Prospek Partai Politik Berlandaskan Islam dalam PEMILU 2004

Pendahuluan
Pada Pemilu pertama tahun 1955, partai-partai politik berlandaskan Islam memperoleh suara yang signifikan, namun tak cukup kuat bersaing dengan  partai nasionalis dan partai komunis (bila digabung). Perolehan suara yang signifikan namun tak cukup kuat bersaing tersebut berlarut hingga Pemilu 1999 yang lalu.

Penyebab utamanya adalah bahwa partai-partai berlandaskan Islam tersebut tidak mempunyai figure pemimpin yang bisa menyatukan visi keislaman, sebagaimana dipunyai oleh Nelson Mandela dari Afrika Selatan yang bisa menyatukan visi kebangsaan, sekaligus menghapus kesalahan masa lalu (rekonsiliasi murni).

Nahdlatul Ulama yang tadinya di bawah satu payung dengan Masyumi, ternyata hanya karena tak berhasil menggolkan calon menteri agama yang berasal dari NU, hengkang meninggalkan Masyumi, dan memilih mendirikan partai sendiri. Hal ini berlarut hingga saat ini, apalagi setelah KH Abdurrahman Wahid membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa.

Sungguh sangat sulit untuk memprediksi prospek partai politik berlandaskan Islam dalam era pemilu 2004 yang akan datang. Namun  dari sejarah masa lalu yang mempunyai aroma tak sedap, sangat sulit dibayangkan bahwa seluruh partai politik berlandaskan Islam mau mempersatukan diri dalam suatu kepemimpinan nasional seperti dicontohkan oleh Nelson Mandela

Peran NU dan Muhammadiyah
Sebagaimana diketahui, NU dan Muhammadiyah adalah organisasi social keagamaan terbesar di Indonesia. Keduanya pernah terlibat dalam politik praktis, atau setidak-tidaknya pernah membidani berdirinya suatu partai politik berlandaskan Islam. Keduanya mempunyai pengikut (ummat) yang tak terbilang banyaknya di seantero Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dengan perkiraan jumlah sekitar 60% penduduk Indonesia. Dapat dibayangkan bila mereka bersatu dan mampu mempersatukan ummatnya dipastikan Indonesia akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berasal dari kedua organisasi social kemasyarakatan tersebut. Bila ini terjadi, mimpi indah sebagian besar ummat Islam di Indonesia yang suatu ketika akan di-‘imami’ oleh kalangan muslim ‘sendiri’ akan menjadi kenyataan.

NU dan Muhammadiyah dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia tak pernah terlibat dalam suatu tindakan ‘radikal’. Pengamat asing mengkategorikannya sebagai ‘Islam Moderat’.

Pada dekade 1990, NU telah banyak menelorkan kader-kader intelektual maupun kader-kader bangsa yang membanggakan, yang pada dasarnya kader-kader semacam itu telah dipunyai oleh Muhammadiyah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua organisasi sosial terbesar di Indonesia tersebut telah mempunyai kader-kader yang potensial, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun pendidikan.

NU dan Muhammadiyah, banyak mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, baik sejak zaman proklamasi maupun sampai zaman reformasi. KH  Wahid Hasyim dan  Ki Bagus Hadikusumo mempunyai peran penting dalam  penyusunan preambule dan batang tubuh UUD ‘45. Pada era reformasi, Amien Rais maupun KH Abdurrahman Wahid termasuk pelopor terdepan dalam menumbangkan era Orde Baru, dan keduanya dikenal sebagai mantan Ketua PBNU dan Muhammadiyah. Dilihat dari segi filosofi, maka NU maupun Muhammadiyah sangat berhasil dalam menelorkan kader-kader yang handal, baik dalam organisasi maupun dalam cakupan yang lebih luas lagi, yaitu menjadi pemimpin nasional. Tolok ukur keberhasilan pemimpin adalah menelorkan kandidat-kandidat (kader-kader), bila pemimpin vakum dan stagnan dalam arti tidak dapat menelorkan kandidat-kandidat, maka mereka dianggap ‘gagal’ dalam memimpin.

Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, dan terakhir Megawati, mereka adalah mantan presiden dan presiden yang masih aktif yang berasal dari akar rumput NU dan Muhammadiyah. Oleh karena itu, sangat naïf, bila di kemudian hari, NU dan Muhammadiyah tidak mampu mengorbitkan kader-kadernya dalam kepemimpinan nasional.

NU pernah menjadi partai politik yang berlandaskan Islam. NU pun pernah menjadi ‘sponsor’ berdirinya satu partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), walaupun konstituen NU banyak mendirikan partai politik dengan misi dan visi yang berbeda dengan PKB. Banyaknya pendirian partai di tubuh NU memang sangat merugikan NU, namun dilihat dari kacamata demokrasi, hal itu sah-sah saja. Karena pada dasarnya, di NU sendiri terdapat faksi-faksi, Jawa luar Jawa, Jombang non Jombang dan seterusnya.

Sedangkan Muhammadiyah, sejak berdirinya sampai kini belum pernah menjadi wadah partai politik, namun pernah ‘mendorong’ anggotanya menjadi anggota partai Masyumi. Namun pada dasarnya secara formal, Muhammadiyah tak pernah membentuk partai politik atau menjadi sponsor berdirinya satu partai politik.

Partai Amanat Nasional (PAN), memang didirikan oleh ‘kader-kader’ Muhammadiyah (Amien Rais dkk.), namun secara formal, Muhammadiyah tak pernah ‘mendukungnya’. Ini berarti, Muhammadiyah tetap istiqomah, tak mau terlibat dalam politik praktis, walaupun suatu ketika Muhammadiyah dapat mewarnai kehidupan berbangsa maupun bernegara.

Kader-kader Muhammadiyah banyak tersebar dalam partai-partai politik, Golkar, PDI Perjuangan, PKB maupun PAN. Sehingga sangat sulit mengharapkan mereka bersatu dalam satu atap, memperjuangkan ‘Islam’ dalam kendaraan politik tertentu, dan pada akhirnya akan sangat sulit menelorkan kebijakan-kebijakan yang ber’nuansa’ Islami. Dari sisi politik praktis, sudah pasti, perjuangan NU dan Muhammadiyah sangat merugikan. Padahal suara 60% dalam parlemen sangat menentukan perjalanan sejarah bangsa ini.

Prospek Partai Politik Berlandaskan Islam
Kupasan singkat di atas sudah dapat dipastikan akan membuat kostituen kedua organisasi sosial terbesar di Indonesia tersebut menjadi sangat pesimis.

Memperjuangkan kepentingan politik, antara lain membuat UUD, UU, memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, sampai Bupati, sudah menjadi sesuatu yang sangat pasti, bahwa dukungan partai politik sangat diperlukan. Tanpa kendaraan partai politik, sangat mustahil target-target politik akan dapat dicapai. Sangat tidak mungkin, NU dan Muhammadiyah, atau mungkin Perti, Al-Washliyah, atau komunitas Pondok Pesantren dapat menggolkan suatu masalah yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, kalau tidak menggunakan jalur partai politik.

Oleh karena itu, kesamaan visi, misi, tujuan sangat diperlukan dalam menggalang persatuan dan kesatuan partai-partai politik berlandaskan Islam. Tanpa kesamaan ini, sangat tidak mungkin persatuan dan kesatuan dapat tercipta, dan pada akhirnya harapan ummat Islam Indonesia selama kemerdekaan Indonesia tidak akan pernah terwujud.

Ummat Islam perlu mengingat bagaimana kalangan minoritas (baca: pihak Kristen) selalu gigih sejak zaman penjajahan Belanda untuk mengerdilkan ‘peran’ ummat Islam Indonesia. Perjuangan mereka menghalang-halangi diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, dan terakhir Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sangat transparan, dengan menggalang berbagai opini umum yang menyesatkan.

Hal itu berindikasi, bahwa kelompok minoritas sangat berambisi menguasai politik praktis di Indonesia dengan muara agungnya ‘kekuasaan’, Dengan kekuasaan, mereka akan mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang pasti tidak akan menguntungkan ummat Islam.

NU dan Muhammadiyah harus sadar benar akan kenyataan factual ini. Karena tanpa disadari, dalam kurun satu generasi yang akan datang, posisi ummat Islam akan terjungkal, sebagaimana terjadi di  Sinegal, Nigeria maupun di Tanzania. Mendirikan atau menjadi sponsor berdirinya suatu partai politik di lingkungan NU atau Muhammadiyah adalah ‘keniscayaan’, bukan suatu hal yang ditabukan oleh agama. Dalam Islam, tidak ada dikotomi antara agama dan politik, justru sebaliknya, Islam adalah agama yang ‘kaffah’, mengatur segala aspek kehidupan, baik  duniawi maupun ukhrowi, termasuk di dalamnya mengatur hubungan manusia dan negara (politik). ‘Taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu’ merupakan sinyal positif, bahwa taat kepada pemimpin adalah kewajiban. Pemimpin yang bagaimana yang wajib kita taati, adalah pemimpin yang menegakkan ‘amar ma’ruf nahi munkar’.

Dalam ketatanegaraan modern, hampir semua negara di dunia menganut asas ‘trias politika’, yaitu pemisahan kekuasaan legislative, eksekutif dan judikatif. Masing-masing kekuasaan ini telah diatur dalam undang-undang dasar maupun undang-undang. Produk undang-undang dasar maupun undang-undang inilah, sebagaimana diuraikan di atas, adalah cermin dari kekuatan politik. Walaupun Indonesia tidak menggunakan falsafah ‘politik sebagai panglima’, namun dalam kenyataannya, partai politik mayoritas dapat mengendalikan minoritas, apalagi mayoritas mutlak (ingat era orde baru, baca: Golkar).

Mungkin jalan tengah yang paling baik adalah, setiap muslim yang berkecimpung dalam partai politik manapun, PDIP, Golkar, PPP, PKB, maupun PAN harus sadar benar bahwa di pundak mereka telah dibebani Allah, bahwa kosa kata ‘amar ma’ruf nahi munkar’ adalah pilihan mutlak yang harus ditegakkan pada setiap langkah politiknya.

Apabila NU dan Muhammadiyah mampu membawa ummatnya pada tahap seperti itu, maka tak akan menjadi masalah, apakah konstituennya masuk ke PDIP, Golkar, PPP, PKB atau PAN.

Kasus Hasan Turabi di Sudan
Dalam era globalisasi politik seperti era sekarang ini, maka hampir semua negara di dunia telah ‘termakan’ oleh tesis ‘Samuel Huntington’, bahwa musuh barat setelah komunis jatuh adalah ‘Islam’. Bukan suatu yang mustahil bahwa peristiwa WTC pada tanggal 11 September 2001, maupun peristiwa pengeboman di Bali 12 Oktober 2002, merupakan ‘rekayasa’ atau setidak-tidaknya menjadi ‘justifikasi’ Barat (baca: Amerika Serikat) untuk mengebiri atau memusnahkan peran Islam di muka bumi. Islam dikonotasikan dengan teroris. Penyerbuan ke Afghanistan dan Irak merupakan sinyal kuat ke arah itu. Dan terakhir, Kongres Amerika maupun Bush, telah menuduh Saudi Arabia terlibat secara langsung dalam peledakan WTC 11 September 1999 yang lalu. Suatu fitnah keji yang luar biasa. Ini berarti, Saudi Arabia telah dituduh sebagai ‘negara teroris’. Padahal semua negara di muka bumi pasti tahu, bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Saudi Arabia sangat luar biasa baiknya, bahkan Saudi Arabia telah ‘dituduh’ negara sekitarnya (khususnya Libya), sebagai negara boneka Amerika Serikat.

Barat memandang, Saudi Arabia adalah pusat terbitnya Islam di muka bumi (Haramain: Makkah dan Madinah). Bila mereka berhasil membuat opini (setidak-tidaknya), atau mungkin ada alasan pembenar melakukan penyerbuan ke Saudi Arabia, maka tak ada kata lain, bahwa mereka telah memproklamasikan Perang Salib ke-II. Menghancurkan Saudi Arabia, secara otomatis akan menghancurkan Islam dan fondasinya secara telak.

Adapun kasus Hasan Turabi, seorang ahli hukum Islam, yang pernah menjadi Ketua Parlemen Sudan, adalah kasus nyata bahwa jalan demokrasi yang ditempuh Hasan Turabi untuk menguasai politik di Sudan ternyata tidak disukai oleh Barat. Bukan demokrasi yang ditempuh oleh Hasan Turabi yang tidak disukai, namun demokrasi yang berlandaskan Islam yang tidak disukai mereka. Karena landasan demokrasi Islam yang dianut oleh Hasan Turabi dikategorikan sebagai ‘fundamentalis’ yang pada akhirnya akan menghanguskan demokrasi ala Barat. Bila demokrasi ala Hasan Turabi di’cangkok’ oleh negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka Barat akan kehilangan muka. Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah menekan Presiden Bashir untuk mengenyahkan Hasan Turabi dari kancah perpolitikan Sudan.  Demikian juga Aljazair, dalam pemilu 1989 lalu dimenangkan oleh FIS tak pernah diakui oleh Barat.

Pemilu Indonesia 2004
Walaupun partai politik di Indonesia berlandaskan Islam menang dalam Pemilu 2004 atau mayoritas anggota DPR-MPR beragama Islam, tidak mudah bagi mereka untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Ingat bagaimana peliknya menggoalkan UU Peradilan Agama dan UU Sisdiknas.

Para tokoh politik muslim, seperti Amien Rais, Gus Dur, Akbar Tanjung, Hamzah Haz, Nurcholish Madjid harus pandai-pandai membaca keinginan politik Barat, khususnya Amerika Serikat. Tokoh politik internasional sekaliber Mahathir Mohammad pun tak lepas dari ancaman halus Amerika Serikat.

Kosa kata ‘fundamentalis’ menurut pemahaman Barat adalah penegakan amar ma;ruf nahi munkar bagi orang Islam. Oleh karena itu sangat sulit bagi ummat Islam untuk memperjuangkannya. Bila mereka menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, itu berarti fundamentalis, dan selanjutnya akan mendapatkan predikat ‘teroris’. Apakah teroris dalam bentuk individual atau pun negara. Ingat kasus Irak dan Iran. Irak telah dihancurkan beberapa waktu yang lalu, menyusul Afghanistan.

Oleh karena itu, para pemimpin partai politik berlandaskan Islam harus mengatur strategi, bagaimana agar opini internasional tidak memberikan stigma tentang penegakan amar ma’ruf nahi munkar di Indonesia.

Amien Rais dan Gus Dur mungkin sudah mempunyai strategi tersebut, sehingga partai yang dibangunnya tidak mempunyai strereotif sectarian dan anti pluralisme.

Mereka memandang, bahwa Indonesia memang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun Islam tidak dapat dipaksakan sebagai agama negara, atau memberlakukan syari’ah Islam bagi pemeluknya. Mereka benar-benar telah menunjukkan diri mereka sebagai pemimpin yang plural, tidak sectarian, dan mengayomi seluruh aspirasi ummat. Dalam berbagai kesempatan, mereka telah memberikan statemen yang menunjukkan ke arah itu.

Namun Barat tetap Barat, Amerika tetap Amerika, yang telah mempunyai sudut pandang sebagaimana telah digariskan dalam tesis Samuel Huntington. Bahwa Islam adalah musuh utama Barat, setelah memudarnya Komunisme. Sangat diyakini, bahwa mereka tidak begitu saja menerima upaya ‘rekonsoliasi’ yang telah ditawarkan oleh orang semisal Amien Rais maupun Gus Dur, yaitu pluralisme.

Pemilu 2004 yang akan datang, memberikan peluang bagi partai-partai nasionalis, yang bukan berlandaskan Islam atau mempunyai sejarah kerkaitan dengan Pan Islamisme. Dukungan internasional, khususnya Amerika Serikat akab begitu nyata, bila partai-partai nasionalis dapat memenangkan Pemilu 2004. Ini suatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Segala cara akan diupayakan, agar partai-partai pliitik peserta pemilu yang berlandaskan Islam atau mempunyai pendukung (konstituen) Muslim besar, seperti NU dan Muhammadiyah tidak memenangkan Pemilu 2004.

Pada pemilu 1999 yang lalu, perolehan suara partai berlandaskan Islam sangat tidak signifikan. Bila perolehan suara PPP, PKB, PAN dan PK digabungkan, maka tidak lebih dari 25% – 30%. Ini berarti, NU dan Muhammadiyah dalam peran politiknya sangat kecil. Padahal sebagaimana dikatakan pada awal tulisan ini, NU dan Muhammadiyah menguasai 60% konstituen (ummat), namun tidak pernah dapat membuat keputusan-keputusan atau kebijakan politik, karena memang kedua organisasi terbesar ini tidak bergerak dalam bidang politik. Dan oleh karenanya pula, sangat mustahil mereka bisa mengendalikan gerak laju perahu Indonesia menuju ke arah mana. Padahal, dalam Islam, politik tak pernah ditabukan, malah justru sebaliknya, ummat Islam didorong untuk berpolitik, agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap dalam warna yang Islami.

Para kader politik Muslim di Indonesia harus bisa menyusun suatu tesis yang bisa meredam tesis Samuel Huntington. Sebagaimana dilakukan oleh Mahathir Mohammad, Perdana Menteri Malaysia, yang telah memajukan puak Melayu sejajar dengan puak Cina dan India dalam bidang ekonomi dan politik, melalui tesisnya ‘Malay Dilemma’. Langkah Mahathir memang perlu ditiru, walaupun ada sebagian langkah beliau yang tak sedap, dengan menjebloskan Anwar Ibrahim, mantan anak didiknya, ke penjara dengan tuduhan-tuduhan keji yang tak berdasar. Namun langkah Mahathir memajukan puak Melayu perlu diacungi jempol. Statemen beliau terhadap perilaku politik Amerika Serikat dan Barat dianggap dapat mewakili komunitas Muslim dan  dunia ketiga. Tesis Malay Dilemma mungkin dapat dikembangkan menjadi tesis ‘Muslim Country Dilemma’ atau ‘Muslim Dilemma’..

Kembali ke Pemilu 2004, dengan melihat globalisasi politik saat ini, akan sangat sulit bagi partai-partai politik yang tidak mengikuti trend saat ini, di mana Amerika Serikat sebagai panglimanya. Negara dunia ketiga, termasuk di dalamnya negara-negara Muslim harus mau tunduk di bawah pengawasan Amerika Serikat. Bagi calon pemimpin baru suatu negara (=ketiga) ada semacam ‘keharusan tersembunyi’  meminta restu kepada negara adidaya tersebut. Kasus peledakan bom Bali 2002 dan pemboman Hotel JW Marriot di Jakarta beberapa waktu lalu merupakan sinyal jelas, bahwa Indonesia sebagai sarang teroris. Oleh karena itu, Amerika Serikat mempunyai justifikasi untuk ‘intervensi’ terhadap kebijakan-kebijakan politik Indonesia. Cara paling mudah adalah memberikan opini, baik melalui mass media maupun LSM atau NGO yang yang telah diberikan suntikan dana.

Demokrasi ala Amerika Serikat
Dengan demikian dapat digarisbawahi bahwa siapapun yang memenangi Pemilu 2004, mau tidak mau harus tunduk pada kemauan Amerika Serikat, bila tidak ingin mendapat ‘serangan-serangan’, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Amerika Serikat mempunyai kemampuan untuk itu. Kecanggihan teknologi, sumberdaya manusia yang handal, mesin perang yang sangat canggih, intelijen yang mumpuni serta propaganda politik melalui mass media yang berpengaruh di seluruh dunia.

Padahal, demokrasi ala Amerika Serikat yang ditulis oleh Melvin I Urofsky, bahwa pemerintahan Amerika Serikat hampir dua abad telah menjalankan  11 prinsip-prinsip dasar demokrasi, yaitu:

1. Pemerintahan berdasarkan konstitusi
2. Pemilihan umum yang demokratis
3. Federalisme, pemerintahan negara bagian dan lokal
4. Pembuatan undang-undang (harus mencerminkan keinginan rakyat)
5. Sistem peradilan yang independen
6. Kekuasaan lembaga kepresidenan
7. Peran media yang bebas
8. Peran kelompok-kelompok kepentingan (LSM)
9. Hak masyarakat untuk tahu
10. Melindungi hak-hak minoritas
11. Kontrol sipil atas militer (tugasnya melindungi demokrasi, buka mengusainya)

Dari kesebelas prinsip demokrasi ala Amerika Serikat tersebut, mungkin hanya item ketiga saja yang tidak dianut oleh Indonesia, karena Indonesia hanya mengenal ‘negara kesatuan’ bukan negara federal.

Oleh karena itu, sangat tidak bijak apabila Amerika Serikat selalu mengintervensi Indoneisia, hanya karena kebijakan yang tidak fundamental. Kebijakan yang fundamental adalah kebijakan yang sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh Amerika Serikat, dan Indonesia sudah ‘mencangkok’nya hampir 95%.

Penutup
Sangat sulit memprediksi bagaimana prospek parta-partai berlandaskan Islam atau berlatar Islam pada Pemilu 2004 yang akan datang, karena mereka terpecah pada beberapa partai besar maupun kecil, tidak ada kesamaan visi dan misi, tidak ada figure pimpinan yang dominan, dan kemampuan managerial partai masih belum signifikan. Bila NU dan Muhammadiyah mampu mempelopori rekonsiliasi partai-partai berlandaskan Islam yang diperkirakan mempunyai jumlah suara tak kurang dari 60%, maka prospeknya akan sangat cerah.

Para elit politik Islam perlu meniru gaya Nelson Mandela yang low profile dan mampu menggiring masyakat Afrika Selatan untuk rekonsiliasi total, serta Li Peng, Ketua Majelis Rakyat RRC yang memberikan jawaban lugas terhadap pertanyaan yang disampaikan Amien Rais, Ketua MPR RI tentang rahasia keberhasilan RRC di berbagai bidang kehidupan yaitu ‘berhenti cekcok, bersatu padu dan bekerja keras’.

Perlu kerja keras bagi partai-partai berlatar belakang Islam, seperti PKB, PAN, PPP, PBB, Partai Keadilan dan lainya untuk memenangkan Pemilu 2004, luar biasa beratnya. Globalisasi, kepemimpinan, kesamaan visi misi, dan managemen kepartaian yang baik perlu dicermati. Menegakkan kalimah Allah adalah segala-galanya, namun membawa ummat ke arah mana juga suatu kewajiban bagi para elit politik (baca: pemimpin), karena setiap pemimpin pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.

*) Telah dimuat pada Media Dakwah Rajab 1424 / September 2003

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: