Sebuah Catatan Tentang Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam

Pada tanggal 29 Oktober 2004, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1425 H., sebagai agen ilmu pengetahuan yang selalu mencari kebenaran, Universitas YARSI menyelenggarakan Diskusi Panel tentang Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam. Diskusi ini diselenggarakan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap buku Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang disusun oleh sebuah tim yang menamakan dirinya Tim Pengarustamaan Gender Departemen Agama RI yang diketuai oleh DR. Siti Musdah Mulia.

Sebagai pembicara hadir dalam diskusi panel tersebut adalah DR. Jazuni, SH, MH, DR. H. Rifyal Ka’bah, MA, Prof. H. Bustanul Arifin, SH dan Prof. DR. Huzaimah T. Yanggo. Karena buku tersebut mengundang kontroversi yang hebat di masyarakat, maka Menteri Agama saat itu, Prof. DR. H. Said Agiel al-Munawar, menyampaikan teguran keras kepada tim penulis Pembaruan Hukum Islam, melalui suratnya tanggal 12 Oktober 2004, No.: MA/271/2004, untuk tidak mengulangi lagi mengadakan seminar atau kegiatan serupa dengan melibatkan serta mengatasnamakan team Departemen Agama, dan semua draft atau naskah asli Counter Legal Draft atas Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) agar diserahkan kepada Menteri Agama RI. Hal-hal mendasar yang menjadikan buku tersebut menimbulkan kontroversi adalah bahwa pembaruan yang diajukan oleh perumus KHI tandingan bukanlah dalam konteks tajdid (pemurnian) atau ishlah (perbaikan terhadap yang rusak/fasad), namun masuk dalam pengertian bid’ah (penyimpangan) dan taghyir (perubahan) dari hukum Islam yang asli. Kontroversi lainnya, adalah pendekatan utama perumus KHI tandingan bukan pendekatan hukum Islam, tetapi pendekatan: gender, pluralisme, hak azasi manusia dan demokrasi. Karena tujuan syari’at menurut mereka adalah menegakkan nilai dan prinsip keadilan sosial, kemaslahatan ummat manusia, kerahmatan semesta dan kearifan sosial. Padahal tujuan syari’at sebenarnya menurut fuqaha, adalah memelihara agama, akal pikiran, keturunan, kehormatan, dan harta benda (Dr. Rifyal Ka’bah, MA). Perbedaan mendasar kerangka berpikir inilah yang menyadi penyebab utama Tim Perumus KHI tandingan melenceng jauh, sehingga mereka berani menafikan ayat-ayat Al-Qur’an atau hadits Nabi yang ‘qat’iyul wurud’ (perintah yang sudah pasti). Beberapa contoh ‘penafian’ tersebut, sebagaimana diutarakan dalam makalah Prof. Huzaimah T. Yanggo, dapat dilihat dalam akhir tulisan ini.

Politik Adu Domba
DR. Siti Musdah Mulia memang dilarang oleh pemerintah menyebarluaskan gagasannya, namun bukan berarti gagasan itu akan berhenti begitu saja. Walaupun tidak banyak, namun para ilmuwan muslim yang ‘terkontaminasi’, selalu ingin memberikan ‘nilai’ terhadap Syari’ah Islam, yang notabene tak berbeda jauh dari visi dan misi Siti Musdah Mulia dkk. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pemikiran yang jernih, legal dan obyektif berdasarkan nash al-Qur’an dan Sunnah Rasul, untuk memberikan jawaban, atau tepatnya ‘legal counter’ terhadap khasanah pemikiran mereka. Hal ini diharapkan, agar di belakang hari tidak terjadi malapetaka hebat pada arus bawah. Dalam era globalisasi, ada kekuatan-kekuatan yang memang menghendaki Islam di Indonesia lemah. Untuk melemahkan kekuatan Islam Indonesia, hanya ada satu cara, yaitu diciptakan konflik di antara ummat Islam sendiri. Dasarnya adalah bahwa ummat Islam di Indonesia terlalu besar untuk diserang apalagi dikalahkan (Jazuni). Sejarah membuktikan bahwa Belanda (350 tahun), Inggris, dan Amerika Serikat pernah menguasai Indonesia, namun secara struktural dan kultural, mereka tak pernah bisa menguasai rakyat Indonesia, yang mayoritas muslim.

Menurut Prof. Bustanul Arifin, sekarang ini, di era globalisasi ada kekuatan yang tidak menghendaki pelurusan persepsi terhadap syari’ah Islam, yaitu kekuatan yang berasal dari negara adikuasa. Karena bila ummat Islam Indonesia sampai pada kesatuan persepsi terhadap syari’ah Islam, maka mereka akan kuat, dan kekuatannya akan mengalahkan kekuatan ekonomi Jepang, Cina dan Korea Selatan. Strategi mereka adalah dengan cara memberikan segala macam fasilitas dan keuangan kepada orang-orang (biasanya para cendekiawan muslim) untuk memunculkan teori-teori tentang syari’ah yang beranekawarna, sehingga mengakibatkan ummat Islam terpecah belah. Contohnya adalah peristiwa Nasr Hamid dan Abu Zayed (Abu Zeid) yang dipecat dari Universitas Cairo dan kemudian diputus ‘murtad’ oleh Pengadilan Tinggi Mesir, dan konon mereka saat ini mengajar di Belanda. Informasi terakhir, Abu Zayed sekarang menjadi dosen tamu di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (!). Disadari atau tidak oleh penggagasnya, KHI tandingan (CLD-KHI) tersebut tak lepas dari kepentingan negara-negara adikuasa tersebut. Tujuan dari semua ini tidak lain untuk melestarikan dikotomi kesadaran hukum, agar ummat Islam tetap lemah dan tidak berdaya mempersatukan persepsi tentang syari’ah. Bila ummat Islam lemah, dengan sendirinya bangsa dan negara Indonesia akan tetap lemah dan tidak berdaya menghadapi era globalisasi yang mau tidak mau harus dihadapi.

Menggunakan judul dalam bahasa Inggris ‘counter legal draft(cld)’ dan mencatut nama Departemen Agama adalah, perbuatan yang tidak etis, atau memang dimaksudkan sebagai laporan kepada sponsor untuk mendapatkan kucuran dana. Apa yang dikemukakan oleh Prof. Bustanul Arifin memang sedang terjadi di Indonesia, sebagaimana dinyatakan secara terang-terangan oleh Ulil Absar Abdallah, penggagas Jaringan Islam Liberal (JIL) yang gagasannya termasuk dalam kategori ‘aneh’ dalam khasanah persepsi terhadap syari’ah, bahwa dia memang mendapatkan suntikan dana sebesar Rp. 1,4 milyard,- dari The Asia Foundation, kalangan Yahudi Amerika, dan CIA. Menurut Ulil, uang sebesar itu kecil, karena ormas lain di Indonesia juga mendapatkan suntikan dana serupa dan lebih besar, semisal NU, Muhammadiyah, IAIN dan Departemen Agama. Ini menunjukkan bahwa memang negara atau masyarakat adikuasa, yang notabene dikuasai oleh jaringan Yahudi internasional, berupaya sekuat tenaga untk mempengaruhi cara berpikir ummat Islam Indonesia, khususnya menyangkut persepsi terhadap syari’ah Islam. Sangat beruntung, baik NU, Muhammadiyah, Departemen Agama ataupun IAIN tak terpengaruh dengan visi dan misi mereka. Pemahaman aneh atau konsep sempalan, meminjam istilah yang digunakan oleh DR. Rifyal Ka’bah, dalam memahami syari’ah Islam telah ada jauh sebelum Ulil Absar Abdallah atau Abu Zeid sekalipun. Pada tahun 20-an dan tahun 40-an di Mesir, Syeikh Ali Abd. Raziq dan Khalid Muhammad Khalid mengajukan gagasan sekularisasi. Demikian juga gagasan reformasi yang diajukan oleh Mahmoud Taha pada tahun 70-an dan muridnya Abdullah Na’im di Sudan. Di Indonesia gagasan sekularisasi juga pernah disampaikan oleh Nurcholis Madjid (Cak Nur) pada tahun 70-an, demikian gagasan reaktualisasi oleh Munawir Sadzali pada tahun 80-an. Kesemuanya mendapat tantangan yang sangat keras dari komunitas Islam, dan akhirnya gagasan mereka tenggelam begitu saja. Namun jangan dianggap, bahwa gagasan-gagasan tersebut akan sirna, menghilang atau beku, karena di samping Allah s.w.t. menghalalkan adanya perbedaan pendapat, juga karena perbedaan tersebut dimanfaatkan oleh komunitas di luar Islam, yang tujuannya adalah untuk memecahbelah persatuan Islam, dan pada akhinya mereka mendapatkan sesuatu yang menguntungkan mereka.

Ilustrasi Kontroversi KHI Tandingan
Sebagaimana kami janjikan dalam awal tulisan, di bawah ini akan kami paparkan pasal-pasal dalam buku KHI Tandingan yang mengandung kontroversi. Kontroversi yang mengundang kecaman tersebut, direkam secara rinci dan lugas oleh Prof. Huzaimah T. Yanggo, guru besar Syari’ah pada Universitas Islam Negeri Jakarta. Menurut Prof. Huzaimah, sudut pandang yang dipergunakan oleh para penyusun KHI tandingan meliputi: Sudut pandang pribadi, karakter dan kecenderungan para penulisnya Sudut pandang gaya bahasa dan ungkapan yang dipakainya terkesan sentimental, sinis, menggugat, arogan dan inkosisten Sudut pandang visi dan misi yang dibawa: pluralisme, demokrasi dan HAM, keseteraan gender, emansipasitoris, humanis, inklusif, dekonstruksi syari’ah Islam Sudut pandang masalah yang digugat adalah: al-Qur’an dan hadits disesuaikan dengan rasio dan kondisi social masyarakat. Karya ulama klasik sangat arabis, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, oleh sebab itu harus ditinggalkan, Paradigma dan orientasi keberagaman, problem kemanusiaan danhubungan antar agama Kaidah yang digunakan dalam draft adalah: ‘yang menjadi perhatian mujtahid adalah pada magashid yang dikandung nash, bukan pada lafadznya. Boleh menganulir ketentuan-ketentuan nash dengan menggunakan logika kemaslahatan, serta mengamandemen nash-nash dengan akal berkenaan dengan perkara-perkara publik.’ Ada beberapa pasal dalam buku KHI tandingan, menurut Prof. Huzaimah, yang benar-benar menyimpang dari nash al-Qur’an dan hadits Rasulullah s.a.w.(syari’at Islam), dan disusun hanya menurut sudut pandang mereka (sebagaimana diurai di atas). Pasal-pasal kontroversi tersebut adalah:

<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:””; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:IN;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:”Table Grid”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

No

Menurut KHI Tandingan

Menurut Syari’at Islam

1

Pasal 3:

1.Azas perkawinan adalah monogami

2. Perkawinan yang dilakukan di luar azzas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan batal secara hukum

An-Nisa ayat 3

1. boleh poligami dengan syarat adil

2. perkawinan poligami sah

3. tidak ada nash al-Qur’an atau Hadits yang menhatakan hukum perkawinan poligami tidak sah

2

Pasal 7:

1. Calon suami atau isteri dapat mengawinkan dirinya sendiri

Pasal 9:

1. Ijab dan Kabul dapat dilakukan oleh calon suami atau calon isteri

2. Apabila ijab dilakukan oleh calon isteri, maka Kabul dilakukan oleh calon suami

Al-Baqarah ayat 232 dan An-Nur ayat 32

nikah harus dilaksanakan oleh wali atas persetujuan wanita menurut Jumhur Ulama

Hadits Nabi s.a.w.:

– tidak sah nikah tanpa wali

– wanita yang menikahkan dirinya sendiri, status hukumnya sama dengan orang berzina (psk)

3

Pasal 11:

1. Posisi perempuan dan laki-laki dalam persaksian adalah sama

2. Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang perempuan atau dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan satu orang perempuan

Al-Baqarah ayat 282, Hadits: tidak sah kesaksian wanita dalam masalah pidana, nikah dan talak.

1. Mazhab Syafi’I dan Hambali mensyaratkan saksi nikah dua orang laki-laki. Tidak sah akad nikah dengan kesaksian perempuan

2. Mazhab Hanafi boleh saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan

4

Pasal 16:

Calon suami dan isteri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat

Pasal 18:

Mahar menjadi milik penuh pasangan penerima setelah akad perkawinan dilangsungkan

An-Nisa ayat 4:

1. Calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isteri sebagai pemberian berdasarkan kerelaan.

2. Mahar adalah milik penuh isteri. Suami tidak boleh memakan/mengambilnya kecuali bila isteri rela, suami boleh memakan sebagian atau menggunakan sebagian.

5

Pasal 21:

Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan calon isteri dapat mngadakan perjanjian tertulis ….

Pasal 22:

Perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka mas aperkawinan, dan perlindungan kekerasan

Pasal 28:

(3) Apabila jangka waktu perkawinan telah berakhir, maka suami dan isteri dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama dihadapan pegawau pencatat perkawinan

Perjanjian perkawinan dengan jangka waktu tertentu, sama dengan nikah mut’ah. Nikah mut’ah haram hukumnya, berdasarkan al-Qur’an, Hadits dan UU Perkawinan No. 1/1979 dan KHI

1. Surat Al-Mukminum ayat 5,6, dan 7

2. Hadits: Nikah mut’ah telah diharamkan sampai hari kiamat.

3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berarti mematuhi penguasa (pemerintah). Lihat surat An-Nisa ayat 59

4. Qaidah fiqhiyah: keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat

6

Pasal 50:

(2) Suami dan isteri secara bersama-sama berhak

b. memilih perab dalam kehidupan berkeluarga

c. menentukan jangka waktu perkawinan

Pasal 22:

Perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka mas aperkawinan, dan perlindungan kekerasan

1. Surat An-Nisa’ ayat 34: laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga

2. Hadits: perempuan sebagai pemimpin rumah tangga, bertanggungjawab atas kepemimpinannya, da perkawinan itu untuk selama-lamanya.

7

Pasal 54:

1. Perkawinan orang Islam dengan bukan orang Islam dibolehkan

2. Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing

1. Al-Baqarah ayat 221

2. Al-Mumtahanan ayat 10: haram hukumnya menikah dengan penganut agama selain Islam, laki-laki atau perempuan

3. Al-Maidah ayat5: laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita Ahlu Kitab yang menjaga kehormatan dirinya, tetap karena mafsadah perkawinan ini lebih besar dari maslahatnya, maka MUI menfatwakan hukumnya haram. Fatwa ini sama dengan pendapat Ibnu Umar

4. Ulama sepakat, bahwa haram wanita muslimah menikah dengan lelaki non-muslim, ahlu kitab atau yang selainnya.

8

Pasal 55:

(1). Dalam perkawinan orang Islam dan bukan Islam, anak berhak untuk memilih dan memeluk suatu agama secara bebas

(2) Dalam hal anak belum bisa menentukan pilihan agamanya, maka agama anak untuk sementara ditentukjan oleh kesepakatan kedua orang tuanya

An-Nisa’ ayat 141: tidak boleh orang kafir menjadi wali/pengasuh anak orang Islam atau anak yang beragama Islam. Dalam pengasuhan anak, pengasuhnya harus orang yang beragama Islam, agar anak tidak mengikuti agama pengasuhnya yang non muslim. Oleh sebab itu, anak tidak boleh memilih suatu agama secara bebas.

Undang-undang Perlindungan Anak.

9

Pasal 61:

(1) Dalam hal perceraian pertama dan kedua, atau disebut perceraian raj’i, suami dan isteri berhak rujuk…. Selama isteri dan suami masih dalam masa iddah dan setuju untuk rujuk

(3) Perceraian yang ketiga atau disebut perceraian ba’in, menyebabkan suatu atau isteri tidak dapat rujuk dan tidak dapat mengawini kembali mantan isterinya atau suaminya, kecuali apabila mantan isteri atau mantan suami kawin dengan orang lain dan kemudia terjadi perceraian dan habis masa iddahnya

Al-Baqarah ayat 231: dalam hal talak satu dan dua, suami berhak meruju’ isterinya selama isterinya itu masih iddah dan setuju untuk dirujuki

Al-Baqarah ayat 230: suami tidak boleh mengawini kembali isterinya yang telah ditalaknya,s ebelum isterinya itu menikah dengan laki-laki yang sah, kemudian suami keduanya menceraikannya dan sudah selesai masa iddanya.

10

Pasal 76:

(2)Selama berlangsungnya sidang perceraian atas permohonan atau termohon, Pengadilan Agama dapat:

b. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami isteri

Di dalam ajaran islam, isteri yang dicerah dengan talak satu atau talak dua (talak raj’i), suami berhak ruju’ kepadanya dalam masa ini (al-Baqarah 228), maka suami masih berkewajiban membayar nafkah selama dalam masa iddah itu, tidak melihat sedang perceraian atau tidak. Buka isteri yang berkewajiban menanggung nafkah.

11

Pasal 88:

(1)Bagi suami dan isteri yang perkawinanya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku, berlaku masa transisi atau iddah

(7)Masa idaah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut:

a. Apabilla perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tigapuluh hari

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi mantan isterinya

1. Al-Baqarah ayat 234: isteri (janda cerai karena kematian suaminya, wajib beriddah 4 bulan 10 hari (130 hari)

2. Al-Baqarah ayat 228 adan At-Thalaq ayat 4: isteri putus perkawinan karena talak, masa iddahnya 3 quru’ yaitu 3 kali suci. Sebagian ulama mengatakan 3 kali haid. Tetapi jika isteri itu sudah menopause, maka idaahnya 3 bulan

3. Tidak ada nash al-Qur’an dan Hadits atau Ijma’ Ulama yang mengatakan bahwa suami (duda) wajiba beriddah, baik cerai mati atau cerai hidup.

12

Pasal 92:

(2)Semua biaya penyusuan anak dibebankan kepada orang tuanya

Al-Baqarah ayat 233:

1. Semua biaya penyusuan anak dibebankan kepada suami

2. Kalau isteri memberi biaya penyusuan dan lain-lain, berkenaan dengan biaya/nafkah rumah tangga, itu hanya tabarru

13

Pasal 94:

(3)Anak yang memperoleh status hukum adalah anak suami isteri di luar rahim dan dilahirkan oleh perempuah lain dengan penetapan pengadilan

Fatwa Al-Azhar, Mahmud Syaltut, mantan Syekh Al-Azhar, Syakh Sya’rawi dan lain-lain, bahwa bayi tabung dari suami isteri, dititip pada rahim perempuan lain, statusnya sama dengan anak hasil zina

14

Pasal 112:

(1)Suami atau isteri yang pasangannya meninggal dunia wajib melaksanakan masa berkabung selama masa transisi

Berdasarkan hadits Nabi s.a.w., ulama sepakat menetapkan bahwa isteri yang suaminya meninggal dunia, wajib berkabung selama masa iddah. Dengan demikian, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat berkabung kepada orang yang meninggal lebih dari tigas hari, kecuali kepada suami. Jadi isteri yang cerai karena kematian suami, wajib berkabung atas kematianya suaminya itu.

15

BAB III (tentang Kewarisan), Pasal 5:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris

1. Telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris

2. Telah memfitnah pewaris, sehingga menyebabkan pewaris diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hadits:

Orang muslim tidak mewarisi orang non muslim, bergitu pula sebaliknya, yaitu orang non muslim tidak mewarisi orang muslim

16

BAB IV: Bagian Warisan, Pasal 7:

Pembagian harta warisan pada prinsipnya didasarkan atas kerelaan dan kesepakatan para ahli waris

Pembagian harta waris harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam al-Qur’an, seperti dalam surat ayat 11 dan 12, kecuali para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya

Waspada dan Bijaksana
Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Universitas YARSI, dengan mengundang para pakar di bidang hukum Islam untuk membedah secara rasional terhadap KHI tandingan, adalah upaya kreatif dan bijakasana. Upaya para pakar tersebut untuk ‘menangkis’ wacana para penggagas KHI tandingan memang sangat brilian, apalagi disertai ilustrasi faktual oleh Prof. Huzaimah, sungguh merupakan peredam sekaligus pendingin ummat Islam Indonesia secara menyeluruh. Mestinya para pemikir (intelektual) muda muslim, seperti Ulil Absar Abdallah dan Musdah Mulia, sebelum melontarkan gagasan atau wacana, tidak menuruti ‘nafsu’, dengan harapan agar mendapatkan pujian duniawi. Mereka seharusnya melakukannya dengan cara: waspada dan bijaksana. Pendekatan gender, pluralisme, maupun HAM dan demokrasi, tidak mesti ‘menabrak’ kaidah-kaidah hukum yang memang sudah mempunyai derajat kepastian tinggi (qat’iyul wurud) dalam syari’ah Islam. Mereka harus banyak belajar, sebagaiama telah dilakukan oleh Prof. Ismail Faruqi dan Prof Naquib al-Attas meng’create’ Islamisasi ilmu pengetahuan, yang di Indonesia dikenal dengan Islam untuk disiplin ilmu. Menurut kedua professor tersebut, tak ada satu pun ilmu pengetahuan di dunia ini, yang tidak sinergi dengan sunatullah. Demikian pula, gagasan ‘mewarnai’ syari’ah Islam dengan pendekatan gender, pluralisme maupun HAM dan demokrasi, mestinya bukan syari’ah Islam yang dipaksakan untuk menyesuaikan diri dengan keempat pendekatan tersebut, justru sebaliknya. Karena memang keempat pendekatan tersebut telah ‘terakomodasikan’ dalam syari’ah islam. Kalau gagasan tersebut tetap dipaksakan, maka dapat dikatakan, bahwa para intelektual muslim tersebut belum dapat memahami apa yang dikatakan ‘ruh’ syari’ah Islam itu sendiri.

Artikel tersebut telah dimuat di majalah Amanah No. 58 TH XVIII Januari 2005 / Dzulqa’dah- Dzulhijjah 1425 H
dan diadopsi oleh Swara Muslim (http://www.swaramuslim.net/more.php?id=387_0_1_10_m) 17 Pebruari 2005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: