliran sufi atau mistik dalam ‘firqah-firqah’ kecil, yang akhirnya berkembang menjadi ALIRAN KEBATINAN, seperti Sumarah, Pangestu, Darmo Gandhul Subud, dan masih banyak lagi. Mereka menyatakan Islam, namun tak mengamalkan ajaran Islam secara utuh (kaffah), sebagaimana diajarkan Nabi s.a.w. Mereka menafikan atau tidak menerima keberadaan Syari’at (muamalah dan ubudiyah), antara lain shalat, puasa, zakat, haji dan ritual Islam lainnya. Oleh karena itu, sejak zaman Demak Bintoro, Dewan Wali menjatuhkan hukuman kepada Syekh Siti Jenar yang dianggap menyeleweng. Meminjam istilah yang disampaikan Cak Nur, pengembang Sufi memang berpijak pada teks-reks al-Qur’an, namun mereka hanya ‘menta’wilkan’ sesuai pengalaman mistis mereka.

Di kemudian hari, masyarakat Jawa yang mengaku beragama Islam namun tak mengamalkan ajaran agama secara utuh mendapatkan label ‘Abangan’, sedangkan yang mengamalkan Islam secara utuh mendapatkan label ‘Santri. Dalam bahasa aliran kebatinan, menyembah atau mengingat (dzikr) Allah s.w.t. tidak perlu menggunakan tataran Syari’ah, namun cukup dengan ‘eling’.

Dua aliran ini berkembang terus, sampai kepada tataran politik dan kepemimpinan nasional, baik pada zaman Orde Lama, Orde Baru maupun Era Reformasi, sehingga memunculkan trauma-trauma dan pertikaian yang sangat sengit.

Dikotomi Islam dan Nasionalis
Sebagaimana disinggung dalam awal tulisan ini, ada perbedaan yang sangat mendasar antara da’wah yang dilakukan pengikut Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo.

Pengikut Syekh Siti Jenar, yang selanjutnya berubah menjadi Aliran Kebatinan, bermula dari pengalaman mistik/sufi seseorang (Syekh Siti Jenar) dalam mengenal Tuhan, tanpa menggunakan pengamalan Syari’ah, yang seharusnya menjadi pengalaman pribadi yang mustahil dikomunikasikan kepada orang lain, akhirnya disebarluaskan kepada orang banyak. Mengajarkan ilmu hakikat kepada khalayak umum. Pengembangan mistik/sufi ini sudah barang tentu akan menimbulkan tafsiran-tafsiran yang berbeda di antara para pengikutnya. Bila tafsiran-tafsiran tersebut bersinggungan dengan dunia politik, maka akibatnya akan sangat luas dan kompleks.

Cara mengenal Tuhan, atau dalam bahasa ulama Syari’ah disebut sebagai ibadah (menyembah Allah s.w.t.) tanpa menggunakan ukuran-ukuran tertentu, sebagaimana digariskan oleh Allah s.w.t., sudah barang tentu akan memudahkan orang terjerumus dalam perbuatan syirik. Syair gurauan Ibn Al-Araby contohnya.

Sedangkan da’wah yang disampaikan oleh Wali Songo sangat terukur, yaitu masyarakat Jawa diperkenalkan bagaimana cara-cara menyembah Allah s.w.t. (rukun iman dan rukun Islam), bagaimana cara orang berdagang, bagaimana cara menghukum orang yang bersalah (termasuk orang yang mempunyai kesalahan ‘politik’). Wali Songo menyampaikan ajaran Islam secara ‘kaffah’, tidak parsial, tidak hanya mengenal Allah s.w.t. melalui pengalaman pribadi, atau cara mistis/sufi, yang suatu ketika dapat menyesatkan ummat. Wali Songo ingin membentuk masyarakat yang terukur, tertata, serta masyarakat yang bahagia dunia dan akhirat.

Pada masa penjajahan Belanda (pada dasarnya mempunyai sifat ‘devide et impera’) perbedaan dalam penyampaian dan pengamalan ajaran Islam tersebut ditangkap sebagai peluang untuk memisahkan masyarakat yang taat beragama dengan masyarakat yang hanya ‘mengaku’ beragama Islam saja.

Dikotomi kembali kepada ajaran murni Islam (skriptualis) yang terpisah dari budaya lokal (Jawa) yang dianggap penuh takhayul, bid’ah dan khurafat telah dimulai sejak abak 19 yaitu ketika Kyai Rifangi dari Pekalongan mengumandangkan hal tersebut. Hal ini jauh sebelum Muhammadiyah lahir pada tahun 1912.

Pada awal tahun ’50-an, antropolog Amerika Serikat, Clifford Geertz memisahkan masyarakat Jawa dalam tiga varian, yaitu ‘priyayi, santri dan abangan’, yang mencerminkan stratifikasi (kelas) masyarakat Jawa: kalangan atas, menengah dan bawahan.

Pada awal kemerdekaan, sebagaimana ditengarai oleh Geerts, varian tersebut mengkristal menjadi dikotomi, bukan trikotomi lagi, yaitu Islam Santri dan Islam Abangan. Dan pada kenyataannya, Islam Santri mengkristal menjadi lembaga pendidikan Islam (semisal Pondok Pesantren), organisasi sosial/massa NU, Muhammadiyah, al-Washliyah dan sebagainya, sedangkan Islam Abangan mengkristal menjadi lembaga pendidikan sekuler, semisal Taman Siswa, Budi Utomo dan sebagainya.

Tuntutan-tuntutan untuk menegakkan Islam secara utuh sebagai agama negara, diperjuangkan melalui perumusan Pancasila dan Preambule (Pembukaan) Undang-Undang Dasar-Dasar 1945. Namun tuntutan-tuntutan tersebut akhirnya kandas, dan Islam Santri akhirnya ‘mengalah’. Kekalahan tersebut, atau lebih tepatnya mengalah, karena lobi Bung Hatta yang begitu piawai. Bung Hatta mengatakan, bila tidak ingin terjadi dis-integrasi bangsa, khusus Indonesia bagian Timur, ummat Islam harus mengalah untuk meniadakan 7 (tujuh) kalimat yaitu ‘dengan menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya’ dalam Sila Pertama Pancasila dan dalam Pembukaan UUD ’45. Pada saat itulah mulai terakumulasi peta politik ‘Golongan Islam’ dan ‘Golongan Nasionalis’.

Di kemudian hari, Alamsyah Ratu Perwiranegara, mantan Menteri Agama RI zaman Pak Harto, menyatakan bahwa penerimaan ummat Islam terhadap Pancasila adalah ‘hadiah terbesar’ bagi bangsa Indonesia.

Inilah kekalahan pertama Golongan Islam dalam  kancah perpolitikan nasional. Kekalahan kedua adalah ketika Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dimotori Bung Karno sekaligus mewakili golongan nasionalis, memenangkan Pemilu 1955. Pada masa Orde Lama ini, posisi tawar golongan Islam semakin terpuruk, apalagi ketika Partai Masyumi diberangus oleh Bung Karno pada tahun 1959.

Pada zaman Orde Baru, ketika Pak Harto berkuasa, golongan Islam tak pernah beranjak dari kekalahan demi kekalahan. Kaum nasionalis begitu berkuasa, dengan menggunakan GOLKAR sebagai kendaraan politiknya. Ali Murtopo (alm.), Sudomo (kini telah masuk Islam), Benny Murdani dan Panggabean mempunyai andil besar untuk ‘memarginalisasi’ peran politik golongan Islam.

Ketika Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) lahir pada tahun 1990, peta politik mulai agak berubah. Golongan Islam mendapat tampat yang ‘layak’ sebagai mayoritas. Habibie sebagai motor penggerak ICMI selalu menyatakan bahwa Islam sebagai mayoritas harus mendapatkan tempat yang layak dan proporsional dalam percaturan politik nasional. Beliau memberi contoh, Amerika Serikat dan negara-negara Barat, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen/Katolik, begitu mutlak menguasai eksekutif dan legaslatif. Keberadaan orang Islam dalam dua lembaga kekuasaan tersebut sangat jarang ditemukan, bahkan dapat dikatakan tidak ada sama sekali.

Hitam dan putih dunia perpolitikan di Indonesia, yang dikuasai golongan nasionalis, begitu kelihatan dengan jelas, ketika DPR akan mengesahkan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Mereka gigih untuk mengagalkannya. Mereka berupaya sekuat tenaga untuk tidak menerima ketiga Undang-Undang itu. Mereka memandang keberadaan ketiga Undang-Undang tersebut dianggap sebagai starting point golongan Islam untuk melembagakan sebagian atau seluruh Hukum Islam dalam rekonstruksi hukum nasional Indonesia.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah, bahwa golongan Nasionalis (abangan) memang sebagian besar berasal dari kalangan Islam, namun secara psikologis terpengaruh oleh ajaran Syeh Siti Jenar yang menafikan bahkan menolak Syari’ah Islam diberlakukan di tanah Jawa, sekarang RI. Sebaliknya, golongan Islam (santri) berusaha meng’kaffah’kan ajaran Islam, termasuk di dalamnya memperjuangkan Islam sebagai agama negara dan atau  ‘paling tidak’ merekonstruksi hukum nasional Indonesia sesuai hukum Islam.

Peran Intelektual Muda Islam
Dekade 1990-an adalah awal ‘boom’ intelektual muda Islam, seiring munculnya ICMI ke permukaan. Pengaruh intelektual muda Islam ini begitu luas dan bervariasi dalam percaturan politik dan da’wah Islam di Indonesia. Berdirinya Partai Keadilan (sekarang: Partai Keadilan Sejahtera/PKS), Jaringan Islam Liberal, Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir, sampai dengan muballigh muda Aa’ Gym (Abdullah Gymnastiar), Arifin Ilham, Ihsan Tanjung, serta muculnya Islam garis keras (dikonotasikan sebagai teroris) yang dimotori Amrozi, merupakan hasil perjuangan ummat Islam yang begitu panjang.

Golongan Nasionalis yang dimotori Islam Abangan memang sejak semula sangat gigih menolak ‘Islamisasi’ di segala bidang, khususnya yang menyangkut rekonstruksi hukum nasional. Oleh karena itu, menurut logika, sudah selayaknya apabila golongan Nasionalis menolak dan bahkan memobilisasi kekuatan, bila ada rencana atau produk hukum atau kebijakan nasional yang diwarnai hukum Islam. Penolakan ini mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam dunia politik dan kepemimpinan nasional.

Dalam suatu jajak pendapat yang dilakukan Sugeng Saryadi Syndicate, yang diumumkan pada tanggal. 3 Desember 2003, didapat suatu hasil yang signifikan tentang adanya dikotomi Nasionalis dan Islam dalam dunia perpolitikan dan kepemimpinan nasional di Indonesia, yaitu:

<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:””; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:IN;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:408430464; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-675397856 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l0:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:”Courier New”;} @list l1 {mso-list-id:2108386592; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-549821154 67698689 67698693 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l1:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l1:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

  • Pemilu 2004 diindikasikan:
    • Nasionalis memperoleh suara : 46,40%
    • Islam memperoleh suara : 43,14%
  • Pemilihan Presiden secara langsung putaran pertama:
    • Megawati – Yusuf Kalla : 22,39%
    • Amien Rais – Soesilo BY : 15,23%
  • Pemilihan Presiden secara langsung putaran kedua:
    • Megawati – Yusuf Kalla : 51,79%
    • Amien Rais – Soesilo BY : 40,34%
  • Perolehan suara Megawai vs Amien Rais:
    • Megawati : 30,18%
    • Amien Rais : 28,10%

Jajak pendapat terakhir yang diadakan oleh 2 (dua) stasiun swasta nasional, Amien Rais mengungguli Megawati, yaitu 20% : 5%. Jajag pendapat tersebut belum tentu sesuai atau tidak sama dengan hasil akhir Pemilu 2004 yang akan datang, namun indikasi yang diperoleh sangat signifikan dengan perjalanan golongan Islam dalam mengemban misinya mewarnai kebijakan-kebijakan politik maupun pemerintahan di Indonesia.

Tarik menarik antara Nasionalis dan Islam, walaupun mempunyai akar yang sama, yaitu sama-sama beragama Islam, kelihatan jelas, sejak awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru maupun zaman Reformasi. Dikotomi Nasionali dan Islam memang ada dan tetap tumbuh serta tidak bisa ditutupi, walaupun sementara elite politik menepis adanya dikotomi.

Untuk mengeliminasi dikotomi tersebut, intelektual muda Islam mempunyai peran yang kuat, karena bagaimanapun juga, Islam adalah mayoritas agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia dan pendekatan-pendekatan telah dilakukan oleh mereka.

A’a Gym dengan dakwahnya yang pluralistik telah membawa nuansa sejuk, sehingga banyak menarik para Nasionalis untuk lebih memperhatikan ajaran Islam (kembali ke khittah). Demikian juga yang dilakukan oleh Arifin Ilham, pola dakwah yang disampaikan melalui dzikir yang menggabungkan paham sufistik dan penerimaan syari’ah,  mempunyai andil besar untuk mengeliminasi ajaran Syekh Siti Jenar.

Ulil Absar Abdallah yang membentuk Jaringan Islam Liberal (da’wah cultural), yang banyak ditentang oleh Islam garis keras, juga ikut mewarnai usaha untuk memperpendek jarak golongan Nasionalis dan Islam.

Demikian juga apa yang dilakukan oleh Amrozi dan kawan-kawan, yang oleh sementara orang (termasuk Amerika dan Barat) tindakannya dalam membela Islam dikatakan sebagai teroris, tetap saja hal tersebut merupakan suatu usaha terus menerus menegakkan Kalimatullah di bumi Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun tak ketinggalan untuk memberikan warna dalam merekonstrkusi hukum nasional, yaitu dengan mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank itu dikategorikan sebagai riba, dan oleh karenanya haram bagi ummat Islam. Fatwa tersebut tidak mengikat, namun sekali lagi golongan Islam tetap pada pendirian semula, bahwa seluruh atau sebagian kebijakan politik, baik dalam tataran legeslatif maupun eksekutif, harus mengacu pada hukum Islam.

Demikian juga langkah-langkah yang diambil oleh Amien Rais dengan kendaraan politiknya Partai Amanat Nasional (PAN) maupun Abdurrahman Wahid dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kedua-duanya menjadikan Pancasila (Nasional), bukan Islam (padahal keduanya berakar kepada Muhammadiyah dan NU), sebagai azas partai, adalah satu langkah penting untuk memperpendek jurang yang menganga yang memisahkan antara golongan nasionalis dan Islam.

Penutup
Ajaran Syekh Siti Jenar pada kenyataannya masih banyak dianut oleh masyarakat Jawa. Ajaran yang hanya menitikberatkan pada pendekatan mistik atau sufi serta menafikan atau menolak Syari’ah Islam, pada akhirnya ditengarai menjadi aliran kebatinan. Aliran kebatinan ini dalam perkembangannya banyak menjiwai munculnya golongan nasionalis di Indonesia.  Sehingga pada akhirnya pada tataran politik nasional memunculkan dikotomi Nasionalis dan Islam. Jajag pendapat yang dilakukan oleh Sugeng Saryadi Syndicate merupakan gambaran dan peta kekuatan kedua golongan tersebut di Indonesia

Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang rasional dan simultan, agar jarak yang begitu lebar yang memisahkan golongan Nasionalis dan Islam tidak semakin lebar, yang pada akhirnya akan menimbulkan disintegrasi bangsa.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Aa Gym, Arifin Ilham, Jaringan Islam Liberal. PAN maupun PKB adalah suatu upaya simpatik yang bisa meredakan gejolak dikotomi Nasionalis dan Islam.

Satu hal yang perlu diingat oleh siapapun juga, bahwa kekuatan Islam di Indonesia tidak beda dengan kekuatan Kristen/Katolik di negara-negara Barat, atau Hindu dan Budha di India dan kawasan Indocina. Bila demokrasi Barat yang menjadi ukuran (parameter), maka Islam mempunyai hak yang proporsional untuk mengendalikan politik dan pemerintahan di negeri ini, karena mayoritas tidak dibenarkan dikuasai oleh minoritas.

*Penulis adalah Pengamat Masalah Sosial dan Politik
(bekerja di Universitas YARSI)

Telah dimuat di Majalah Amanah No. 47, Th. XVII,
Pebruari 2004/Dzulhijjah 1424 H

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: