Memperjuangkan Berlakunya Syari’ah Islam di Indonesia (masih perlukah?)

Pemilu legislatif (5 April 2004) serta pemilu presiden putaran I (5 Juli 2004) dan II (20 September 2004) telah usai dengan damai. Penyelenggaraan pemilu yang sangat damai ini mendapat pujian dan decakan kagum dunia internasional, dan Indonesia dilambangkan sebagai negara demokrasi ketiga terbesar dunia, setelah Amerika Serikat dan India. Sebagai negara Islam terbesar di dunia, sudah barang tentu, keberhasilan Indonesia menyelenggarakan pemilu dengan damai, dapat menepis dan menafikan pendapat Barat dan penukungnya, bahwa Islam, negara Islam maupun muslim adalah fundamentalis, ekstrim dan teroris.

Hal ini perlu dicermati dan dikumandangkan terus menerus, bahwa sebenarnya Islam adalah agama damai, dan bangsa Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah dapat mengimplementasikan ajaran Islam secara cantik dan piawai. Hal ini adalah berkat usaha terus menerus para tokoh parpol Islam maupun tokoh-tokoh informal, seperti Aa Gym dan para Kyai NU maupun Muhammadiyah, yang tak henti-hentinya mengumandangkan kepada ummatnya bahwa menjalankan demokrasi tak perlu harus dengan cara-cara kotor, hingar bingar serta saling jegal menjegal. Tidak semua pelaku politik itu kotor. Kalau boleh diformalisasikan dalam sebuah kalimat, sesungguhnya ummat Islam Indonesia telah menjalankan ‘da’wah bil-hal’ dalam kaitannya dengan bidang politik. Mulailah dari dirimu sendiri, agar orang atau bangsa lain dapat mencontohnya.

Secara alamiah, sebenarnya para ulama dan pondok pesantren, yang notabene sebagai tempat munculnya pemimpin bangsa, selalu dimanfaatkan oleh para elit politik untuk dijadikan tempat memperluas pengaruh pada pra pemilu. Mereka ramai-ramai memberikan sumbangan tak ternilai, dengan satu syarat, terang-terangan atau tersembunyi mendukung partai atau pribadinya. Oleh karena itu, sungguh aneh bila suatu ketika ummat Islam, ulama atau pondok pesantren dibombardir dengan tuduhan-tuduhan tak berdasar sebagai tempat semaian Islam fundamentalis dan teroris/ekstrimis, ketika pemerintahan baru (pasca pemilu) telah berjalan beberapa saat. Mereka mudah dilupakan dan bahkan sebaliknya dijadikan sasaran kemarahan dan fitnah. Padahal hampir 90% parpol atau elit yang ingin menguasai negeri ini selalu minta restu pada mereka.

Namun jika dicermati, pemilu 2004 adalah pemilu terbaik yang pernah dilakukan selama lima dasawarsa Indonesia merdeka. Bukan hanya terbaik dalam penyelenggaraan, namun ‘pendekatan’ dan ‘keberadaan’ ummat Islam, menjadi ‘titik penentu’ calon pemenang. Betapa tidak, kekuatan nyata, sebagaimana ditunjukkan para generasi muda muslim, semisal KAMMI, sebagai ‘penopang’ keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta eksistensi para ulama dan pondok pesantren, tak pernah dapat ditinggalkan oleh para politisi, apalagi politisi muslim. Oleh karena itu, kemenangan pemilu bagi parpol-parpol besar, Golkar, PDIP, PPP, PKB, PAN dan PKS sebenarnya adalah kemenangan ummat Islam. Aroma ‘hijau’ ini berlanjut, ketika DR. H. Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenangkan Pemilu Presiden 20 September 2004 lalu.

Eksistensi Syari’ah Islam
Saudi Arabia, Republik Islam Iran, maupun Republik Islam Mauritania adalah tiga negara yang benar-benar nyata menjadikan Islam sebagai agama negara dan diterapkan secara utuh di masyarakat, baik yang berkaitan dengan hukum, ekonomi, politik. sosial maupun kebudayaan. Pengertian syari’ah Islam adalah penerapan seluruh aspek kehidupan sesuai ajaran Islam, menyangkut masalah ibadah (hubungan dengan Allah s.w.t.) maupun mu’amalah (hubungan dengan manusia maupun alam sekitar), murni dinisbahkan pada al-Qur’an dan Sunnah Rasul s.a.w.

Dalam konstitusi Republik Islam Mauritania disebutkan, bahwa Islam adalah agama negara sekaligus sebagai agama penduduk (rakyat) yang tak akan diubah, oleh karena itu, seluruh pegawai atau pejabat di lingkungan pemerintahan Mauritania ‘wajib’ beragama Islam. Mauritania adalah sebuah negara kurang terkenal di Afrika Utara, menjadi contoh nyata, bagaimana pemerintahannya secara berani menerapkan Syari’an Islam secara utuh. Walupun pemerintahannya dekat dengan Amerika Serikat dan Israel. Sebenarnya, Indonesia, walaupun secara konstitusional tidak melegalisasi Islam sebagai agama negara, namun pada dasarnya Indonesia telah banyak ‘mencangkok’ Islam dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Dalam azas negara, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai azasnya. Menurut sejarah ketatanegaraan Indonesia, Pancasila dijiwai oleh Pembukaan (preambule) UUD 1945, sedangkan Pembukaan UUD 1945 dijiwai oleh Piagam Jakarta. Penerimaan Pancasila sebagai azas negara, tak lepas dari sikap kenegarawanan para pendiri negeri ini yang notabene 95% beragama Islam, mengesampingkan Islam sebagai azas negara. Padahal kesepakatan Islam sebagai azas negara tinggal menunggu ‘ketok palu’ di parlemen. Oleh karena itu, alm. H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, mantan Menteri Agama era Presiden Soeharto, menyatakan bahwa disepakatinya Pancasila sebagai azas negara adalah sebagai hadiah terbesar ummat Islam bagi bangsa dan negara Indonesia.

Dalam perkembangan politik terbaru, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional, termasuk parpol yang tak memperjuangkan berlakunya ‘Piagam Jakarta’ yang isinya ‘negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syari’ah Islam bagi para pemeluk-pemeluknya’, sebagaimana diperjuangkan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang.

Namun mereka memperjuangkan Piagam Madinah, karena sebagaimana dikatakan DR. HM Hidayat Nur Wahid (sekarang Ketua MPR-RI), Piagam Madinah adalah suatu aturan yang diberikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. ketika beliau masuk ke Madinah setelah meninggalkan Makkah. Inilah sebuah piagam yang memberikan jaminan kesetaraan hidup beragama. Tidak ada pemaksaan hidup beragama. Dengan Piagam Madinah, warga setempat merasakan keadilan hidup beragama, dapat menjalankan ajaran agama yang memberdayakan, yang menjamin integrasi bangsa, yang menjamin adanya pluralitas atau kemajemukan bangsa, yang menjamin kemajuan bagi semua. Tak ada eksploitasi satu kelompok terhadap kelompok yang lain.

Dalam negara demokrasi yang baru dibangun Indonesia, setelah lebih dari setengah abad merdeka, Piagam Madinah adalah suatu wacana yang, menurut azas demokrasi tak perlu dicurigai, namun perlu dibahas dan dianalisa. Suatu perkembangan politik yang sangat menarik. Dalam masalah ekonomi, walaupun Indonesia agak tertinggal dari Malaysia dan Pilipina dalam mengembangkan ekonom syariah, namun patut diacungi jempol bahwa hampir semua perbankan di Indonesia sudah mengadopsi ekonomi yang berbasis syari’ah. Artinya adalah, bahwa bunga bank yang dikategorikan sebagai perbuatan riba, yang sangat diharamkan oleh Allah s.w.t., lambat laun akan tereliminasi. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat pun, khususnya Amerika Serikat juga sudah mengadopsi ekonomi syariah, sebelum Indonesia menerapkannya. Ini menunjukkan akan kebenaran hukum Allah s.w.t., bahwa riba (bunga bank) yang diharamkan, memang merugikan, patut dihindari dan dieliminasi.

Dalam bidang hukum, khususnya yang terkait dengan muamalah (perdata), Indonesia telah mengadopsi sebagian hukum yang bersumber pada syari’ah Islam, antara lain diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Peradilan Agama. Sedangkan yang berkaitan dengan pidana, Indonesia memang masih menggunakan hukum warisan Belanda. Walaupun, menurut sejarah tata hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah didasarkan pada hukum positif Belanda. Hukum positif Belanda didasarkan pada Code Civil Perancis, dan Code Civil Perancis didasarkan pada hukum positif yang berlaku di Mesir, ketika Perancis menjajah negeri tersebut. Padahal hukum positif Mesir sebagian besar didasarkan kepada al-Qur’an dan Sunnah Rasul (Hukum Islam). Ini suatu kajian yang menarik, karena dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakatnya, Barat telah mencangkok sebagian hukum Islam. Hukum Pidana Islam yang dikenal dengan Jinayah atau Hudud, dalam tatahukum modern saat ini, sangat ditakuti oleh hampir semua negara di dunia, karena menurut persepsi mereka, hukum pidana Islam sangat tidak manusiawi dan melanggar HAM. Contohnya adalah pemberlakuan hukuman bagi para pencuri (potong tangan), para penzina (rajam), dan para pembunuh (qisas). Padahal, sebagaimana janji Allah s..w.t., bahwa ‘dalam qisas itu ada kehidupan’ (wa lakum fil-qisasi hayaatun), surat al-Baqarah: 179. Dalam ayat ‘wa lakum fil qisasi hayatun mengandung filosofi yang sangat mendalam, yaitu bagaimana hukum Islam sesungguhnya melindungi HAM, bukan sebaliknya. Bila para pencuri, para penzina dan para pembunuh mendapatkan hukuman sebagaimana diperintahkan Allah s.w.t., maka, baik pencuri, penzina maupun pembunuh akan berpikir seribukali untuk melakukan perbuatan itu, karena konsekwensi hukumannya sangat berat. Bila ini terjadi, maka ‘kehidupan’ yang dijanjikan Allah s.w.t. akan terjamin dengan sendirinya.

Kekhawatiran terhadap hukum pidana Islam tidak hanya datang dari para penganut paham sekuler (barat), namun juga datang dari para ahli dan pengamat hukum Islam sendiri. Mereka mengatakan, bila hukum Islam (baca: hukum pidana Islam) diberlakukan, dikhawatirkan banyak orang Islam yang pindah agama (murtad). Pertanyaannya adalah, apakah kekhawatiran tersebut sudah diikuti dengan penelitian yang mendalam dan valid. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sebuah negara yang telah mendidekasikan hukum di negaranya dengan menganut hukum Islam secara utuh, seperti Saudi Arabia dan Mauritania, penduduknya berbondong-bondong melakukan pindah agama (murtad) ? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus bisa dijawab, karena hal ini untuk menghindari prasangka buruk terhadap hukum Islam.

Bila belum dilberlakukannya hukum pidana Islam karena belum ada kemampuan, dalam arti kemampuan untuk meratifikasi hukum pidana Islam di tingkat parlemen (legislative) dan pemerintah (eksekutif), serta secara teknis di tingkat peradilan (yudikatif), maka hal yang demikian belum dapat dikatakan ‘menolak’ hukum pidana Islam, namun masih dalam kategori ‘dalam proses’. Oleh karena itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh bagi para pemimpin negeri ini, agar ada ‘goodwill’ untuk memperjuangkannya dan mensosialisasikannya secara luas, baik kepada masyarakat maupun pemerintah, agar mereka paham, bahwa diberlakukannya hukum pidana Islam adalah suatu kebutuhan. Perjuangan ini, tak beda dengan memperjuangkannya ‘ekonomi syari’ah’ yang saat ini telah ‘mendunia’, yang akarnya sama, yaitu bersumber pada al-Qur’an dan Sunnah Rasul.

Suasana Keberagamaan
Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai penduduk Islam terbesar di dunia, oleh karena itu dapat dipahami bahwa kehidupan keberagamaannya sangat condong kepada nuansa Islami. Hanya di kantong-kantong tertentu, seperti di Papua, NTT atau Sulawesi Utara, nuansa Islami dirasa agak berkurang. Nuansa Islami terasa kental sekali, ketika bulan Ramadhan tiba, Jakarta sebagai ibukota negara menunjukkan jatidirinya sebagai barometer nuansa Islami di Indonesia. Hampir seluruh pelosok kampung di lima wilayah DKI Jakarta semarak dengan suasana Ramdhan. TV berebut menayangkan berbagai kegiatan, baik sinetron, lagu, kuis, maupun diskusi hampir sebagian besar bernuansa Islam.

Ini menunjukkan, bahwa Indonesia pada era reformasi, gerak dan langkah Islam seolah tak terbendung. Dengan demikian, sebenarnya Indonesia dapat dikatakan sudah menuju kepada proses berlakunya Islamisasi. Seluruh aspek kehidupan yang menuju kepada ke arah perbaikan, seperti rencana pemberantasan KKN, yang akan dimulai dari masing-masing elit politik (ibda’ bi nafsik), adalah suatu kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, apakah memperjuangkan berlakunya Syari’ah di Indonesia masih diperlukan atau tidak, tergantung sejauhmana kita memandang Islamisasi di negeri ini. Dari analisa di atas, jelas hanya satu masalah besar yang belum diselesaikan oleh ummat Islam Indonesia, yaitu diberlakukannya Hukum Pidana Islam (jinayah/hudud). Kalau ini dipandang sebagai ‘target untuk melegalisasikannya’, maka memperjuangkan berlakunya syari’ah Islam di Indonesia secara sempurna (fis-silmi kaffah, al-Baqarah: 208) memang wajib. Namun kalau hal ini dianggap sebagai ‘proses’, yang pada ujungnya seperti telah disahkannya UU Perkawinan, UU Peradilan Agama serta diberlakukannya ekonomi syari’ah pada dunia perbankan di Indonesia, maka ‘nilai’ memperjuangkannya akan berubah menjadi, menunggu sampai situasi ‘membutuhkan bahwa diberlakukannya hukum pidana Islam memang sangat mendesak’.

Demokrasi di barat yang sehebat itu pun, dapat dilakukan di Indonesia dengan cantik dan piawai, apalagi melindungi hak azasi manusia (HAM), sudah barang tentu Indonesia dapat melaksanakannya dengan baik dan benar. Islamisasi tidak harus dilakukan melalui symbol-simbol, namun lebih dari itu, yaitu mengisinya di mana peluang memungkinkannya. Memperjuangkan symbol, akan dikonotasikan memperjuangkan Islam sebagai agama negara, seperti perjuangan DI-TII atau sejenisnya yang dilakukan melalui kekerasan, dan ini justru akan merusak nilai-nilai Islam yang luhur dan adiluhung (an-Nahl: 125). Suasana keberagamaan (baca: agama Islam) di Indonesia, sudah menjadi sinyal kuat, bahwa Indonesia tidak hanya dikenal sebagai berpenduduk Islam terbesar di dunia, namun ruh Islam atau Islamisasi di segala bidang sebenarnya sudah ‘merasuk’ negeri ini. Hanya dua hal yang belum dilegalisasi, yaitu pertama Islam sebagai agama negara (tauhid), kedua belum diberlakukannya hukum pidana Islam (hudud/jinayah). Oleh karena itu, kita harus kembali kepada kaidah agama, bahwa Allah s.w.t. tidak akan membebani ummat sesuai dengan kemampuannya (al-Baqarah: 286).

Dengan demikian, memperjuangkan berlakunya Syari’ah Islam secara sempurna di Indonesia memang masih diperlukan, namun perjuangan tersebut tidak dilakukan melalui jalan kekerasan. Kenyataan membuktikan, ajakan (da’wah) Nabi s.a.w. semasa hidupnya, bahwa Islam sebagai agama yang ‘rahmatan lil alamin, dan agama yang paling benar di sisi Allah s.w.t.’ perlu proses panjang (23 tahun). Sejarah pun membuktikan, bahwa Islam masuk ke Indonesia dilakukan dengan cara-cara damai, yaitu melalui perdagangan dan persuasive, sehingga pada akhirnya Islam diterima oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Artikel tersebut telah dimuat dalam
1. Majalah AMANAH No. 56, Th. XVIII, Nopember 2004 / Ramadhan – Syawal 1425 H
2. Diadopsi oleh jurnal kampus MEDIKASI, edisi No. 1/Th I/April 2005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: